Jadi 421.177 Keluarga, Jumlah Penerima JPS Pemprov Banten Berkurang

Jadi 421.177 Keluarga, Jumlah Penerima JPS Pemprov Banten Berkurang

SERANG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mulai menyalurkan bantuan jaring pengaman sosial (JPS) kepada 421.177 kepala keluarga (KK) terdampak pandemi Covid-19, Selasa (21/4/2020). Sebelumnya, penerima manfaat tersebut direncanakan 650.000 keluarga.

Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, JPS merupakan bantuan untuk meminimalisasi risiko sosial terhadap kelompok masyarakat di Provinsi Banten, khususnya yang terdampak secara ekonomi atas pandemi Covid-19.

Jumlah penerima sebanyak 421.177 KK berasal dari data Non DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Mereka termasuk dalam kelompok masyarakat rentan terdampak risiko sosial Covid-19.

Adapun salah satu kategori kelompok masyarakat rentan terdampak risiko sosial Covid-19 adalah seorang kepala rumah tangga yang diliburkan perusahaan atau cuti di luar tanggungan perusahaan. Sehingga kepala keluarga tersebut beserta keluarganya terancam tidak memiliki mata pencarian.

Bantuan tersebut berupa uang tunai yang disalurkan empat tahap melalui perbankan yang telah bekerja sama dengan Pemprov Banten, yaitu BJB untuk wilayah Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang, BJB Syariah untuk Kota Tangerang Selatan, BRI untuk Wilayah Pandeglang dan Lebak serta Bank Banten untuk wilayah Serang dan Cilegon.

Proses penyaluran bantuan mulai dilakukan secara bertahap dimulai Selasa (21/4/2020) untuk wilayah Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan.

“Setiap penerima manfaat akan memperoleh bantuan sebesar Rp 600.000 per kepala keluarga, yang rencananya akan diberikan selama tiga bulan yaitu April, Mei dan Juni,” katanya melalui keterangan tertulisnya, Selasa (21/4/2020).

Data calon penerima bantuan jaring pengaman sosial merupakan data yang telah ditetapkan dan diusulkan oleh bupati/wali kota pada masing-masing wilayah.

“Data yang kami terima merupakan data yang telah diverifikasi dan validasi oleh kabupaten/kota. Legitimasi data didukung oleh surat keterangan dari desa/kelurahan,” ujarnya.

Bisa meningkat

Ia menjelaskan, akan ada peningkatan jumlah calon penerima JPS mengingat telah terjadinya gelombang pemberhentian kerja sementara serta ketidakmampuan para pekerja non formal mencari nafkah. Di sisi lain, mereka harus mematuhi imbauan pemerintah bekerja di rumah untuk mencegah mewabahnya Covid-19 di Banten.

Ia berharap masyarakat Banten tetap mengikuti imbauan pemerintah dan terus mendoakan agar wabah ini bisa cepat hilang. Selain itu, Pemprov Banten juga bersinergi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten/kota dalam hal pembagian tugas untuk penerima manfaat jaring pengamanan sosial.

“Jadi terdapat segmentasi penerima manfaat baik itu yang digarap oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. Dengan sinergitas yang kuat dan saling melengkapi, diharapkan dampak ekonomi maupun secara sosial dapat diminimalisasi secara optimal,” ucapnya.

Wakil Ketua DPRD Banten M Nawa Said mengatakan, data calon penerima JPS diambil dari data Non DTKS. Artinya, masyarakat yang didata pada April 2020 merupakan mereka yang dianggap terdampak. Terkait penurunan jumlah penerima, ia memprediksi terjadi akibat beberapa alasan.

Pertama, adanya perubahan angka nominal, khususnya di Tangerang Raya yang sebelumnya Rp 500.000 menjadi Rp 600.000 per KK. Kedua, ada penambahan waktu pemberian bantuan dari dua bulan menjadi 3 bulan.

“Mungkin itu yang menjadi dasar perubahan jumlah KK yang akan dibantu,” tuturnya.

Tepat sasaran

Ia menekankan, agar penyaluran JPS kepada masyarakat dapat tepat sasaran sesuai data yang dimiliki.

“Harus tepat waktu dan tepat sasaran, sehingga tujuan JPS yaitu mencegah terjadinya kerawanan sosial bisa dicapai,” katanya.

Kepala BPKAD Banten Rina Dewiyanti mengatakan, bantuan yang diberikan kepada penerima di Tangerang Raya senilai Rp 600.000 per KK sementara kabupaten/kota lainnya Rp 500.000 per KK. Bantuan akan diberikan selama tiga bulan.

Adapun total anggaran JPS yang disiapkan Pemprov Banten sebesar Rp 709.217.700.000. Anggaran ini disebar untuk penerima di Kabupaten Serang sebanyak 56.100 warga dengan total anggaran Rp 84.150.00.000. Kota Serang sebanyak 30.200 dengan total anggaran Rp 45.300.000.000. Kota Cilegon sebanyak 20.375 penerima dengan total anggaran Rp 30.562.500.000.

Kabupaten Pandeglang untuk 44.673 penerima dengan total anggaran Rp 67.009.500.000. Kabupaten Lebak sebanyak 11.655 penerima dengan total anggaran Rp 17.482.500.000.

Kemudian, Kabupaten Tangerang sebanyak 149.133 penerima dengan total anggaran Rp 268.439.400.000. Kota Tangerang sebanyak 86.783 penerima dengan total anggaran Rp 156.209.400.000. Terakhir, Kota Tangerang Selatan sebanya 22.258 penerima dengan total anggaran Rp 40.064.400.000. “Total JPS yang disalurkan Rp 709,2 miliar,” katanya.

Terkait adanya penurunan jumlah penerima JPS dari rencana sebelumnya, ia menegaskan, masyarakat tak perlu khawatir. Selisih penurunan tersebut akan dicover oleh pemerintah pusat.

Sumber : https://www.kabar-banten.com/jadi-421-177-keluarga-jumlah-penerima-jps-pemprov-banten-berkurang/