Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah

KEPALA SUB BAGIAN GAJI DAN PERJALANAN DINAS

Kepala Sub Bagian Gaji dan Perjalanan Dinas mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah dalam melaksanakan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan perumusan kebijakan di bidang kegiatan gaji dan perjalanan dinas Sekretariat Daerah.

Rincian Tugas :

  1. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Gaji dan Perjalanan Dinas berdasarkan rencana operasional Bagian Keuangan Sekretariat Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Gaji dan Perjalanan Dinas;
  3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Gaji dan Perjalanan Dinas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
  4. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Gaji dan Perjalanan Dinas sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
  5. Menyiapkan bahan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, koordinasi, pengendalian, dan evaluasi dibidang gaji dan perjalanan dinas dilingkungan Sekretariat Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  6. Menyiapkan administrasi pengelolaan gaji dan tunjangan PNS dilingkungan Sekretariat Daerah serta operasional perjalanan dinas;
  7. Melaksanakan pengelolaan, pembayaran gaji dan tunjangan PNS dilingkungan Sekretariat Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  8. Menyiapkan bahan dan penelitian serta pengujian permintaan pembayaran gaji dan tunjangan PNS dilingkungan Sekretariat Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  9. Melaksanakan pengelolaan, penyiapan administrasi dan pembayaran operasional perjalanan dinas Sekretariat Daerah;
  10. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Gaji dan Perjalanan Dinas dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
  11. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Gaji dan Perjalanan Dinas sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
  12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

KEPALA SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN DAN VERIFIKASI

Kepala Sub Bagian Perbendaharaan dan Verifikasi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah dalam melaksanakan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan perumusan kebijakan di bidang kegiatan urusan perbendaharaan dan verifikasi Sekretariat Daerah.

Rincian Tugas :

  1. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Perbendaharaan dan Verifikasi berdasarkan rencana operasional Bagian Keuangan Sekretariat Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Perbendaharaan dan Verifikasi;
  3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Perbendaharaan dan Verifikasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
  4. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Perbendahraan dan Verifikasi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
  1. Menyiapkan bahan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembinaan pelaksanaan administrasi perbendaharaan dan verifikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. Melaksanakan penyiapan bahan dan penelitian serta pengujian permintaan pembayaran (SPP) UP/GU/TU dan LS berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. Melaksanakan penyiapan administrasi pengelolaan perbendaharaan dan verifikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
  4. Melaksanakan penyiapan Surat Perintah Membayar uang persediaan/ganti uang/tambah uang/langsung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. Melaksanakan penatausahaan administrasi perbendaharaan dan verifikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  6. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Perbendaharaan dan Verifikasi dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
  7. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Perbendaharaan dan Verifikasi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
  8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

KEPALA SUB BAGIAN PELAPORAN DAN AKUNTANSI

Kepala Sub Bagian Pelaporan dan Akuntansi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah dalam melaksanakan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan perumusan kebijakan di bidang kegiatan pelaporan dan akuntansi Sekretariat Daerah.

Rincian Tugas :

  1. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Pelaporan dan Akuntansi berdasarkan rencana operasional Bagian Keuangan Sekretariat Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Pelaporan dan Akuntansi;
  3. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Pelaporan dan Akuntansi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
  4. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Pelaporan dan Akuntansi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
  5. Menyiapkan bahan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembinaan pelaksanaan administrasi Pelaporan dan Akuntansi di lingkungan Biro Umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  6. Melaksanakan penataan administrasi pelaporan dan akuntansi perbendaharaan dan verifikasi dilingkungan Sekretariat Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  7. Melaksanakan penyiapan bahan dan pelaksanaan pelaporan dan akuntansi di lingkungan Biro Umum, Sekretariat Daerah, KDH dan WKDH berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  8. Melaksanakan penyiapan bahan dan pelaksanaan rekonsiliasi laporan keuangan dengan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah(PPKD)/Bendahara Umum Daerah (BUD) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  9. Melaksanakan penyiapan bahan dan pelaksanaan kompilasi administrasi pelaporan keuangan di lingkungan Sekretariat Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  10. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Pelaporan dan Akuntansi dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
  11. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Pelaporan dan Akuntansi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
  12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis.