Rakor Komwil III Apeksi, Bahas Penerapan Omnibus Law

Rakor Komwil III Apeksi, Bahas Penerapan Omnibus Law

TANGERANG – Rapat Kordinasi Komisariat Wilayah (Rakor Komwil) III Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) yang dilakukan di Kota Tangerang membahas dua hal. Kedua hal tersebut yakni Kolaborasi Pemerintah menghadapi Ekonomi Industri 4.0 dan tentang omnibus law atau penggabungan peraturan.

Ketua APEKSI Airin Rachmi Diany mengatakan, setiap setahun dua kali biasanya dilakukan rakor seperti yang dilakukan di Komwil III ini. “Isu yang terbaru kami sampaikan ke Komwil III tentang omnibus law agar mereka bisa memberi masukan. Karena tiap daerah pasti berbeda, yang di Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera, Kalimantan, Papua atau pun daerah lainnya pasti berbeda,” katanya kepada awak media, Kamis (5/12).

Dikonfirmasi terkait kesiapan menjalankan omnibus law, Airin menjawab bahwa pemerintah baik pusat, provinsi dan kota kabupaten adalah satu. “Tentu kami harus mengikuti regulasi aturan yang berlaku, enggak boleh kita buat hal yang tidak sesuai aturan. Tadi kata Gubernur (Wahidin Halim-red) omnibus law itu menyederhanakan atau menyinkronkan aturan untuk mempermudah investasi,” ungkapnya.

Namun, semisal dalam bidang perizinan kaitan dengan IMB, Airin mengaku tidak setuju jika dihilangkan. Menurutnya, IMB merupakan bentuk pengendalian pemerintah terhadap pembangunan di daerah masing-masing. “Misal kami sepakat dalam IMB persyaratannya apa saja, mana sih yang menghambat itu disederhanakan. Itu contoh untuk diperizinan, nanti ada lagi di bidang lainnya,” ujarnya.

Airin mempertegas, tujuan presiden melakukan omnibus law salah satu cara untuk mempermudah orang berinvestasi yang tujuan akhirnya mensejahterakan rakyat. “Kami juga tadi membahas kerja sama antar daerah, bagaimana berkolaboratif, Kota Tangerang punya kelebihannya apa, Jogja kelebihannya apa, Tegal apa, semua akan dibahas di Rakor Komwil III ini,” paparnya.

Sementara itu, Walikota Tangerang Arief R Wismansyah mengungkapkan, kegiatan Rakor Komwil III APEKSI sebagai ajang untuk bertukar pikiran, berbagi pengalaman dan berdiskusi untuk menyuarakan aspirasi dari tiap pemerintah kota. “Ini sebagai dorongan bagi seluruh anggota, untuk berkolaborasi dalam mewujudkan pembangunan daerah dan memperbanyak kontribusi demi membangun negeri,” ungkapnya.

Lebih jauh, Arief juga mengatakan pada acara yang bertemakan menuju pemerintahan kolaborasi menghadapi ekonomi industri 4.0 akan berfokus pada ekonomi disruption. “Ini menjadi inovasi dengan teknologi digital yang menghasilkan sesuatu yang baru dan lebih efisien dan bermanfaat,” tuturnya.

Sementara itu, Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, kumpulnya Komwil III ini agar pemerintah daerah bisa berklolaborasi dengan kota-kota lainnya untuk membahas pengembangan pembangunan. “Saya kira walikota bisa berkolaborasi dan bisa membantu satu sama lain,” ungkapnya.

Terkait omnibus law, WH menuturkan, perlu dilakukan untuk menyinkronkan aturan-aturan yang tidak perlu. “Pak Jokowi merasakan begitu banyak peraturan-peraturan yang tumpang tindih sehingga resiko terhadap layanan cepat tepat kalau tambah banyak nambah birokrasi,” pungkasnya. (one/air/ags)

 

Sumber : https://www.radarbanten.co.id/rakor-komwil-iii-apeksi-bahas-penerapan-omnibus-law/