Pertimbangan Manusiawi dan Kebutuhan, Honorer Dipertahankan

Pertimbangan Manusiawi dan Kebutuhan, Honorer Dipertahankan

SERANG, (KB).- Gubernur Banten Wahidin Halim akan mempertahankan 6.000 honorer di lingkungan Pemprov Banten. Selain alasan kebutuhan, kebijakan tersebut juga dilakukan atas dasar pertimbangan kemanusiaan.

“Jadi dibutuhkan, masih. Selain alasan kebutuhan juga alasan kemanusiaan,” kata gubernur saat ditemui wartawan di Plaza Aspirasi, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Kamis (23/1/2020), menanggapi kesepakatan antara DPR RI dan Kemenpan-RB tentang penghapusan pegawai honorer di instansi pemerintahan.

Ia menjelaskan, kesepakatan antara DPR RI dan Kemenpan-RB terkait penghapusan pegawai honorer di instansi pemerintah belum bisa dijalankan. Itu sifatnya baru sebatas kesepakatan dan belum dituangkan menjadi keputusan.

“Masih proses belum pada keputusan,” ujarnya.

Sekalipun kesepakatan tersebut dituangkan menjadi keputusan, ia akan tetap mempertahkan 6.000 honorer di lingkungan Pemprov Banten. Sebab, pemprov masih membutuhkan honorer serta anggaran dalam APBD masih sanggup untuk membayarnya.

“Itu 6.000 kita punya duit, kita gaji aja,” ucapnya.

Upaya mempertahankannya akan dilakukan dengan cara berkoordinasi dengan pemerintah. Pihaknya akan menyampaikan pertimbangan-pertimbangan yang membuat honorer di Pemprov Banten harus dipertahankan.

“Saya bela, mereka udah kerja lama, terus kita pecat gitu, ya enggak lah. (Pemprov) punya duit buat gaji (honorer), kalau perlu kita usulkan ASN, SK nya Kementerian PAN gaji nya saya yang gaji,” tuturnya.

Ia memastikan, kehadiran honorer tak membebani keuangan daerah. Gaji mereka yang berkisar antara Rp 1,5 juta sampai Rp 2 juta diyakini hanya akan mengambil beberapa persen APBD Banten yang tersedia.

“Harus dikatakan APBD kita 18 persen cuma untuk gaji belanja pegawai, keren. Di mana-mana 40 (sampai) 50 (persen) lebih, struktur APBD kita itu lebih inggi untuk pembangunnnya, untuk pegawai cuma 18 persen,” katanya.

Pertimbangan tak kalah penting mengapa honorer harus dipertahankan adalah masa kerja masing-masing honorer.

“Ya mereka udah lama di situ masa kita mau bunuh, dia punya anak istri,” ujarnya.

Upaya mempertahankan honorer di pemprov bukan pertama kali. Dahulu dirinya juga pernah melakukan hal serupa saat muncul isu pemangkasan, karena hasil hitung-hitungan pemprov hanya butuh 1.500 honorer.

“6.000 orang itu saya jadi pejuangnya. Jika kita hitung-hitungan dari analisa pekerjaan cuma 1.500 yang bisa kita terima, hasil kajian itu,” ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Banten Asep Hidayat menganggap, jika dilaksanakan penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintahan akan menambah jumlah pengangguran di Banten.

“Pengangguran luar biasa, khususnya di Banten. Terus apa yang bisa kita lakukan, hanya bisa menonton keprihatinan saja, pengangguran banyak, daya beli masyarakat makin menurun, tingkat kesejahteraan menurun,” ucapnya.

Politisi Partai Demokrat ini membayangkan jika penghapusan dilaksanakan, maka pencaharian honorer dan mimpi mereka untuk menjadi ASN hilang seketika.

“Dari mulai melamar sudah puluhan tahun dia lakukan (bekerja). Dia sabar dengan gaji seadanya, hidup serba kekurangan. Dengan tujuan dia berkhayal, bermimpi, memiliki visi sewaktu-waktu diangkat menjadi ASN,” tuturnya. (SN)*

 

Sumber : https://www.kabar-banten.com/pertimbangan-manusiawi-dan-kebutuhan-honorer-dipertahankan/