Lelang Konstruksi Ditenggat Maret

Lelang Konstruksi Ditenggat Maret

SERANG, - Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) menginstruksikan kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemprov Banten untuk segera memulai proses lelang barang dan jasa. Khusus untuk pengerjaan konstruksi, OPD diberi tenggat waktu penayangan lelang paling lambat pada Maret nanti.

WH menuturkan, sedari awal dirinya meminta proses lelang konstruksi sudah dilakukan pada Januari. Meski demikian dirinya tetap memberikan batas waktu agar semua sudah diproses lelang pada Maret. Seperti diketahui, belanja daerah Pemprov Banten pada APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp 13,21 triliun. Alokasi itu terbagi untuk belanja tidak langsung Rp 8,24 triliun dan belanja langsung senilai Rp 4,97 triliun.

“Maret semua harus sudah tayang. Tidak boleh tidak,” ujar WH usai memimpin rapat pimpinan (rapim) di kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Senin (3/2).

Ia menjelaskan, pelaksanaan lelang lebih awal dilakukan karena dirinya ingin seluruh pekerjaan fisik sudah bisa rampung pada Oktober. Dia meyakini dengan pola kerja tersebut maka akan bisa memercepat program pembangunan di Banten. “(Lelang) yang paket besar agar didahulukan, kalau akhir-akhir nanti selesainya juga di akhir-akhir,” ungkapnya.

Mantan anggota DPR RI itu menegaskan, pelaksanaan lelang fisik seharusnya memang sudah bisa dilakukan sejak Januari lalu. Sebab, APBD tahun anggaran 2020 sudah ditetapkan pada November 2019. Sehingga OPD telah diberikan waktu selama satu bulan lebih untuk melakukan persiapan. "Makanya, seharusnya pelaksanaan kegiatan sudah dapat dilakukan mulai Januari 2020," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten Mahdani membenarkan, hingga saat ini belum seluruh lelang pekerjaan fisik melalui unit layanan pengadaan (ULP) telah tayang. Meski demikian sejumlah OPD telah mengusulkan pelaksanaan lelang. Untuk saat ini baru Dinas Kesehatan (Dinkes) yang prosesnya hampir rampung. "(Dinas) PUPR (pekerjaan umum dan penataan ruang) juga sudah mengirim usulan lelang, tapi belum tayang,” ujarnya.  

Lebih lanjut dia memaparkan, untuk tahun anggaran 2020 total terdapat 558 paket pekerjaan yang akan dilelang melalui ULP. Sebagian telah tayang lelangnya sejak Januari untuk beberapa pekerjaan seperti pengadaaan makan minum, jasa kebersihan dan pengawasan. "Untuk kegiatan rutin sudah tayang sejak bulan lalu," katanya.

Mahdani mengungkapkan, awal proses lelang fisik memakan waktu lebih lama daripada yang ditargetkan lantaran sejumlah OPD melakukan penyesuaian. Ia mencontohkan, Dinas PUPR yang awalnya terdapat paket konsolidasi, tetapi tidak jadi. Akibatnya, Dinas PUPR baru mengirimkan berkas lelang ke ULP.

Secara umum, proses lelang untuk pekerjaan fisik akan memakan waktu hingga 45 hari. Prosesnya lebih cepat dibanding lelang jasa konsultan atau pengawas yang berjalan selama 60 hari. "Makannya kita dorong agar lelang konsultan bisa lebih dulu. Sehingga pada akhirnya antara lelang fisik dan konsultan bisa selesai bersamaan," ungkapnya.

Ia mengaku dari seluruh total anggaran belanja daerah Pemprov Banten, pekerjaan yang dilelang di ULP hanya senilai Rp 1,9 triliun. Sisanya berada di masing-masing OPD. Untuk mekanisme penunjukan langsung (PL) setiap OPD wajib memberikan laporannya.

Untuk saat ini, belum ada satu pun OPD yang memberikan laporan. “Dari Rp 13 triliunan APBD, Rp 8 triliunan ada yang PL (pengadaan langsung) dan lelang elektronik (ULP). Jumlahnya (untuk PL) banyak. Itu tidak masuk ke ULP,” ungkapnya.



Sumber http://bantenraya.com/berita/2020/02/04/12719/lelang-konstruksi-ditenggat-maret