Alokasi Anggaran di Tiga OPD Pemprov Dipangkas Rp220 Miliar

Alokasi Anggaran di Tiga OPD Pemprov Dipangkas Rp220 Miliar

SERANG – Dari 42 organisasi perangkat daerah (OPD) yang diusulkan Gubernur mendapatkan alokasi APBD Banten Tahun Anggaran 2020, ada 24 OPD yang mendapatkan penambahan anggaran. Sementara tiga OPD justru dikurangi anggarannya.

Ketiga OPD yang dipangkas anggarannya adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), dan Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra). Total pemangkasan anggaran tiga OPD tersebut mencapai Rp220 miliar.

Berdasarkan hasil kesepakatan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Banten dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), pemangkasan paling besar dilakukan terhadap DPRKP mencapai Rp197 miliar. Selanjutnya Disnakertrans dipangkas Rp14 miliar dan Biro Kesra Rp9 miliar.

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun Radar Banten, anggaran DPRKP diusulkan Gubernur sebesar Rp992,2 miliar. Setelah dibahas oleh Banggar dan TAPD hanya dialokasikan Rp794,4 miliar.

Sementara anggaran Disnakertrans semula diusulkan sebesar Rp56,5 miliar menjadi Rp42,4 miliar. Sedangkan anggaran Biro Kesra semula diusulkan Rp19,2 miliar menjadi Rp9,9 miliar.

Ketua Harian Banggar DPRD Banten Muhlis membenarkan bila Rancangan APBD 2020 telah selesai dibahas dan akan diparipurnakan pada 19 November. “Banggar dan TAPD telah sepakat bahwa RAPBD 2020 tinggal disahkan menjadi Perda melalui rapat paripurna,” kata Muhlis kepada Radar Banten akhir pekan lalu.

Terkait pemangkasan anggaran pada tiga OPD, Muhlis mengaku hal itu merupakan hasil pembahasan nota komisi-komisi. “Ada beberapa anggaran OPD yang diusulkan untuk dipangkas, lantaran programnya tidak terlalu penting. Namun setelah dibahas oleh banggar dan TAPD, hanya tiga OPD yang dikurangi anggarannya,” ungkapnya.

Politikus PDIP ini melanjutkan, selain melakukan pemangkasan, banggar dan TAPD juga menambah sejumlah anggaran OPD. Di antaranya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Sosial (Dinsos), dan Dinas Perhubungan (Dishub).

“Lebih dari 20 OPD mendapat penambahan anggaran, terutama OPD yang memiliki program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Rinciannya nanti saya sampaikan setelah diparipurnakan,” jelasnya.

Penambahan anggaran paling besar, lanjut Muhlis, untuk Dinkes Banten sebesar Rp114 miliar. Semula diusulkan Rp722 miliar menjadi Rp836 miliar. “Namun anggaran OPD terbesar tahun depan adalah Dindikbud mencapai Rp1,2 triliun,” bebernya.

Sementara itu, Ketua DPRD Banten Andra Soni mengaku, RAPBD 2020 masih bisa mengalami perubahan. “Memang pembahasan di Banggar dan TAPD sudah rampung. Namun RAPBD 2020 masih bisa berubah karena setelah diparipurnakan akan dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri),” katanya.

Andra berharap, OPD di lingkungan Pemprov Banten tetap fokus melaksanakan program APBD Tahun Anggaran 2019. Sebab RAPBD 2020 masih dalam proses penyusunan. “Kinerja tahun anggaran 2019 akan menjadi pertimbangan dalam pembahasan anggaran perubahan APBD 2020 nanti,” ungkapnya.

Terpisah, Sekda Banten Al Muktabar mengakui ada sejumlah OPD yang anggarannya ditambah dan dikurangi tahun depan. Semua itu dilakukan atas kesepakatan banggar dengan TAPD. “Semua kesepakatan diambil sesuai pertimbangan dan kajian. Sehingga RAPBD 2020 mengalami sejumlah perubahan,” ungkapnya.

Ia mengakui, pembahasan RAPBD 2020 sudah rampung dan tinggal diparipurnakan di DPRD Banten. “Pembahasan RAPBD berjalan lancar dan dinamis. Pemprov Banten selanjutnya mengikuti tahapan yang telah disusun DPRD Banten,” jelasnya.

Sumber : https://www.radarbanten.co.id/alokasi-anggaran-di-tiga-opd-pemprov-dipangkas-rp220-miliar/