Pengajuan Keberatan

Pengajuan Keberatan Informasi Publik

 

PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 16 TAHUN 2011

TENTANG

 PEDOMANPELAYANANINFORMASIPUBLIKDAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

 

 

 

 

BagianKeempat

 

PengajuanKeberatan

Pasal28

(1) Pemohon  informasi  publik  berhak mengajukan  keberatan  dalam  hal ditemukannya  alasan sebagai berikut:

 a. penolakan atas permohonan informasi publik sesuai dengan perundangundangan;

b. tidak ditanggapinya permohonan informasi publik;

c. permohonan informasi publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;

d. tidak dipenuhinya permohonan informasi publik;

e. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau;

 f. penyampaian informasi publik yang melebihi waktu yang diatur dalam Peraturan ini.

 (2) Pengajuan keberatan  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1), ditujukan kepada PPIDataumelaluiPPID-Pembantu.

 

Bagian Kelima

Registrasi Keberatan

Pasal29

(1) Pengajuan  keberatan  dilakukan  dengan  cara  mengisi  formulir  keberatan yang disediakan olehPPID.

(2) Dalam  hal  pengajuan  keberatan  disampaikan  secara  tidak tertulis,  PPID wajib  membantu pemohon  informasi  publik yang mengajukan  keberatan atau pihak yang menerima  kuasa untuk mengisikan formulir keberatan dan kemudian memberikan nomor registrasipengajuan keberatan.

(3) Formulir keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurangkurangnya memuat:

a. nomor registrasi pengajuan keberatan;

b. nomor pendaftaran permohonan informasi publik;

c. tujuan penggunaan informasi publik;

d. identitas lengkap pemohon informasi publik yang mengajukan keberatan;

e. identitas kuasa pemohon informasi publik yang mengajukan keberatan bila ada;

 f. alasan pengajuan keberatan;

 g. kasus posisi permohonan informasi publik;

 h. waktu pemberian tanggapan atas keberatanyang diisi oleh petugas;

i. nama dan tanda tangan pemohon informasi publik yang mengajukan keberatan; dan

j. nama dan tanda tangan petugas yang menerima pengajuan keberatan.

(4) PPID  wajib memberikan  salinan  formulir  keberatan  sebagaimana dimaksud pada  ayat (3) kepada pemohon informasi publik yang mengajukan keberatan atau kuasanya sebagai tanda terima pengajuan keberatan.

(5) Format  formulir  keberatan  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (3), berlaku pula  dalam  hal PPID menyediakan sarana pengajuan keberatan melalui alat komunikasi elektronik.

 

Pasal30

 (1) PPID wajib mencatat pengajuan keberatan dalam register keberatan.

(2) Register keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurangkurangnya memuat:

a. nomor registrasi pengajuan keberatan;

b. tanggalditerimanya keberatan;

 c. identitas lengkap pemohon  informasi  publik dan/atau kuasanya  yang mengajukan keberatan;

d. nomor pendaftaran permohonaninformasi publik;

 e. informasipublik yang diminta;

f. tujuan penggunaan informasi;

g. alasan  pengajuan  keberatan;

h. keputusan Tim Pertimbangan;

 i. hari dan tanggal pemberian tanggapan atas keberatan;

 j. nama dan posisi Tim Pertimbangan; dan k. tanggapan Pemohon Informasi.

 

Pasal31

(1) PPID melaporkan inventarisasi informasi yang dikecualikan kepada Tim Pertimbangan untuk dilakukan uji konsekuensi.

 (2) Tim Pertimbangan wajib melakukan  pengujian  mengenai konsekuensi  yang timbul apabila suatu informasi diberikan serta mempertimbangkan secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan suatu informasi publik sebagaiinformasi publikyang dikecualikan.

(3) Tim Pertimbangan yang melakukan  pengujian  konsekuensi  berdasarkan alasan  sebagaimana dimaksud pada  ayat (2), wajib  menyebutkan  ketentuan yang secara jelas  dan  tegas  pada  peraturan perundang-undang yang menyatakan  suatu informasi  wajib dirahasiakan.

 (4) Alasan  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (2)  dan   ayat (3), harus dinyatakan  secara  tertulis dan disertakan dalam surat pemberitahuan tertulis atas permohonaninformasi publik. (5) Dalam  melaksanakan  pengujian  konsekuensi,  Tim Pertimbangan  dilarang mempertimbangkan  alasan pengecualian  selain  hal-hal  yang diatur  dalam peraturan perundang-undangan  di bidang keterbukaan informasi publik.

 

Bagian Keenam

Tanggapan Atas Keberatan

Pasal32

(1) Tim Pertimbangan wajib  memberikan  tanggapan  dalam  bentuk keputusan tertulis  kepada pemohon  informasi  publik yang mengajukan  keberatan atau  pihak yang menerima  kuasa  selambat-lambatnya  30 (tiga  puluh)  hari kerja sejak dicatatnya  pengajuan keberatan tersebut dalam register keberatan.

(2) Keputusan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurangkurangnya memuat:

a. tanggalpembuatan surat tanggapan atas keberatan;

b. nomor surat tanggapan atas keberatan;

c. tanggapan/jawaban tertulisTim Pertimbanganatas keberatan yang diajukan;

d. perintahTim Pertimbangankepada PPID untuk memberikan sebagian atau seluruhinformasi publikyang diminta dalam hal keberatan diterima; dan

e. jangka waktu pelaksanaan perintah sebagaimana dimaksud pada huruf d.