Bank Banten Terancam tak Dapat Penyertaan Modal

Bank Banten Terancam tak Dapat Penyertaan Modal

SERANG, (KB).- Bank Banten terancam tak mendapat penyertaan modal pada APBD Banten Tahun 2020. Sebab, alokasi dana untuk bank yang sebagian besar sahamnya dimiliki Pemprov Banten tersebut, tak tertuang dalam kebijakan umum anggaran plafon prioritas anggaran sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2020.

Ketua DPRD Provinsi Banten Andra Soni mengatakan, penyusunan APBD Banten 2020 harus konsisten. Tahapan penyusunan APBD mesti berjenjang, dimulai rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), KUA PPAS dan terakhir ditetapkan menjadi APBD.

Keharusan tersebut merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2020.

“Kami ditugaskan berdasarkan Permendagri 33 kan harus konsisten, mulai dari tahapan RKPD, KUAPPAS dan sampai dengan APBD. Itu saja, kami harus konsisten di situ,” kata Andra Soni, Ahad (27/10/2019).

Dengan demikian, dia tak bisa menjamin penyertaan modal untuk Bank Banten yang diharapkan pemprov masuk pada APBD Banten 2020. “Kami mengacu pada Permendagri 33. Kita ikuti, kita taat dengan itu. DPRD prinsipnya mengikuti mekanisme pembahasan anggaran,” ujarnya.

Pertimbangan lain adanya kemungkinan tambahan modal Bank Banten tak masuk pada APBD 2020, adalah alokasi serupa pada APBD sebelumnya yang tak terserap. Sebelumnya (APBD 2019) sudah oke Rp 131 miliar, sudah dieksekusi belum? Nah itu saja kita,” ucapnya.

Berdasarkan catatan, pemprov mengalokasikan penyertaan modal kepada Bank Banten pada APBD Banten 2019 senilai Rp 131 miliar. Akan tetapi, dana tersebut tak terserap. Tak hanya pada 2018, dana penyertaan modal senilai Rp 175 miliar pada APBD 2018 juga bernasib sama.

Ia menegaskan, pada dasarnya APBD 2020 masih dalam tahap pembahasan. Dalam perjalanannya segala dinamika masih dimungkinkan terjadi.

“Baru ekspose kemudian baru rapat koordinasi di komisi-komisi. Nanti (setelahnya dibahas) di badan anggaran. Kita masih punya waktu sampai tanggal 30 (November), masih satu bulan lagi. Masih banyak waktu lah. Ini kan urusan rakyat mesti benar-benar dimaksimalkan,” ucapnya.

BUMD mandiri

Selain penyertaan modal, pemprov juga perlu menjadikan Bank Banten sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mandiri. Sehingga, upaya penyehatan bank tersebut lebih optimal. Saat inipun rencana membentuk Bank Banten menjadi BUMD mandiri telah ditunjukkan pemprov.

Dengan berubahnya status menjadi BUMD mandiri, maka Bank Banten akan lebih leluasa mengembangkan bisnis. “Kami tetap berharap pemerintah dan DPRD dapat menyelesaikannya pada 2019,” katanya.

Kepala Biro Adpem Setda Banten Mahdani menuturkan, penyertaan modal merupakan stimulus bagi Bank Banten untuk menjalankan bisnis. Selain penyertaan modal, pihaknya juga sedang mengupayakan kerja sama dengan pihak lain. Bank yang saat ini sedang dijajaki adalah Bank Mega. (SN)*

 

Sumber : https://www.kabar-banten.com/bank-banten-terancam-tak-dapat-penyertaan-modal/