Kewenangan Kemen PAN RB, Pengangkatan Honorer Terkendala

Kewenangan Kemen PAN RB, Pengangkatan Honorer Terkendala

SERANG, (KB).- Pemprov Banten belum bisa memastikan pengangkatan 6.326 tenaga honorer di lingkungan Pemprov Banten menjadi pegawai tetap. Sebab, pengangkatan tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN RB).

Sebelumnya Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan akan mempertahankan 6.000 lebih tenaga honorer tersebut. Selain karena kebutuhan, kebijakan tersebut juga dilakukan atas dasar pertimbangan kemanusiaan. Upaya mempertahankan honorer akan terus dilakukan, bahkan jika diperlukan Pemprov Banten mengajukan mereka menjadi ASN.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banten Komarudin mengatakan, terdapat dua faktor yang melandasi Gubernur Banten melontarkan wacana pengangkatan honorer Pemprov Banten menjadi ASN. Pertama, terkait kebutuhan pegawai di Pemprov Banten berdasarkan hasil analisis jabatan dan beban kerja.

“Kami memang masih butuh, dari hasil analisis jabatan dan beban kerja memang masih membutuhkan,” kata Komarudin kepada Kabar Banten, Ahad (2/2/2020).

Adapun jumlah ASN yang dibutuhkan di lingkunggan Pemprov Banten di luar fungsional tak kurang 3.000 orang.

“Yang tenaga-tenaga di luar fungsional sekitar 3.000-an, apalagi guru. Saat ini yang sudah ada hampir 8.000-an. Jadi dari sisi kebutuhan memang membutuhkan,” ujarnya.

Kedua, terkait kemampuan anggaran Pemprov Banten. Berdasarkan hitung-hitungan APBD Banten masih memungkinkan menggaji ASN baru. Terlebih alokasi anggaran Pemprov Banten untuk belanja kepegawaian saat ini masih terhitung kecil.

“Hitung-hitungan kami mampu untuk mengangkat atau menggaji mereka dengan jumlah APBD Banten, ditambah porsi belanja pegawai dalam APBD itu kan masih memungkinkan,” ucapnya.

Meski begitu, kedua alasan itu tak serta-merta membuat Pemprov Banten bisa mengangkat honorer menjadi ASN. Soalnya, pengangkatan ASN menjadi kewenangan pemerintah pusat.

“Kewenangan pengangkatan kepegawaian itu kan ada di pemerintah pusat,” tuturnya.

Namun, kata dia, pemprov telah berupaya berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan mengusulkan pengangkatan honorer di lingkungan pemprov. Sayangnya, hingga kini upaya tersebut belum membuahkan hasil.

“Iya kan kalau soal itu kan sudah mengajukan, termasuk soal keinginan untuk mengangkat dan lain sebagainya. Tapi kan masalahnya diatur dalam undang-undang, PP (peraturan pemerintah), itu yang jadi masalah,” katanya.

Terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banten Rina Dewiyanti tak menjelaskan terkait kemampuan maupun kebutuhan anggaran Pemprov Banten jika 6.000 lebih honorer Pemprov Banten diangkat menjadi ASN. Menurut aturan, pengelolaan keuangan dan kebijakan penganggaran, gaji merupakan belanja wajib dan mengikat.

“Artinya, ketika pemerintah pusat sudah menetapkan para honorer jadi ASN, siap atau tidak siap pemprov harus membayar dan menganggarkan karena sifat wajib dan pasti prioritas. Tunggu yang pasti saja nanti hitungannya” ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur Wahidin Halim mengomentari rencana penghapusan pegawai selain aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) di lingkungan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat.

“Mereka sudah kerja lama, terus kita pecat gitu? Ya enggak lah. Masa mereka sudah lama kerja di kita, banyak bantu, terus mau kita bunuh? Kan punya anak istri. Kita punya duit untuk gaji ya kita gaji. Kalau perlu kita usulkan ASN, SK-nya Kementerian PAN, gajinya saya yang gaji. Masih sanggup kok,” tutur Wahidin, Jumat (24/1/2020). (SN)*

 

Sumber : https://www.kabar-banten.com/kewenangan-kemen-pan-rb-pengangkatan-honorer-terkendala/