Pemprov Banten Tunggu Aturan Teknis, Masyarakat Dilarang Mudik

Pemprov Banten Tunggu Aturan Teknis, Masyarakat Dilarang Mudik

SERANG - Presiden Joko Widodo menyatakan akan melarang mudik lebaran pada Hari Raya Idulfitri 1441 H bagi semua warga untuk mencegah penyebaran Covid-19. Sebelumnya, Jokowi hanya melarang mudik untuk aparatur sipil negara (ASN), pegawai BUMN, dan TNI-Polri.

“Mudik semuanya akan kita larang,” ujar Jokowi membuka ratas di Istana Presiden yang disiarkan langsung lewat akun YouTube Setpres, Selasa (21/4/2020).

Jokowi mengungkapkan, berdasarkan survei Kementerian Perhubungan (Kemenhub), ada 68% masyarakat yang tidak mudik, 24% ingin mudik, dan 7% sudah mudik. Jokowi menekankan angka 24% ini masih cukup tinggi.

“Dari hasil kajian-kajian yang ada di lapangan, pendalaman yang ada di lapangan, kemudian juga hasil survei dari Kemenhub, disampaikan bahwa yang tidak mudik 68%, yang tetap masih bersikeras mudik 24%, yang sudah mudik 7%. Artinya, masih ada angka yang sangat besar, yaitu 24% tadi,” kata Jokowi.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Banten Tri Nurtopo mengatakan, pihaknya belum mengetahui secara detail larangan mudik tersebut karena menunggu peraturan teknisnya.

“Setahu saya baru kebijakan, nunggu peraturan teknisnya,” katanya kepada wartawan, Selasa (21/4/2020).

Oleh karena itu, pihaknya belum dapat menjabarkan bagaimana langkah yang akan diterapkan Dishub Banten dalam pelaksanaan larangan mudik. “Belum ada juknis dari Kemenhub,” ujarnya.

Sebelumnya pihaknya telah memantau aktivitas masyarakat yang mudik lebih awal di Banten. Ia mengungkapkan, keberangkatan penumpang dari Terminal Pakupatan mengalami peningkatan pada 29 Maret 2020, khususnya dari wilayah Banten tujuan Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

“Terjadi peningkatan penumpang dari wilayah Banten ke tujuan Jawa Tengah dan DIY,” ucapnya.

Sebelum ada larangan mudik, pihaknya telah menyampaikan imbauan kepada masyarakat untuk tak mudik. Hal itu dilakukan guna mencegah penyebaran Covid-19 yang lebih meluas.

“Untuk mengurangi penyebaran virus corona, masyarakat diimbau tidak mudik dan tetap mengikuti peraturan pemerintah,” tuturnya.

Sekretaris Dishub Banten Herdi Jauhari mengatakan, pihaknya akan mengikuti kebijakan terbaru yang dikeluarkan pemerintah terkait larangan mudik bagi masyarakat.

“Dishub tetap standby untuk menjaga kelancaran pasokan logistik dan kebijakan Gubernur Banten lebih lanjut,” katanya.

Sanksi

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sedang menyiapkan aturan lanjutan terkait pelarangan mudik termasuk soal sanksi dan tindakan hukum.

“Untuk pelarangan mudik, peraturannya sedang kami siapkan, mungkin beberapa hari lagi keluar,” katanya dalam rapat kerja virtual dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa.

Luhut menjelaskan, sesuai dengan arahan Presiden Jokowi, larangan mudik akan berlaku efektif mulai 24 April 2020 mendatang dan akan lebih ketat ditegakkan dengan penerapan sanksi mulai 7 Mei 2020.

“Kenapa setelah tanggal 7? Karena ada lagi persiapan-persiapan lain ke arah situ, jadi misalkan dalam konteks tindakan hukum atau sanksi yang diberikan bila dia melanggar,” ujarnya.

Luhut yang juga menjabat sebagai Menteri Perhubungan Ad Interim menjelaskan, sejak awal pemerintah memang telah merancang ke arah pelarangan mudik. Namun, pemerintah tidak langsung mengumumkan pelarangan secara tiba-tiba karena persiapan belum matang.

“Sudah dari awal desainnya ke arah situ tapi jika diumumkan secara tiba-tiba juga kita belum siap, untuk apa? Misalnya soal sosialisasi, rapat dengan gubernur,” tuturnya.

Luhut juga telah berkoordinasi dengan gubernur-gubernur wilayah sumber dan tujuan mudik, termasuk gubernur di DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta dan Lampung.

“Jadi kalau ada yang bilang tidak mengoordinasikan, ya kita ngertilah koordinasi itu,” katanya.

Sumber : https://www.kabar-banten.com/pemprov-banten-tunggu-aturan-teknis-masyarakat-dilarang-mudik/