Minta Klarifikasi Rencana Penghapusan, Pegawai Honorer Datangi BKD Banten

Minta Klarifikasi Rencana Penghapusan, Pegawai Honorer Datangi BKD Banten

SERANG, (KB).- Belasan pegawai honorer Pemprov Banten yang tergabung dalam Forum Pegawai Non PNS Non Kategori Provinsi Banten (FPNPB) mendatangi Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten, KP3B, Kota Serang, Rabu (22/1/2020).

Kedatangan mereka untuk meminta klarifikasi terkait informasi penghapusan pegawai honorer dari instansi pemerintahan, sebagaimana kesepakatan DPR RI dan Kemenpan-RB.

Pantauan Kabar Banten, honorer tiba di Kantor BKD Banten sekitar pukul 10.00 WIB. Mereka datang berseragam putih hitam dan membawa surat. Setibanya di kantor BKD, mereka meminta bertemu dengan Kepala BKD Banten. Akan tetapi, keinginan para honorer itu tak terlaksana karena Kepala BKD Banten Komarudin, sedang tidak ada di ruangannya.

Para honorer kemudian diterima oleh seorang pejabat eselon di lingkungan BKD. Surat yang disampaikan honorer bernomor 01/FPNPB/I/2020. Intinya meminta klarifikasi BKD Banten penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintah yang sudah disepakati DPR RI dan Kemenpan-RB. Klarifikasi dibutuhkan untuk menjawab keresahan honorer setelah mendengar informasi itu.

Pengurus Forum Pegawai Non PNS Non Kategori Provinsi Banten (FPNPB) Enjang Supriyatna mengatakan, pihaknya ingin meminta klarifikasi dan penjelasan dari BKD Banten terkait penghapusan pegawai honorer di instansi pemerintahan.

“Untuk sementara, karena memang di sana juga baru diputuskan beberapa hari yang lalu, sehingga belum mendapatkan maksud pasti dari penghapusan tersebut dan bagaimana nasib honorer ke depan,” katanya.

Namun, kata dia, Kepala BKD Banten Komarudin yang dituju sedang tak di kantor.

“Kami disarankan tetap fokus kerja, karena memang belum ada statement yang jelas dari sana. BKD belum bisa bersikap mengenai (kesepakatan penghapusan) tenaga honorer,” ujarnya.

Ia ingin inti persoalan yang dimuat dalam mendapatkan jawaban dari BKD. Sehingga, keresahan mereka segera terjawab.

“Forum juga akan terus memantau surat yang sudah dikirimkan, kita nanti akan menghadap kembali. Ini Pak Kaban juga sedang rapat dan belum ada keputusan yang jelas,” ucapnya.

Menambah pengangguran

Secara terpisah, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Banten Asep Hidayat menganggap penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintahan akan menambah jumlah pengangguran di Banten.

“Pengangguran luar biasa, khususnya di Banten. Terus apa yang bisa kita lakukan, hanya bisa menonton keprihatinan saja, pengangguran banyak, daya beli masyarakat makin menurun, tingkat kesejahteraan menurun,” tuturnya.

Politisi Partai Demokrat ini membayangkan jika penghapusan dilaksanakan, maka pencaharian honorer dan mimpi mereka untuk menjadi ASN juga hilang seketika.

“Dari mulai melamar sudah puluhan tahun dia lakukan (bekerja). Dia sabar dengan gaji seadanya, hidup serba kekurangan. Dengan tujuan dia berkhayal, bermimpi, memiliki visi sewaktu-waktu diangkat menjadi ASN,” katanya.

Ia merasa heran rencana penghapusan honorer dicetuskan. Sebab selama ini kehadiran para honorer tak membebani anggaran pemerintah. Honorer malah turut serta membantu kerja pemerintah yang cukup banyak.

“APBD masih bisa menutup, enggak kocar-kacir, kenapa harus mengurangi mereka, melucuti 6.000 honorer di Banten,” ujarnya.

Sekalipun dihapus, dia ingin pemerintah menyediakan solusi lain untuk mata pencaharian honorer.

“Kalau dihapus, tentu pemerintah harus menyediakan solusinya. Memecat itu mudah kalau acuannya aturan, yang paling sulit itu solusi biar kehidupan mereka tetap berjalan,” ucapnya.

Sementara itu, Paguyuban Staf Honorer Kelurahan (PSHK) Kota Serang menyatakan, kebijakan penghapusan pegawai honorer di instansi pemerintahan bisa menjadi ancaman sekaligus peluang.

Ketua PSHK Kota Serang Sapta Mulyana mengatakan, peluangnya adalah adanya kemungkinan tenaga honorer kelurahan yang tergabung dalam PSHK untuk menekan Pemerintah Kota Serang agar mengangkat honorer kelurahan menjadi PPPK. Namun ancamannya adalah dipecat.

“Kami akan coba tempuh jalur audiensi dengan legislatif dan eksekutif untuk bisa diakomodasi atas aspirasi perangkat kelurahan dan kita adakan demonstrasi besar-besaran. Tapi kita lebih menempuh jalur etika yang baik ya itu audiensi dengan pemkot agar kondusivitas lebih terjaga,” kata Sapta.

Berdasarkan Undang-Undang tahun 2014, bahwa tenaga honorer dijadikan ASN atau pun PPPK. Sehingga, pihaknya menekan Pemkot Serang untuk mengangkat staf honorer kelurahan menjadi PPPK.

“Kami menekan kepada Pemerintah Kota Serang agar berjuang untuk skala prioritas staf kelurahan di Kota Serang di angkat menjadi PPPK. Itu berdasar undang-undang,” ujarnya.

Saat ini, jumlah staf honorer kelurahan sebanyak 371 orang se-Kota Serang. Dengan jumlah yang tidak terlalu banyak, ia meyakini keuangan Pemerintah Kota Serang mampu mengangkat staf honorer kelurahan menjadi PPPK.

“Bisa mengangkat semua perangkat kelurahan jadi PPPK jika dilihat dari total nilai APBD dan 5 persen untuk kelurahan,” ucapnya.

Ia juga berharap, pengangkatan menjadi PPPK tidak melalui mekanisme tes. Tetapi langsung diangkat menjadi PPPK. Hal itu bisa disesuaikan berdasarkan masa pengabdian honorer yang sudah di atas 10 tahun. Bahkan, ada yang sudah 15 sampai 20 tahun.

“Semua perangkat kelurahan bekerja dibatas 10 tahun mengabdi semenjak masih status peralihan dari desa ke kelurahan kalau di perkirakan mencapai 15 tahun dan ada yang 20 tahun. Tinggal keberanian Pemkot Serang dalam hal memperjuang kan kesejahteraan perangkat kelurahan di Kota Serang,” ucapnya.

Lurah Tembong Kecamatan Cipocok Jaya Edi Junaedi mengatakan, di Kelurahan Tembong terdapat 9 orang pegawai honorer. Jika melalui kebijakan itu honorer harus dihilangkan (dipecat). Maka akan sangat berdampak terhadap pelayanan.

“Jelas sangat berdampak besar, karena selama ini yang banyak membantu pelayanan adalah anak-anak honorer,” tuturnya.

Namun, ujar dia, jika harus mengandalkan anggaran kelurahan untuk penggajian PPPK, kelurahan tidak akan mampu dengan keuangan yang ada.

“Kalau sebesar itu jelas kelurahan gak akan mampu,” ujarnya.

Akan dipertahankan

Dari Pandeglang, Bupati Irna Narulita ikut angkat bicara terkait kesepakatan Komisi II DPR RI bersama Kementerian PAN-RB dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) tentang penghapusan tenaga honorer, pegawai tetap, pegawai tidak tetap di instansi pemerintahan.

Menurut Irna, pihaknya akan mempertahankan para honorer yang mampu memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah.

“Bagi tenaga honorer yang profesional dan memiliki kinerja yang baik, akan kami pertahankan. Bagaimana dan dari mana anggarannya, kami akan pikirkan sistemnya seperti apa,” kata Irna usai menghadiri acara Bintek Penguatan Kapasitas Aparatur di Rizki Hotel, Rabu (22/1/2020).

Menurut dia, pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten tentunya ingin mencetak aparatur yang unggul. Jika para honorer kinerjanya dapat membantu pemerintah, akan dipertahankan.

“Tetapi bagi honorer yang tidak memiliki kedisiplinan, kinerjanya buruk ya mohon maaf. Karena hal ini sudah jelas ada aturannya. Untuk pengurangan secara otomatis sistem nanti yang akan menilai. Biasanya pemerintah pusat dalam mengambil kebijakan pasti ada penyesuaiannya. Kami tidak bisa memutuskan harapan mereka begitu saja. Akan tetapi, nanti kami lihat ke depannya seperti apa. Jika honorer memiliki kinerja yang bagus, akan kita pertahankan. Jika sebaliknya kinerjanya buruk, malas dalam bekerja, biar sistem nanti yang akan menilai,” ujarnya.

Sementara itu Ketua DPRD Pandeglang Tb. Udi Juhdi mengatakan, pihaknya mendukung langkah bupati tersebut. Sebab, honorer berkinerja baik bisa dipertahankan untuk membantu kinerja pemerintahan.

“Kalau memang honorer jadi dihapuskan, kita ikuti aturan tersebut. Tetapi, kita juga sependapat dengan bupati, yang berkinerja baik kenapa tidak kita pertahankan,” tuturnya. (Tim Kabar Banten)*

 

Sumber : https://www.kabar-banten.com/minta-klarifikasi-rencana-penghapusan-pegawai-honorer-datangi-bkd-banten/