• Monday, 12 November 2018
  • MEKANISME PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI


     

    PERATURAN GUBERNUR BANTEN

    NOMOR 16 TAHUN 2011

    TENTANG PEDOMAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

    DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

     

     

    BAB VII

    MEKANISME PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI

     

    Bagian Kesatu

    Pemohon

    Pasal 20

    (1) Pemohon informasi publik dan dokumentasi, sebagai berikut :

    a. perseorangan;

    b. kelompok masyarakat;

    c. lembaga swadaya masyarakat;

    d. organisasi masyarakat;

    e. partai politik; atau

    f. badan publik lainnya.

    (2) Persyaratan pemohon informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :

    a. mencantumkan identitas yang jelas;

    b. mencantumkan alamat dan nomor telepon yang jelas;

    c. menyampaikan secara jelas jenis informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan; dan

    d. mencantumkan maksud dan tujuan permohonan informasi publik dan dokumentasi.

     

    Bagian Kedua

    Prosedur Permohonan

    Pasal 21

    (1) Informasi publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dapat diakses melalui prosedur permohonan informasi publik.

    (2) Permohonan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

    dilakukan secara tertulis, dengan ketentuan :

    a. mengisi formulir permohonan; dan

    b. biaya perolehan salinan dan/atau pengiriman informasi publik apabila dibutuhkan dibebankan kepada pemohon informasi publik.

     

    (3) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, sekurang-kurangnya memuat :

    a. nomor pendaftaran yang diisi berdasarkan nomor setelah permohonan informasi publik di registrasi;

    b. nama;

    c. alamat;

    d. pekerjaan;

    e. nomor telepon/e-mail;

    f. rincian informasi yang dibutuhkan;

    g. tujuan penggunaan informasi;

    h. cara memperoleh informasi; dan

    i. cara mendapatkan salinan informasi.

     

     Pasal 22

    (1) Dalam hal permohonan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, PPID berkewajiban sebagai berikut :

    a. melakukan pencatatan permohonan informasi publik dalam register permohonan;

    b. memberikan nomor pendaftaran permohonan yang telah diserahkan melalui surat elektronik atau pemohon datang langsung, sebagai tanda bukti permohonan informasi publik.

    (2) Register permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang- kurangnya memuat :

    a. nomor pendaftaran permohonan;

    b. tanggal permohonan;

    c. nama pemohon informasi publik;

    d. alamat;

    e. pekerjaan;

    f. nomor kontak;

    g. informasi publik yang diminta;

    h. tujuan penggunaan informasi;

    i. status informasi untuk mencatat apakah informasi sudah berada di bawah penguasaan pemerintah daerah atau telah didokumentasikan;

    j. format informasi yang dikuasai;

    k. jenis permohonan untuk mencatat apakah pemohon informasi ingin melihat atau mendapatkan salinan informasi;

    l. keputusan untuk menerima, menolak, atau menyarankan ke badan publik lain bila informasi yang diminta berada di bawah kewenangan badan publik lain;

    m. alasan penolakan bila permohonan informasi publik ditolak;

    n. hari dan tanggal pemberitahuan tertulis serta pemberian informasi; dan

    o. biaya serta cara pembayaran untuk mendapatkan informasi publik yang diminta. 

     


    Tentang Kami


    Statistik Kunjungan