Pemda Diminta Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Pemda Diminta Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

SERANG - DPRD Banten menolak rencana kenaikan iuran kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Mereka meminta pemerintah mengkaji secara matang rencana tersebut, dan mencari solusi lain karena kebijakan tersebut memberatkan masyarakat dan juga Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Menurut Ketua Sementara DPRD Banten Andra Soni, kenaikan iuran BPJS terutama untuk Peserta Bantuan Iuran (PBI) sangat membebani. “Semoga pemerintah pusat bisa mengevaluasi kebijakan ini,” kata Ketua Sementara DPRD Banten Andra Soni saat dihubungi wartawan, Kamis (5/9/2019).

Apalagi, kata dia, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten memiliki program kesehatan yang di antaranya mengcover iuran BPJS warga tidak mampu.”Kasihan rakyat, percuma kita bangga sama infrakstruktur yang dibangun jika bayar BPJS saja Nggak sanggup,” katanya.

Terkait alasan pemerintah yang akan menaikan tarif iuran kepesertaan BPJS Kesehatan untuk menekan defisit BPJS Kesehatan, politisi Gerindra ini mempertanyakan apakah tidak ada cara lain kecuali menaikan tarif iuran kepesertaan BPJS.”Ada apa kok premi diusulkan naik bersamaan dengan berita adanya niatan perusahaan dari Tiongkok berniat membantu BPJS?,” katanya.

Ia mendorong Pemprov Banten segera menyampaikan penolakan kenaikan tarif iuran kepesertaan BPJS Kesehatan kepada pemerintah pusat. “Presiden harus menolak usulan menteri tersebut. Apalagi, usulan ini muncul setelah pemilu dimenangkan presiden,” katanya.

Dibanding menaikan tarif iuran, kata dia, pemerintah sebaiknya konsen meningkatkan kualitas pelayanan bagi pengguna BPJS Kesehatan. “Perbaiki dulu pelayanan. Kemudian beri kepastian setiap sakit masyarakat tertangani dengan baik. Pastikan juga masyarakat tidak lagi ditolak di rumah sakit karena alasan tidak ada ruangan dan alasan alasan lain,” ujarnya.

Perbaikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat bukan hanya tanggungjawab pemerintah pusat, melainkan juga tanggungjawab Pemprov Banten. “Pemprov meningkatkan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota kaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan, dan peningkatan fasilitas pelayanan seluruh rumah sakit dan pusat kesehatan yang dibiayai APBD,” ucapnya.

Penolakan juga disampaikan anggota DPRD Kota Serang, di antaranya dari Fraksi PKS Kota Serang yang menganggap kenaikan iuran BPJS sangat tidak tepat dan merugikan masyarakat. “Beban masyarakat pasti bertambah, di tengah angka kemiskinan dan angka pengangguran terbuka meningkat,” kata KEtua Fraksi PKS DPRD Kota Serang, Tb. Ridwan Akhmad.

Terlebih, kata dia, adanya kebijakan BPJS tidak berlakunya lagi rekomendasi Dinas Sosial bagi warga tidak mampu untuk menerbitkan kartu BPJS dalam waktu 3×24 jam. Kebijakan tersebut, menurut dia, sangat merugikan warga tidak mampu.

“Sehingga Pemkot harus berpikir keras mencari skema alternatif. Banyak warga tidak mampu di Kota Serang yang belum tercover BPJS, dan mendadak sakit harus dibawa ke RS kebingungan akibat dampak dari kebijakan ini. Sehingga, nyawa jadi taruhannya.

Oleh karena itu, kata dia, Fraksi PKS mendorong Pemkot Serang untuk segera mengaktifkan dan mengoptimalisasi peran RSUD kota di Tahun 2019. Tujuannya, agar segera bisa melayani kesehatan masyarakat kota.

Selain itu, Fraksi PKS meminta wali kota melalui Dinkes atau RSUD Kota menganggarkan sejenis dana “buffer” khusus di peruntukan bagi warga tidak mampu dan belum tercover BPJS.”Ini yang sifatnya darurat, harus segera mendapatkan pertolongan medis. Bisa ditangani oleh RSUD Kota,” katanya.

Hal hampir senada dikatakan anggota DPRD Kota Serang dari Partai Nasdem, Pujiyanto. Menurut dia, kenaikan iuran premi itu jelas akan membebani keuangan daerah. Apalagi, bagi Kota Serang dengan APBD yang cukup minim.

“Bagi Kota Serang ini dampaknya sangat besar. Dengan kenaikan iuran BPJS, tentu biaya untuk mengcover PBI jadi tinggi. Di satu sisi anggaran tidak memungkinkan, namun disi lain harus mengirbankan warga miskin. Karena PBI itu kan bagi kalangan miskin dan tidak mampu,” ucapnya.

Sementara, pemerintah daeraha juga dibebani dengan kewajiban terhadap sektor lainnya. Jika mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), pemda juga diwajibkan menyiapkan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari total anggaran, kesehatan (10 persen), infrastruktur (25 persen).

“Artinya sudah 55 persen anggaran APBD digunakan untuk sektor-sektor yang sudah diplot pemerintah pusat. DItambah kenaikan iuran BPJS ini,” ujarnya.

Namun, kata dia, kondisi ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam melayani masyarakat. Oleh karena itu, pemda dituntut menggali potensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Daerah juga tak punya kuasa untuk menolak, karena itu adalah kebijakan pemerintah pusat.

Ribuan warga miskin dicoret

Dari Kabupaten Serang, ribuan warga miskin Kabupaten Serang yang masuk dalam daftar tambahan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, dicoret pemerintah pusat. Alasannya, mereka masih menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) lama atau manual.

Kepala Seksi (Kasi) Pengolahan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Serang Yanti Rahmawati menjelaskan, dari informasi yang didapatkannya terdapat sekitar 54.000 PBI yang dicoret pusat. Permasalahannya, diakibatkan sebagian PBI tersebut masih menunggunakan dokumen kependudukan lama. Sehingga, mereka kesulitan menerima bantuan dari pemerintah.

“Kemarin memang sudah sempat dilakukan rapat terkait hal itu. Masih banyak PBI yang menggunakan KTP-el manual. Ada juga KK lama belum diperbarui,” kata Yanti kepada Kabar Banten, Kamis (5/9/2019).

Dia menuturkan, Disdukcapil Kabupaten Serang dalam persoalan ini hanya melakukan sinkronisasi data yang diberikan pusat. Sehingga, jika ada PBI yang mau menganti KTP manual dengan KTP-el, akan segera diurus. Namun jika ada data lain yang belum sinkron, akan dilakukan perbaikan data.

“Ada juga nama orang tua dan nama pribadi salah. Jadi berbeda antara pusat dan disini. Kami juga tidak tau mereka dapet data dari mana,” ujarnya.

Namun, dia menjelaskan, saat ini untuk 54.000 PBI yang dicoret oleh pusat telah selesai diperbaiki data kependudukannya. Sehingga tindaklanjutnya diserahkan ke Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Serang dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Sebab Disdukcapil hanya sebatas mensinkrokan data dari pusat dan data yang ada.

“Semuanya sudah selesai diperbaiki. Jadi setelah itu wewenangnya dikembalikan ke Dinsos dan BPJS. Bukan kami lagi,” ujarnya.

Sebelumnya Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) Dinkes Kabupaten Serang Wahyu Suwardi mengatakan saat ini pun masih ada sebagian peserta PBI yang dicoret datanya oleh pemerintah pusat karena kesalahan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Namun hal tersebut sudah dilakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Serang untuk perbaikan data. Hal tersebut terjadi karena kesalahan di tahun-tahun sebelumnya. “Belum selesai masalah kenaikan iuran, kami juga kan harus menyelesaikan persoalan peserta PBI yang dicoret oleh pusat karena kesalahan NIK,” ucapnya.

 

Sumber : https://www.kabar-banten.com/pemda-diminta-tolak-kenaikan-iuran-bpjs-kesehatan/


Click Here To See More