Gubernur Banten Prihatin Soal Pabrik Hengkang, Pengusaha dan Buruh Diharap Harmonis

Gubernur Banten Prihatin Soal Pabrik Hengkang, Pengusaha dan Buruh Diharap Harmonis

SERANG, (KB).- Gubernur Banten Wahidin Halim angkat bicara terkait sejumlah pabrik di Banten yang akan hengkang akibat terbebani UMK yang tinggi. Gubernur mengaku prihatin dan meminta buruh serta pengusaha menjaga hubungan hamonis dalam menjalin kerja sama yang saling menguntungkan. Dengan begitu, persoalan pabrik hengkang dapat diantisipasi.

“Kita tetap bekerja sama dengan industri dan mereka harusnya hubungannya harmoni, hubungan yang saling menguntungkan, hubungan yang saling bekerja sama sebenarnya. Jadi memang industri harus transparan, buruh juga harus transparan. Ya mereka harus kooperatif bekerja sama,” katanya, Senin (18/11/2019).

Ia tak menampik jika persoalan pabrik hengkang disebabkan beban upah yang terus naik. Dampaknya biaya produksi semakin meningkat. Pabrik yang paling terdampak kenaikan upah rata-rata untuk produksi persepatuan. “Yang jelas, tekstil, kaus kaki, itu yang sangat terpukul,” ujarnya.

Atas kondisi tersebut, ia meminta buruh memahami kondisi untuk mengantisipasi semakin banyaknya pabrik yang hengkang. Buruh tak semestinya selalu menuntut kenaikan upah dengan cara berdemonstrasi. “Kan upah itu kesepakatan dengan Apindo, kenaikannya kesepakatan. Artinya jangan lalu menolak, buruh, keberatan, demo, itukan menambah persoalan. Kita berharap semua damai lah,” ujarnya.

Iklim yang kondusif perlu diciptakan dalam rangka mendukung kelancaran investasi di Banten. Sampai sejauh ini, Banten masih dianggap daerah strategis untuk investasi karena fasilitas kemudahan yang dekat dengan bandara maupun pelabuhan. Untuk tahun 2020, total nilai investasi di Banten diperkirakan mencapai Rp 36 triliun.

“Cuma memang bagaimana mereka mau ke sini ya kita harus berikan pelayanan-pelayanan, pelayanan izinnya jangan dipersulit, kita kan sudah satu pintu. Kedua di lapangan jangan sampai masyarakat protes macam-macam,” ujarnya.

Dibanding dengan yang akan hengkang, kata dia, jumlah pabrik yang berdiri lebih banyak. “Banyak yang mau ke sini sebetulnya. Ada sektor-sektor tertentu saja. Kalau saya secara prinsip melayani dengan baik, lalu melakukan percepatan pelayanan, kita koreksi mana yang belum baik, kita tingkatkan itu,” ujarnya.

Kaji ulang

Ketua Departemen Lobby dan Humas Konfederasi Serikat Buruh seluruh Indonesia (KSBSI), Andy William Sinaga mengatakan, pabrik yang berpindah-pindah untuk mencari upah rendah berakibat pada ketidakstabilan ekonomi di masyarakat. “Akan terjadi instabilitas ekonomi karena relokasi yang terus berulang. Masyarakat juga saya khawatir akan jadi tidak kondusif,” ujarnya.

Persoalan tersebut dapat diselesaikan dengan cara mengkaji ulang UU Nomor 13 Tahun 2003. “Kalau menurut saya, perlu ada restrukturisasi sistem pengupahan di Indonesia. Harus ada kajian mendalam tentang pengupahan ini karena kan trennya terus berulang. Kalau di satu daerah dinilai upahnya tinggi, maka akan relokasi ke wilayah yang upahnya kecil,” ucapnya.

Pembahasan terkait upah ini dilakukan dengan bipartit atau hanya pihak perusahaan dan buruh saja. Buruh bisa menjelaskan secara terbuka kondisi keuangan perusahaan dan para pengusaha mendapat aspirasi keinginan buruh.

“Harus ada win-win solution dalam hal upah ini, supaya keduanya jangan sampai ada yang merasa dirugikan. Kalau sekarang kan pengusaha merasa keberatan dengan upah ini makanya mereka kabur. Jadi pembahasan ini menurut saya secara bipartit saja, pengusaha beberkan sanggupnya berapa. Presiden atau pemerintah harus memikirkan ini,” katanya. (SN)*

 

Sumber : https://www.kabar-banten.com/gubernur-banten-prihatin-soal-pabrik-hengkang-pengusaha-dan-buruh-diharap-harmonis/