Pemprov Dorong Perubahan APBD untuk Korona

Pemprov Dorong Perubahan APBD untuk Korona

SERANG, - Pemprov Banten membuka peluang untuk mengusulkan Perubahan APBD 2020 untuk mengoptimalkan penanganan virus korona atau Covid-19. Hal tersebut dilakukan untuk pemanfaatan sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) tahun anggaran sebelumnya. Anggaran diperlukan untuk menghadapi virus itu ditaksir cukup besar.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BKPAD) Banten Rina Dewiyanti mengatakan, setelah penetapan kejadian luar biasa (KLB) Covid-19, pemprov berencana menggunakan dana tak terduga (TT) senilai Rp 10,065 miliar untuk penanganannya. Anggaran tersebut diperuntukkan bagi pembangunan sarana dan prasarana ruang isolasi.“Intinya belanja prioritas yang harus segera dipersiapkan,” ujarnya saat dihubungi wartawan, Selasa (17/3).

Rina menuturkan, untuk saat ini dana TT masih mencukupi untuk menutupi kebutuhan mendesak. Meski demikian, terkait penanganan Covid-19 pihaknya tak menutup kemungkinan akan mengusulkan adanya Perubahan APBD 2020.

Menurutnya, Perubahan APBD pada dasarnya untuk pemanfaatan silpa. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan  Keuangan Daerah.“Saat ini (dana TT) masih mencukupi. Perubahan dilakukan untuk pemanfaatan silpa, evaluasi semester I,” katanya.

Wakil Ketua DPRD Banten Budi Prajogo mengatakan, terhadap Covid-19 pihaknya telah mengambil sikap untuk menjadwal ulang seluruh kegiatannya. Akan tetapi, fungsi yang berhubungan langsung dengan penanganan virus korona tetap berjalan. Terlebih, adanya arahan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian terkait pergeseran anggaran.

“Anjuran Pak Mendagri kita diperkenankan pergeseran anggaran. Itu pasti badan anggaran bertugas nanti untuk koordinasi dengan pemprov. Memastikan pergeseran anggaran itu melibatkan kita karena kewenangan anggaran itu ada di kita,” ungkapnya.

Soal besaran pergeseran anggaran, kata dia, DPRD belum mengetahuinya karena mekanismenya adalah pemerintah daerah yang mengajukan terlebih dahulu. Ketika usulan diterima maka Badan Anggaran DPRD akan melakukan pembahasan.

“Itu bagian tanggung jawab kita untuk memastikan uang yang ada di pemerintah ini. Kita alokasikan semaksimalkan mungkin untuk menganggulangi korona. Angkanya itu (diajukan) dari pemerintah baru ke kita,” tuturnya.

Politikus PKS memaparkan, pergeseran anggaran juga dimungkinkan jika melihat  ketersediaan anggaran dana TT yang kini hanya tersisa Rp 13 miliar. Pos anggaran itu cukup terkuras untuk penanganan bencana banjir bandang dan longsor di Lebak pada awal tahun ini. Sementara ada kemungkinan kebutuhan anggaran untuk penanganan korona masih cukup banyak.

“Kemarin dari Rp 45 (miliar) terpakai untuk di Lebak, sekarang tinggal Rp 13 (miliar). Pak Ketua (DPRD Banten) menyampaikan dinas kesehatan mengajukan Rp 9 (miliar) untuk langkah awal ini setelah penetapan KLB dari Pak Gubernur. Kebutuhan pasti banyak, tapi kita tunggu angkanya dari pemerintah,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Banten Andra Soni mengungkapkan, pihaknya siap mendukung upaya reaksi cepat penanganan korona yang kini sedang dilakukan oleh Pemprov Banten. “Kita mendengar, tadi saya melihat tembusan reaksi atau upaya gerak cepat yang dilakukan oleh dinkes. Mereka telah mengajukan izin kepada gubernur untuk penggunaan belanja TT,” tuturnya.

Andra menegaskan, soal penggunaan dan kebutuhan anggaran dalam penanganan Covid-19 akan dibahas lebih detail pada hari ini. Oleh karenan itu, dia belum bisa memberikan pendapat apakah usulan besaran dana TT sudah cukup atau kurang besar.

“Itu besok akan diskusikan, kalau teknis tak boleh sembarangan. Jadi jangan sampai tiba-tiba sekarang orang jadi ahli kesehatan mendadak jadi dokter. Kita kembalikan kepada fungsi masing-masing dan kita siap support itu,” ujar wakil rakyat asal Kota Tangerang ini.



Sumberhttp://bantenraya.com/berita/2020/03/18/13470/pemprov-dorong-perubahan-apbd-untuk-korona #ixzz6H6EO0Vb3