Atasi Kemiskinan di Banten, Pemprov Perbanyak Program di Daerah

Atasi Kemiskinan di Banten, Pemprov Perbanyak Program di Daerah

SERANG – Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, Pemprov sudah meminimalisasi angka kemiskinan di Banten dengan perjuangan. “Saya kira agak berat di bawah itu. Miskin kan kodrat. Kita nomor tiga di Indonesia paling rendah,” ujar Gubernur pada seminar Pembangunan Banten dengan tema Refleksi 19 Tahun Pembangunan Banten di Pendopo Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Curug, Kota Serang, Kamis (3/10).

Terkait dengan tiga daerah di Banten yang juga masih tinggi angka kemiskinannya, pria yang akrab disapa WH ini mengatakan, kemiskinan berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, dan angka harapan hidup. “Angka kemiskinan di daerah itu bisa ditekan,” terangnya.

Kata dia, lingkungan pemerintahan, sosial, dan ekonomi menjadi pemicu naiknya IPM. Bantuan keuangan untuk kabupaten kota tidak dinaikkan lantaran hal tersebut. Namun, Pemprov juga sudah memulai untuk memperbanyak program di kabupaten kota yang menjadi kewenangan Pemprov.

Sementara Wakil Gubernur Andika Hazrumy mengatakan, salah satu upaya Pemprov untuk menekan angka kemiskinan adalah melalui program pendidikan gratis. Dengan program itu, angka partisipasi kasar khususnya SMA/SMK di Banten meningkat. “Bagaimana mendorong masyarakat agar mendapatkan pelayanan pendidikan minimal 12 tahun wajib belajar,” ujar Andika.

Dengan begitu, hasilnya bisa secara multiplier effect baik dari tingkat kesejahteraan, penguatan ekonomi, serta memiliki kapasitas kreativitas, sehingga mendapatkan lapangan kerja. “SMK juga sedang kita revitalisasi sesuai dengan kebutuhan dan menyesuaikan wilayah. Jangan sampai wilayah industri tapi jurusan SMK-nya tata boga,” terang politikus Partai Golkar ini.

BERITA TERKAIT : Refleksi 19 Tahun Provinsi Banten, Kemiskinan Masih Tinggi

Tingkat kemiskinan di Banten tahun 2018 masih 5,24 persen. Angka itu berada di bawah rata-rata nasional yang sebesar 9,82 persen. Di usia Provinsi Banten yang ke-19 ini, para tokoh masyarakat Banten meminta agar kemiskinan segera dibenahi oleh Pemprov Banten.
Tokoh masyarakat Banten yang juga mantan wakil gubernur Masduki menilai meskipun angka kemiskinan di bawah rata-rata nasional tetapi harus menjadi perhatian bagi Pemprov. “Secara absolut, lima persen itu tidak kecil,” ujar Masduki seusai seminar.

Masduki mengatakan, secara umum kinerja Pemprov Banten sudah bagus. Hanya saja, ada beberapa hal yang harus terus ditingkatkan. Selain kemiskinan, penanganan kesehatan juga harus menjadi perhatian Pemprov. “Yang masih menjadi PR (pekerjaan rumah-red) kita, bagaimana upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,” tandasnya. Apalagi di daerah pedesaan seperti di Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang.

Kata dia, kemiskinan erat kaitannya dengan indeks pembangunan manusia (IPM) yang ditunjang dari pendidikan, kesehatan, dan perekonomian. Apabila berbicara kemiskinan maka Pemprov harus memperhatikan ketiganya. “Kalau kemiskinan tidak ditangani, sekira 600 ribu orang itu mungkin akan tetap miskin.

Sumber : https://www.radarbanten.co.id/atasi-kemiskinan-di-banten-pemprov-perbanyak-program-di-daerah/