Lockdown Belum Jadi Opsi

Lockdown Belum Jadi Opsi

SERANG - Pemprov Banten belum melirik untuk melakukan lockdown atau menutup akses total di Banten dalam penanganan virus korona atau Covid-19. Banyak hal yang menjadi pertimbangan, karena kebijakan itu berpotensi memengaruhi berbagai aspek sosial dan ekonomi.Demikian terungkap dalam rapat koordinasi kejadian luar biasa (KLB) virus korona, di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Senin (16/3).

Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) mengatakan, pencegahan dan penanganan Covid-19 menjadi perhatian serius Pemprov Banten. Pihaknya juga telah mengeluarkan sejumlah kebijakan, meski demikian dirinya belum akan memberlakukan lockdown.“Kalau lockdown ada pertimbangan-pertimbangan khusus, tidak sederhana,” ujarnya kepada awak media usai memimpin rapat koordinasi.

WH menuturkan, pertimbangan secara matang diperlukan karena kebijakan baik secara langsung atau tidak langsung, akan memengaruhi berbagai aspek. Selain itu juga dalam prosesnya harus terlebih dahulu dikoordinasikan dengan pemerintah pusat.“Menyangkut ekonomi, menyangkut inflasi, menyangkut interaksi sosial. Tentunya boleh kita analisa, tapi perlu kita laporkan ke pemerintah,” katanya.

Pertimbangan lainnya, kata dia, sejumlah daerah di Provinsi Banten saat ini menjadi penyuplai bahan pokok ke daerah lain, terutama DKI Jakarta. Kemudian juga banyak warga Banten yang bekerja di ibukota negara.“Kita lihat aktivitas sosial masyarakat Banten yang dari Lebak saja hampir tiap hari ke Jakarta, sebaliknya dari Jakarta pulang ke Serang, ke Lebak dan daerah lain,” ungkapnya.

Meski belum menjadi opsi, pihaknya tetap akan membahasnya bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Pembahasan akan dilakukan untuk mengukur layak atau tidaknya Pemprov Banten untuk memberlakukan lockdown.

"Karena ini (pemberlakukan lockdown) memerlukan TNI, memerlukan polisi dan sebagainya. Ini menjadi pertimbangan terakhir. Masih kita bicarakan, kalau itu tidak gampang. Ini bagaimana nanti kita rapatkan dengan teman-teman di forum," tuturnya.

Untuk saat ini, pihaknya melakukan sejumlah persiapan langkah-langkah pro aktif bersama bupati dan walikota. “Kita sudah melakukan pemantauan, kita sekarang bersama dengan Forkopimda melakukan langkah-langkah berikutnya. Mengantisipasi jangan sampai nanti penyakit ini akan terus berkembang,” ujarnya.

Kepala Dinkes Provinsi Banten Ati Pramudji Hastuti mengatakan, hingga kemarin ada 113 warga di Banten yang berstatus sebagai orang dalam pengawasan (ODP). “ODP per hari ini 113, tersebar di delapan kabupaten/kota. Kalau PDP (pasien dalam pengawasan) itu ada 18 kasus,” tuturnya.

Informasi yang dihimpun saat paparan dalam rapat, adapun rincian per daerah untuk warga dengan dua status itu di antaranya di Kota Tangerang ODP 39 orang, dan PDP 3 orang. Kota Tangerang Selatan 41 ODP, 3 di antaranya sudah dinyatakan negatif dan 2 lagi hasilnya belum keluar.

Kota Serang terdapat empat orang yang berstatus ODP dan belum ada yang masuk PDP. Kota Cilegon ada 3 orang yang berstatus PDP, dua sudah dirujuk ke rumah sakit rujukan Covid-19 dan satu sudah sudah dinyatakan negatif. Di Pandeglang terdapat dua yang suspect korona namun keduanya sudah dinyatakan negatif.

Sementara untuk Kabupaten Serang terdapat dua PDP dan kini sedang menjalani perawatan di ruang isolasi RSUD Dradjat Prawiranegara.Pantauan Banten Raya, turut hadir dalam rapat koordinasi adalah Ketua DPRD Banten Andra Soni, Danrem 064 Maulana Yusuf Banten Kolonel Inf Windiyatno, Wakapolda Banten Brigjen Pol Tomex Korniawan, Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah, Walikota Serang Syafrudin, Wakil Bupati Pandeglang Tanto Warsono Arban. Lalu Wakil Walikota Tangerang Selatan Benyamin Davnie, Wakil Walikota Tangerang Sachrudin, hingga pimpinan lembaga vertikal serta instansi terkait penanganan virus korona.


Sumberhttp://bantenraya.com/berita/2020/03/17/13451/lockdown-belum-jadi-opsi #ixzz6H1cNkjch