Pemberhentian Dinilai tak Berlasan, KASN Minta Lelang Jabatan di Pemprov Banten Dilanjutkan

Pemberhentian Dinilai tak Berlasan, KASN Minta Lelang Jabatan di Pemprov Banten Dilanjutkan

SERANG, (KB).- Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) merekomendasikan tahapan lelang jabatan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) dan Asda I Setda Provinsi Banten dilanjutkan. Mereka tak menyetuji pemberhentian lelang jabatan tersebut, karena tak beralasan.

Diketahui, pansel menghentikan lelang dua Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemprov Banten. Alasannya jumlah peserta yang memenuhi standar penilaian kompetensi manajerial pada saat asesmen kurang dari tiga orang.

Saat itu pansel mengungkapkan bahwa standar penilaian kompetensi manajerial minimal 70. Dari hasil asesmen Kadindikbud Banten hanya dua orang dan untuk Asda I hanya 1 peserta yang memenuhi standar penilaian.

Asisten KASN Bidang Monitoring dan Evaluasi pada KASN John Ferianto mengatakan, pihaknya sudah mengeluarkan keputusan terkait hasil klarifikasi terhadap penghentian lelang jabatan pemprov yang dihentikan pansel. Rekomendasi itu tertuang dalam surat Nomor D-105/KASN/01/2020 tertanggal tanggal 8 Januari 2020.

“Sudah disampaikan dengan orang BKD (Banten),” katanya, Rabu (8/1/2020).

Adapun keputusannya yaitu tak menyetujui penghentian dan meminta pansel melanjutkan lelang jabatan ke tahapan berikutnya. Keputusan telah mempertimbangkan hasil klarifikasi yang dilakukan kepada pansel dan sumber lainnya yang berkaitan.

“Kita kan punya kewenangan, KASN mengawasi, setelah kita teliti, setelah kita klarifikasi. Setelah kita teliti, klarifikasi ternyata tidak ada alasan untuk dihentikan,” katanya.

Tak disetujuinya penghentian lelang jabatan mengacu kepada ketentuan pasal 32 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014. Di dalamnya disebutkan bahwa tahapan lelang jabatan meliputi pembentukan pansel, pengumuman, selekesi hingga penetapan.

Disinggung terkait tak tepenuhinya jumlah minimal peserta yang memenuhi standar nilai asesmen, ia tak membantahnya. Akan tetapi, ketentuan tersebut ternyata tak disepakati dan ditetapkan sejak awal rapat pansel.

“Intinya kita sudah rapat kita sudah klatifikasi, data dan faktanya. Ternyata kalau minimal 70 itu tergantung di awal rapat, ternyata enggak ada,” ujarnya.

Pihaknya tak memberikan batas waktu kepada pemprov untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Meskidemikian ia berharap pemprov segera menindaklanjutinya.

“Tahapan itu ada empat, ada assessment, rekam jejak, penulisan makalah dan wawancara sesuai permenpanRB Nomor 15 tahun 2019,” ujarnya.

Belum terima surat

Menanggapi hal tersebut, Ketua Pansel Lelang Jabatan Al Muktabar mengaku belum menerima surat rekomendasi dari KASN yang meminta lelang jabatan Asda I dan Kepala Dindikbud dilanjut.

“Sampai hari ini, Rabu (8/1/2020), saya belum menerima tertulis. Kalau saya belum baca,” tuturnya.

Lelang dua tahapan tersebut mengacu kepada undang-undang yang berlaku. Pihaknya juga selalu berkonsultasi dengan KASN terkait perkembangan lelang jabatan termasuk terkait nilai standar minimal.

“Atas itu maka (saat) skala IV (nilai miniimal 70) tidak terpenuhi ditahap kita, pansel yang berpendapat. Namun demikian kita serahkan ke KASN kembali, KASN mau berpendapat apa di sana kita akan laksanakan,” katanya.

Ia mengaku siap menjalankan apapun rekomendasi KASN terhadap lelang dua jabatan termasuk rekomendasi untuk dilanjutkan.

“Silahkan KASN mau berpendapat apa, kan saya didatangani KASN dan seterusnya. Kita kembalikan dulu kepada KASN, dia berada pada otoritas KASN. Setelah dikembalikan ke kita akan ikuti semua aturannya,” ucapnya.

Terkait tidak adanya kesepakatan sejak awal terkait ambang minimal nilai 70 untuk hasil asesmen sebagaimana disebutkan KASN, ia mengatakan, ambang batas minimal nilai 70 juga sudah sesuai arahan dengan KASN.

“Bahwa kompetensi manajerial sesuai Permenpan (RB) 38 itu skala IV, skala IV itu rata-ratanya minimal 70, dan harus terpenuhi minimal untuk tiga orang. Karena yang akan dihantarkan oleh pansel ke gubernur adalah harus yang sama kualifikasinya,” katanya.

Justru, kata dia, langkah pansel yang menghentikan lelang jabatan akibat tak terpenuhinya jumlah minimal yang memenuhi standar nilai harus diapresiasi. Langkah itu dilakukan untuk mendapatkan kualfifikasi pejabat yang maksimal.

“Kalau tidak terpenuhi kita kembalikan, kita ulang,” ujarnya.

Sementara itu, sorotan berkembang di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah terkait nilai asesement kompetensi manajerial atau tes pertama lelang dua jabatan yang dihentikan tidak jauh berbeda dengan beberapa lelang jabatan, yang sudah dilantik pejabatnya.

Berdasarkan data hasil assesmen yang diunggah di laman BKD Provinsi Banten, nilai assessment para peserta lelang Asisten Daerah (Asda) memang hanya satu orang yang berada di atas 70. Sedangkan sisanya berada di angka 60. Begitu juga dengan nilai para peserta lelang Kadindik Banten.

Namun, kebijakan pansel berbeda dengan beberapa lelang jabatan lainnya yang sudah dilantik pemenangnya. Di anatranya lelang jabatan Kepala Dinas Kesehatan, nilai kompetensi manajerial para peserta juga hanya dua orang yang meraih nilai di atas 70. Sedangkan sisanya berada di angka 50 lebih.

Bahkan untuk jabatan Kepala Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, tidak ada satu pun peserta yang meraih nilai 70. Dari lima peserta yang dinyatakan lolos administrasi, hanya dua orang dengan nilai paling tinggi 69. Meski demikian, kedua lelang jabatan tersebut dilanjutkan dan telah dilantik pejabatnya. (SN)*

 

Sumber : https://www.kabar-banten.com/pemberhentian-dinilai-tak-berlasan-kasn-minta-lelang-jabatan-di-pemprov-banten-dilanjutkan/