Pemangkasan Eselon Dianggap Belum Mendesak

Pemangkasan Eselon Dianggap Belum Mendesak

SERANG - Pemangkasan eselon III dan IV dalam struktur pemerintahan dianggap bukan kebijakan mendesak. Kebijakan yang harus dilakukan untuk memotong proses birokasi dan memacu kinerja, adalah mengevaluasi stuktur organisasi yang gemuk dan tumpang-tindih.

Kepala BKD Banten Komarudin menuturkan, pemangkasan eselon III dan IV tak berarti menghapus pejabatanya dari struktur pemerintahan. Eselon III dan IV hanya akan berubah nama menjadi jabatan lain misalnya setingkat pengawas.

“Jadi eselon III, IV itu enggak ada, hanya eselon II ke atas, yang JPT,” kata Komarudin, Senin (21/10/2019), menanggapi rencana Presiden Joko Widodo yang akan menyerderhakana birokrasi, dengan menghapus eslon II dan IV.

Pemangkasan eselon III dan IV juga tak berpengaruh terhadap tunjangan kinerja yang didapatkan. Sebab, tunjangan yang diberikan sudah berbasis kinerja. “Enggak masalah, karena kalaupun dihapus (pemprov) sudah siap. Tunjangan tinggal ngikuti kinerja, ya artinya tergantung kinerja,” ujarnya.

Jika tujuannya untuk mempercepat prosedur pelayanan termasuk memacu kinerja birokrasi, Komarudin menilai, pemangkasan eselon III dan IV tak medesak. Menurutnya, kebiajakan yang dilakukan justru mengevaluasi struktur organisasi yang saat ini gemuk dan tumpang tindih.

“Jadi harus dilakukan evaluasi terhadap struktur organisasi, seluruh lembaga pemerintahan, baik di pusat maupun di pemerintahan daerah. Jadi hindari overlapping yang tumpang tindih, yang beban kerjanya hanya sedikit, kalau perlu dihapus atau digabung, yang enggak penting enggak perlu dibentuk,” ujarnya.

Perampingan terhadap stuktur organisasi akan secara otomatis berdampak pada pemangkasan eselon III dan I, mengingat jumlah eselon III dan IV tergantung jumlah eselon II sebagai pangkat yang di atasnya. “Jadi kalau di strukturnya digabung jadi dua, mau enggak mau harus ikuti,” ujarnya.

Ia sendiri bernada pesimis perampingan stuktur organisasi bisa dilakukan oleh pusat. “Pertanyaannya siap tidak untuk itu. Berarti kan menterinya harus diganti itu bukan 33, karena negara maju seperti Jepang hanya 18, Cina yang sebesar itu juga enggak sampai 30 an. Tapi masalahnya sudah kompromi politik kalau begitu, kalau kementerian,” ucapnya.

Disinggu jumlah eselon III dan IV di lingkungan Pemprov Banten, mantan Pj Bupati Tangerang ini merinci eselon III berjumlah sekitar 200 dan eselon IV sekitar 600. Sedangkan II diperkirakan 43. “Makanya kita juga soal struktur organisasi,” katanya.

Perlu perpres

Akademisi Untirta Suwaib Amirudin menilai, pemangkasan eselon III dan IV dalam stuktur pemerintahan sulit terwujud dalam waktu dekat. “Karena tradisi birokrasi kita memang sampai eselon IV, ada yang namanya tataran kebijakan dan ada namanya tataran teknis,” ujarnya.

Jika ingin merealisasikan keinginan tersebut dalam waktu dekat, maka Presiden Joko Widodo perlu segera mengeluarkan peraturan presiden (pepres) berikut mengutus menteri melakukan konsolidasi ke daerah.

“Kalau kita bicara dari aspek anggaran itu tentu sangat realistis, akan tetapi dari segi pembagian kewenangan kebawah kan merubah budaya, kalau merubah budaya bisa dilakukan dalam waktu dekat. Kalau itu terjadi itu merupakan terobosan yang sangat bagus, perlu diapresiasi,” ucapnya.

 

Sementara itu, ASN Pemprov Banten Rubal Faisal mengaku tak mempermasalahkan pemangkasan eselon dalam struktur pemerintahan. Ia meyakini kebijakan tersebut sudah dianalisasi dengan baik. “Analisa dari sisi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan kedepan bila penyederhanaan eselonisasi ini diberlakukan,” tuturnya.

Sebagai aparatur Negara, ia siap bekerja dalam posisi apa saja yang penting tujuannya mengabdi kepada masyarakat. “Hidup dan kehidupan di dunia ini semuanya sudah ada yang mengatur. Kita mau jadi apa, apa yang kita peroleh, semuanya sudah tercatat di lauhmahfud, jadi tidak usah dirisaukan. Syukuri apa yang ada pada diri kita, syukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita,” ucapnya.

 

Sumber : https://www.kabar-banten.com/pemangkasan-eselon-dianggap-belum-mendesak/