Kemendagri Evaluasi APBD-P Banten 2019, Operasional Gubernur Jadi Catatan

Kemendagri Evaluasi APBD-P Banten 2019, Operasional Gubernur Jadi Catatan

SERANG, (KB).- Biaya penunjang operasional gubernur dan wakil gubernur senilai Rp11 miliar lebih, menjadi catatan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang mengevaluasi APBD-Perubahan Provinsi Banten 2019. Sebab, anggaran biaya penunjang operasional tidak sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH) Republik Indonesia.

Hal itu terungkap dari salinan substansi evaluasi Kemendagri terhadap APBD-P Banten 2019. Dalam salinan itu, penyediaan anggaran belanja biaya penunjang operasional harus disesuaikan besaran alokasi anggarannya paling tinggi menjadi Rp10,8 miliar sesuai Pasal 9 Ayat 1 Huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan KDH/WKDH Republik Indonesia.

Selain biaya penunjang operasional gubernur dan wakil gubernur, Kemendagri juga memberikan catatan pada anggaran perjalanan dinas seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Banten. Kemendagri meminta anggaran yang sebesar Rp 334 miliar tersebut dikurangi atau dirasionalkan kembali.

Secara keseluruhan, Kemendagri memberikan sebelas catatan pada APBD-P 2019. Evaluasi juga ditujukan kepada alokasi anggaran yang diusulkan masing-masing OPD. Catatan lainnya, di antaranya penyusunan APBD-P oleh TAPD harus berjalan konsisten. Selanjutnya, Pemprov Banten harus melakukan langkah-langkah terhadap PT BGD untuk memperoleh ekonomi, sosial dan lainnya. Mengingat, PT BGD belum memberikan bagian atas penyertaan modal APBD 2019.

Kemudian, Pemprov Banten harus mengupayakan mengalokasikan anggaran untuk kesehatan sekurang-kurangnya 10 persen dari total belanja daerah. Selain itu, berkaitan bagi hasil pajak daerah kepada kabupaten/kota. Selanjutnya, penanganan fakir miskin perdesaan, perkotaan pada Dinsos serta belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan pengadaan jalan khusus pada Dinkes tidak dapat dianggarkan. Kecuali penyediaan anggaran dimaksud merupakan kewenangan Pemprov Banten.

Kemudian, anggaran tanggap darurat dan evakuasi pada Satpol PP Banten sebesar Rp 95 juta harus dialihkan pada kelompok belanja tidak langsung, dengan jenis belanja tidak terduga. Catatan berikutnya, penyusunan kode rekening dalam penyediaan anggaran yang tercantum pada DPRKP harus diformulasikan kembali. Mengingat nomenklatur rincian objek diamksud tidak menggambarkan satu terkecil yang akan ditransaksikan.

Terakhir, terkait lokasi dan sumber dana kegiatan. Pada lampiran APBD-P 2019, pemprov belum seluruhnya mencantumkan lokasi dan sumber pendanaan pada masing-masing kegiatan. Untuk itu, Pemprov Banten harus melengkapi keterangan lokasi dimaksud pada kolom penjelasan.

Wakil Ketua Sementara DPRD Banten Mukhlis membenarkan tentang catatan dan evaluasi Kemendagri terhadap APBD PErubahan Provinsi Banten 2019. Evaluasi yang disampaikan Kemendagri telah ditindaklanjuti sesuai substansi evaluasi. Adapun untuk anggaran perjalan dinas sebelumnya telah dilakukan efisiensi sebesar Rp 10 miliar.

Namun demikian, sesuai saran Kemendagri anggaran perjalanan dinas dirasionalkan kembali. Perjalanan dinas pada Dispora Banten dikurangi sebesar Rp 2,2 miliar dialihkan untuk penambahan biaya Popnas dan Papernas di DKI Jakarta. Berikutnya, perjalanan dinas pada Sekretariat DPRD Banten dikurangi Rp 200 juta dan dialihkan untuk biaya tidak terduga. Pengurangan juga berlaku untuk perjalanan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Banten.

“Dialihkan untuk kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas belajar mengajar,” kata Mukhlis, dihubungi Kabar Banten, seusai rapat evaluasi APBD Perubahan 2019 di Sekretariat DPRD Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Rabu (25/9/2019).

Sementara itu, Kepala Biro Administrasi Rumah Tangga Pimpinan (ARTP) Setda Pemprov Banten Beni Ismail, tidak dapat dikonfirmasi. Saat dihubungi melalui telepon selulernya, tidak menjawab. (SN)*

 

Sumber : https://www.kabar-banten.com/kemendagri-evaluasi-apbd-p-banten-2019-operasional-gubernur-jadi-catatan/