BPJS Ketenagakerjaan Banten Sasar Perguruan Tinggi

BPJS Ketenagakerjaan Banten Sasar Perguruan Tinggi

Sejumlah universitas dan perguruan tinggi swasta di Banten, khususnya Kota Serang dinilai masih minim pengetahuan terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan, sehingga para dosen dan pekerja lainnya juga belum terjamin oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS-TK).

Asisten Deputi Direktur Bidang Kepersertaan BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Banten, Didin Haryono mengatakan, berdasarkan persentase dari keseluruhan perguruan tinggi di Banten, kurang dari 25 persen tenaga pengajar dan pekerja di lingkungan kampus yang telah terdaftar. Namun, untuk jumlah keseluruhan, dia belum mengetahui secara pasti.

“Masih minim peserta jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan dari kalangan kampus, baik dosen maupun pekerja yang berada di lingkungan kampus. Kalau dipersentasekan, itu masih di bawah 25 persen. Terutama dosen swasta, karena kebetulan kami lebih banyak menjalin hubungan dengan kampus swasta. Kalau jumlahnya saya belum cek,” katanya, seusai acara dialog publik jaminan sosial di salah satu rumah makan Kota Serang, Senin (16/9/2019).

Ia menjelaskan, para mahasiswa yang melakukan kuliah kerja nyata (KKN) di luar lingkungan kampus bisa menjadi peserta BPJS-TK. Sebab, hal tersebut juga masuk dalam perlindungan kerja, misalnya ketika melakukan tugas organisasi atau tugas kampus lainnya, ini perlu adanya perlindungan bagi mereka.

“Target kami juga mahasiswa, karena mereka juga tidak hanya melakukan tugas di lingkungan kampus. Ada tugas ekstra lainnya yang perlu adanya perlindungan bagi keselamatan mereka. Akan tetapi, masuk dalam program mandiri bukan penerima upah. Tapi, bisa didaftarkan oleh kampusnya,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pihak kampus harus mendaftarkan para mahasiswanya kepada BPJS-TK sebelum melaksanakan KKN. Karena, masuk dalam program mandiri, nantinya mahasiswa akan dikenakan iuran sebesar Rp 16.800 per bulan. Kemudian, masuk dalam kategori bukan penerima upah (BPU).

“Itu pun sifatnya sementara, selama mereka mengikuti KKN. Kecuali, mereka ingin melanjutkan, itu bisa tinggal diperpanjang saja dengan membayar iuran Rp 16.800. Itu terbagi, Rp 10.000 untuk kecelakaan kerja dan Rp 6.800 untuk kematian,” ucapnya.

Sementara, untuk pekerja lainnya, seperti nelayan dan buruh pabrik, saat ini sudah mulai ikut menjadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan. Meski belum secara menyeluruh, tetapi sebagian besar nelayan telah terdaftar. Seperti yang berada di Karangantu, Kecamatan Kasemen, Kota Serang.

Sementara, Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Banten Lili Romli menuturkan, jika negera memiliki kewajiban kepada warganya terhadap keselamatan kerja. Untuk itu, pihaknya bekerja sama dengan BPJSTK melakukan upaya dalam memberi pemahaman kepada masyarakat, khususnya sivitas.

“Kami mendorong untuk para akademisi dan staf pengajar di perguruan tinggi swasta se-Banten, agar pihak yayasan menjamin setiap pekerjanya menjadi peserta BPJS. Saya kira ini sangat penting bagi mereka, agar terlindungi mulai dari berangkat kerja hingga kembali ke rumah,” katanya.

Sumber : https://www.kabar-banten.com/bpjs-ketenagakerjaan-banten-sasar-perguruan-tinggi/