Kajian Pemangkasan Eselon, Pemprov Banten Diberikan Waktu Enam Bulan

Kajian Pemangkasan Eselon, Pemprov Banten Diberikan Waktu Enam Bulan

SERANG - Pemerintah pusat memberikan waktu enam bulan kepada Pemprov Banten untuk melakukan kajian terkait pemangkasan Eselon III dan IV di lingkungan Pemprov Banten. Setelahnya, pemprov diminta untuk menyerahkan daftar jabatan Eselon III dan IV yang perlu dipangkas.

Diketahui, pada saat pelantikan untuk periode keduanya Presiden Joko Widodo menggulirkan keinginan penyederhanaan eselonisasi ASN di lingkup pemerintahan. Keinginan tersebut telah ditindaklanjuti MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) denganmenerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 384, 390 dan 391.

Surat itu ditujukan kepada menteri di Kabinet Indonesia Maju, gubernur, bupati dan wali kota tentang langkah strategis dan konkret penyederhaan birokrasi.

Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) mengatakan, kajian berkaitan dengan jabatan Eselon III dan IV di OPD mana saja yang akan disodorkan ke pemerintah pusat untuk dipangkas. Kajian tersebut merupakan instruksi Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi).

“Kita kan diminta, Pak Presiden minta untuk dikaji. Coba di daerah dikaji. Nanti dalam rapat para gubernur kita sampaikan yang mana yang dipangkas yang mana yang difungsionalkan,” ujarnya kepada wartawan akhir pekan kemarin.

Ia mengatakan, pemerintah pusat memberikan tenggat waktu selama enam bulan kepada Pemprov Banten untuk melakukan kajian. “Kita ditenggat sampai Mei (2020). Ini kita sudah bahas di Biro Organisasi,” ucapnya.

Disinggung apakah pemangkasan Eselon III dan IV berdampak pada pemberian tunjangan kinerja (tukin) pejabat bersangkutan, mantan Anggota DPR RI ini belum bisa memastikan.

“Masih dikaji. Dan saya pikir gaji fungsional malah lebih besar dari struktural. Jadi maju kena mundur kena,” tuturnya.

Inventarisasi

Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten Komarudin mengatakan, pemprov sedang menginventarisasi jumlah Eselon III dan IV yang akan dipangkas. “Ini lagi diinventarisasi,” katanya.

Pemangkasan tidak akan menyasar seluruh Eselon III dan IV di lingkup Pemprov Banten. Ada beberapa yang tetap dipertahankan terutama yang bertugas sebagai PA dan KPA. “Karena bergantung kriteria, jadi enggak semua nanti. Ada yang tetap dipertahankan,” ujarnya.

Ia belum bisa memastikan berapa jumlah yang akan dipangkas. Pemprov Banten masih melakukan inventarisasi. “Nanti ada kriterianya. Nah ini yang lagi kita inventarisasi. Eselon III IV yang kriterianya dia sebagai PA atau KPA, dia punya otoritas itu yang tidak dihapuskan,” ucapnya.

Disinggung apakah PA dan KPA salah satunya yang bertugas di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), mantan Pj Bupati Tangerang ini enggan membeberkannya. “Ya dimana aja lah, saya belum bisa menyebtukan spesifk,” ucapnya.

Sumber : https://www.kabar-banten.com/kajian-pemangkasan-eselon-pemprov-banten-diberikan-waktu-enam-bulan/