Penyusunan RAPBD Banten 2020 Dinilai Bertentangan dengan PP

Penyusunan RAPBD Banten 2020 Dinilai Bertentangan dengan PP

PENYUSUNAN Rancangan APBD Banten 2020 disoal. Hal tersebut karena dinilai tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Demikian terungkap dalam paripurna DPRD Banten agenda pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Banten terhadap nota penyampaian gubernur mengenai Raperda APBD Banten 2020. Paripurna dilaksanakan di Gedung Paripurna DPRD Banten, Kota Serang, Kamis (10/10/2019).

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Banten Agus Supriatna mengatakan, penyusunan RAPBD Banten 2020 masih menggunakan nomenklatur belanja langsung dan tidak langsung. Padahal, kata dia, dalam PP yang diundangkan 12 Maret 2019 itu nomenklatur belanja langsung dan tidak langsung tak lagi digunakan.

Ia menuturkan, klasifikasi belanja berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 dibagi menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja jalan, belanja irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya, belanja tak terduga, serta belanja transfer.

“Dengan pengklasifikasian struktur APBD seperti itu maka lebih transparan, spesifik, dan meminimalisasi terjadinya tumpang tindih anggaran,” katanya.

Selain itu, penyusunan RAPBD Banten 2020 belum sesuai dengan tuntutan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Regulasi tersebut mengamanatkan alokasi anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari belanja. Sementara dalam RAPBD Banten 2020 alokasi anggaran pendidikan hanya 9 persen.

“Demikian pula anggaran kesehatan hanya sebesar 5,54 persen. Padahal PP Nomor 12 Tahun 2019 mengamanatkan agar anggaran kesehatan dialokasikan minimal 10 persen dari total belanja daerah luar gaji,” ucapnya.

Catatan tidak kalah penting dalam RAPBD 2020 yaitu menyangkut tata kelola pemerintahan setiap OPD yang anggarannya mengalami penambahan, termasuk anggaran pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran.

“Kami meminta penjelasan kepada saudara gubernur, mengapa anggaran tersebut terus bertambah dalam setiap tahun anggaran, apakah tidak bisa diefisienkan?,” ujarnya.

Berikutnya juga mengenai legalitas aset Pemerintahan Provinsi Banten. Sesuai dengan hasil monitoring pencegahan korupsi di Banten, aset Pemprov Banten berupa tanah sebanyak 752 dari 896 bidang tanah belum bersertifikat.

“Masalah ini tentu saja harus menjadi salah satu fokus perhatian kita, mengingat rawan disalahgunakan karena legalitasnya lemah,” ucapnya.

Sementara Juru Bicara Fraksi Golkar DPRD Banten Sihabudin Hasyim mempertanyakan alasan penyertaan modal kepada Bank Banten pada RAPBD Banten 2020 sebesar Rp 175 miliar.

Secara umum ia menilai bahwa penyusunan RAPBD Banten 2020 menunjukkan performa penganggaran yang memiliki keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat. “Secara umum pelaksanaan anggaran ini untuk dapat dijalankan dengan baik,” tuturnya.

Penyusunan RAPBD Banten sejatinya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta pengendalian inflasi. “Untuk menjaga hubungan daya beli masyarakat,” katanya.

Wakil Ketua DPRD Banten Budi Prajogo menuturkan, pemandangan umum fraksi DPRD Banten terhadap nota pengantar gubernur mengenai RAPDB Banten akan mendapatkan jawaban dari Gubernur Banten, pada rapat paripurna berikutnya.

Wartawan sudah mencoba meminta konfirmasi kepada Gubernur Banten usai paripurna. Akan tetapi, yang bersangkutan belum memberikan jawaban karena tampak terburu-buru menuju RSUD Berkah Pandeglang untuk menjenguk keadaan Menko Polhukam Wiranto. (Sutisna)*

 

Sumber : https://www.kabar-banten.com/penyusunan-rapbd-banten-2020-dinilai-bertentangan-dengan-pp/