Gagal Open Bidding, WH Mutasi Pejabat

Gagal Open Bidding, WH Mutasi Pejabat

SERANG – Lantaran tidak menemukan pejabat yang berkompeten untuk mengisi dua jabatan kepala eselon II, Gubernur Banten Wahidin Halim bakal melakukan mutasi untuk mengisi tiga jabatan pimpinan tinggi (JPT) Pratama. Tiga jabatan yang akan diisi, yakni kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Untuk mengisi tiga jabatan itu, ada enam pejabat eselon II yang saat ini dievaluasi, yaitu Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten Eneng Nurcahyati, Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Banten Komari, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Pemprov Banten Mahdani, Kepala Biro Bina Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Pemprov Banten Nana Suryana, Kepala Biro Hukum Pemprov Banten Agus Mintono, dan Kepala Biro Organisasi Pemprov Banten Dian Wirtadipura.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten Komarudin membenarkan hal tersebut. “Kita panggil enam pejabat eselon II itu,” ujar Komarudin usai rapat pimpinan OPD di lingkup Pemprov Banten di kantor Bappeda Provinsi Banten, KP3B, Senin (3/2).

Keenam pejabat itu, lanjut Komarudin, selain untuk mengisi tiga jabatan yang kosong, sisanya akan mengisi rentetannya. Dikatakan, kebijakan mutasi itu dipilih karena hasil open bidding untuk mengisi jabatan kepala pelaksana BPBD dan kepala DPMPTSP yang dilaksanakan beberapa waktu lalu tidak ditemukan pejabat yang berkompeten.

“Kita ingin terbuka, maksudnya mencari kandidat lebih luas melalui open bidding, tapi ternyata yang datang di bawah standar yang diharapkan. Maka kita pakai alternatif kedua, mutasi,” terangnya.

Mantan pj bupati Tangerang itu mengatakan, keenam orang itu dipilih karena jabatannya serumpun atau hampir serumpun dengan yang kosong dan sudah dua tahun menduduki jabatan yang sekarang. Selain itu, pihaknya juga akan menilai kompetensi,  rekam jejak, dan evaluasi kinerja untuk memenuhi kekosongan tersebut.

Kata dia, Komisi ASN (KASN) sudah merekomendasikan agar proses mutasi itu dapat berjalan. “Sudah diproses. Nanti laporan lagi, terus ada rekomendasi,” tuturnya.

Selain sedang memproses mutasi, Komarudin mengatakan, BKD juga sudah mengirimkan empat nama yang masa jabatannya sudah lebih dari lima tahun ke KASN. “Kalau sudah dapat rekom dari KASN untuk diproses, ya akan kami proses,” ujar Komarudin.

Diketahui, keempatnya yaitu Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Banten Eko Palmadi, Kepala Biro Organisasi Pemprov Banten Dian Wirtadipura, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Banten Endrawati, serta Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Banten Suyitno.

Ada empat opsi bagi keempat pejabat itu setelah dievaluasi nanti, yakni diperpanjang, mutasi jabatan yang setara, mutasi tapi turun, dan tidak diperpanjang di jabatan itu. Terkait Kepala Biro Organisasi Pemprov Banten Dian Wirtadipura yang juga dievaluasi untuk mengisi jabatan yang kosong, Komarudin mengatakan, yang bersangkutan bisa mutasi di jabatan yang kosong atau menempati salah satu dari empat opsi evaluasi lima tahun.

Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, apabila ada jabatan yang saat ini kosong maka pihaknya akan mengisi dengan pejabat pelaksana tugas (plt). “Apabila sudah setahun nanti SK (surat keputusan-red) plt-nya diperpanjang. Memang kenapa. Ya nanti kita open bidding,” tuturnya. (nna/air/ira)

 

Sumber : https://www.radarbanten.co.id/gagal-open-bidding-wh-mutasi-pejabat/