Gambaran Umum


Biro Umum Setda Provinsi Banten dibentuk seiring dengan terbentuknya Provinsi Banten berdasarkan Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2000. Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Banten merupakan unit SKPD di Lingkungan Sekretariat Daerah yang didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Dan PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 83 TAHUN 2016 tentang KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, TIPE, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI BANTEN,  dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten.

Biro umum Setda Provinsi Banten, berkedudukan di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten Jalan Syech Nawawi Al-Bantani Curug Serang.

 

PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 83 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, TIPE, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

 

Menimbang

:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3, Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan  Perangkat Daerah Provinsi Banten, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten;

Mengingat

:

  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

 

 

  1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494),

 

 

  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

 

 

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

 

 

  1. Peraturan Daerah Provinsi Banten  Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8);

 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, TIPE, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI BANTEN.

 

Pasal 8

  1. Asisten Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c, membantu Sekretaris Daerah melakukan pembinaan, koordinasi, evaluasi dan perumusan kebijakan di bidang Administrasi umum, perlengkapan, aset, hubungan masyarakat dan protokol, penataan organisasi serta mengoordinasikan Dinas Daerah dan Badan Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
  2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Administrasi Umum melaksanakan fungsi membantu dalam perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan program, pelayanan administrasi, pemantauan, dan evaluasi urusan:
  1. pelayanan administrasi umum;
  2. pembinaan dan pengembangan organisasi, kepegawaian, pengembangan sumberdaya manusia;
  3. pengelolaan kepustakaan dan kearsipan;
  4. pelayanan administrasi pimpinan;
  5. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

  1. Biro Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h, mempunyai tugas pokok membantu Asisten Administrasi Umum untuk melaksanakan pembinaan, koordinasi, evaluasi dan  perumusan kebijakan di bidang perlengkapan dan layanan administrasi Sekretariat Daerah.
  2. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Biro Umum mempunyai fungsi:
  1. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlengkapan dan layanan administrasi Sekretariat Daerah;
  2. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan di bidang perlengkapan dan layanan administrasi Sekretariat Daerah;
  3. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan  di bidang perlengkapan dan layanan administrasi Sekretariat Daerah;
  4. pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi serta sumber daya di bidang perlengkapan dan layanan administrasi Sekretariat Daerah; dan
  5. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

 

Pasal 28

Susunan organisasi Biro Umum,  terdiri atas :

  1. Kepala Biro;
  1. Kepala Bagian Perlengkapan, membawahkan :
  1.        Kepala Sub Bagian Analisa Kebutuhan;
  1.        Kepala Sub Bagian Pengadaan;
  1.        Kepala Sub Bagian Pemeliharaan dan Distribusi.
  1. Kepala Bagian Keuangan Setda, membawahkan :
  1.        Kepala Sub Bagian Gaji dan Perjalanan Dinas;
  1.        Kepala Sub Bagian Perbendaharaan dan Verifikasi;
  1.        Kepala Sub Bagian Pelaporan dan Akuntansi.
  1. Kepala Bagian Tata Usaha, membawahkan :
  1.        Kepala Sub Bagian TU Biro dan Perpustakaan;
  1.        Kepala Sub Bagian Arsip dan Ekspedisi;
  1.        Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana.

 


Tentang Kami


Statistik Kunjungan