Pemprov Banten Berencana Tinjau Perda, Kenaikan Pajak Kendaraan Dikeluhkan

Pemprov Banten Berencana Tinjau Perda, Kenaikan Pajak Kendaraan Dikeluhkan

SERANG - Pemprov Banten berencana meninjau Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2019 yang merupakan Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Hal tersebut dilakukan seiring adanya keluhan dari masyarakat terkait besaran pajak yang ditentukan oleh Pemprov Banten.

Berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2019 diatur kenaikan pajak kendaraan sebesar 0,25 persen dari sebelumnya 1,50 persen kini menjadi 1,75 persen. Khusus biaya balik nama kendaraan bermotor naik 2,5 persen dari awal 10 persen menjadi 12,5 persen. Kenaikan tarif pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di Provinsi Banten akan berlaku sejak 11 Maret 2019.

Kenaikan tersebut mengejutkan pemilik kendaraan yang ada. Sebab, untuk kendaraan minibus yang tadinya harus membayar Rp 1,8 juta per tahun menjadi Rp 2,45 juta. Kemudian untuk biasanya Rp 5 juta per tahun menjadi Rp 6,5 juta.

Sekda Banten Al Muktabar tak menampik besaran kenaikan pajak kendaraan dikeluhkan masyarakat, terutama pajak kendaraan roda empat yang banyak diminati masyarakat.

“Saya pernah dengar langsung terutama pada kendaraan banyak diminati masyarakat,” katanya saat ditemui di Sekretariat DPRD Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, pekan lalu.

Atas keluhan tersebut, pihaknya akan melakukan review besaran pajak yang diatur dalam Perda Nomor 4 Tahun 2019. Mengingat besaran kenaikan pajak telah ditentukan berdasarkan regional, pihaknya juga akan koordinasi dengan pemprov lain, yaitu Pemprov Jabar dan DKI Jakarta.

“Kebetulan kalau kenaikan per region umpamanya Bandung, DKI Jakarta kan dia itu margin diperintahkan maksimal berapa, nah kita kita sedang melihat perkembangan dari pelaksanaan itu seperti apa,” ucapnya.

Disinggung terkait jumlah pasti maksimal kenaikan pajak yang ditentukan, pria yang juga mantan Ketua Ikatan Widya Iswara ini tak membeberkannya. Dia akan terlebih dahulu melihat secara detail besaran yang tertuang dalam perda tersebut.

“Karena itu adalah space margin jadi antar punya kewenangan menetapkan margin. Tapi yang penting tidak melebihi maksimal margin itu. Jadi bisa beda antara DKI Jakarta, Banten, Bandung dan daerah lainnya,” tuturnya.

Keputusan menurunkan dan menaikkan pajak tak bisa dilakukan hanya oleh satu provinsi. Keputusan tersebut harus terlebih dahulu dikoordinasikan dengan pemprov yang satu regional.

“Kita tidak bisa semena-mena, kita menyesuaikan ke kawasan, dan umpanya di kita rendah sekali nanti kita di tegor kawasan. Karena itu terkait perimbangan pendapatan daerah masing-masing,” ujarnya.

Via minimarket

Kepala Bapenda Provinsi Banten Opar Sohari mengatakan, pembayaran pajak kendaraan di Provinsi Banten bisa dilakukan via minimarket. Caranya, wajib pajak mendatangi kasir kemudian menyebutkan nomor polisi kendaraan dan nomor telepon untuk konfirmasi pembayaran. Kasir akan menyebutkan berapa tagihan pajak yang harus dibayar. Setelah itu wajib melakukan pembayaram sesuai tagihan yang disebutkan.

“Ketika pembayaran sudah dilakukan, wajib pajak dapat menukarkan bukti pembayaran ke UPT atau gerai Samsat terdekat untuk dilakukan pengesahan sejak hari pertama dan paling lambat 6 hari kerja,” katanya.

Di gerai Samsat, wajib pajak tidak perlu lagi membawa KTP. Mereka cukup membawa struk pembayaran di minimarket dan STNK asli. Ia berharap cara tersebut dapat memudahkan pembayaran pajak sehingga jumlah penunggakan dapat ditekan.

“Tidak perlu pakai KTP, cukup bawa bukti struk pembayaran dan STNK asli,” tuturnya.

 

Sumber : https://www.kabar-banten.com/pemprov-banten-berencana-tinjau-perda-kenaikan-pajak-kendaraan-dikeluhkan/