Realisasi Pekerjaan Fisik Tersisa 5 Persen, Proyek Pemprov Banten tak Tuntas

Realisasi Pekerjaan Fisik Tersisa 5 Persen, Proyek Pemprov Banten tak Tuntas

Realisasi proyek fisik Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Banten yang didanai oleh APBD tahun 2019 tidak tuntas. Hingga masa akhir pekerjaan, realisasi fisik proyek Pemprov Banten mencapai 95 persen atau masih menyisakan 5 persen akibat kendala di lapangan seperti kondisi alam hingga penolakan dari warga sekitar.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten Mahdani mengatakan, hingga akhir waktu pelaksanaan pekerjaan yakni 26 Desember 2019, diketahui realisasi fisik mencapai 95 persen dan keuangan 89 persen. “Realisasi keuangannya 89 persen,” katanya, Senin (6/1/2020).

Ia mengungkap ada beberapa penyebab realisasi fisik tak mencapai 100 persen, antara lain terkendala cuaca dan penolakan warga sehingga pekerjaan tak selesai sampai batas akhir waktu pengerjaan.

Adapun fisik yang tak rampung akibat cuaca yaitu Jalan Cipanas-Warung Banten dan pembangunan gedung OPD di KP3B. Sementara untuk mendapat penolakan dari warga sekitar yaitu pembangunan TPST.

Seluruh pekerjaan yang tak tuntas sampai batas akhir pengerjaan diputus kontrak. Untuk yang pembangunan jalan Cipanas-Warung Banten dan pembangunan OPD telah dianggarkan kembali pada APBD 2020 untuk dilanjutkan.

“Iyah kalau yang Cipanas-Warung Banten memang sudah terencanakan lagi karena sudah diprediksi. Begitu pada saat longsor itu kita lagi penyelesaian anggaran kan, masih mungkin,” ujarnya.

Untuk pembangunan TPST sendiri terpaksa ditunda atau tak dianggarkan pada 2020. Sebab, kondisi masih belum memungkinkan karena masih ada penolakan dari warga.

“Kecuali yang TPST ya harus diselesaikan dulu. Selesaikan dulu dengan masyarakatnya harus clear, daripada dianggarin lagi nanti enggak jadi lagi,” ucapnya.

Disinggung apakah perusahaan pelaksana pekerjaan yang tak tuntas akan diblacklist, ia belum memastikan. Sebab, blacklist perusahaan harus berdasarkan usulan OPD pemilik pekerjaan kepada LKPP.

“Nanti dinasnya yang mengusulkan, yang menetapkan blacklist LKPP, bukan daerah. Tetapi bagi kita juga catatan gitu ya enggak selesai tepat waktu,” tuturnya.

Terkait sisa lebih penggunaan anggaran (silpa), ia mengaku belum mengetahuinya. Sebab, perhitungan silpa berada di DPKAD Banten.

“Silpa nanti ke keuangan yah, belum clear karena kan di pembayaran di sana. Sampai terakhir jadi belum ngelaporin. Di saya kan realisasi fisik sama keuangan,” katanya.

Akan tetapi, silpa tersebut sudah dapat dihitung dengan melihat realisasi keuangan yang ada.

“Kalau misalnya 100 persennya dari 89 dari APBD aja kan sekitar 11 persen. Tapi di sana (silpa) ada dana yang efisiensi kontrak sama dana BTT yang memang tidak terealisasi. Kecuali kayak sekarang banjir bandang ini dana BTT sudah mulai mau kepake, itukan data ready tapi ada ketentuan pakainya,” tuturnya. (Sutisna)*

 

Sumber : https://www.kabar-banten.com/realisasi-pekerjaan-fisik-tersisa-5-persen-proyek-pemprov-banten-tak-tuntas/