Ribuan Honorer Pemprov Terancam Putus Kontrak

Ribuan Honorer Pemprov Terancam Putus Kontrak

SERANG – Sekira 6.000 pegawai honorer di Pemprov Banten resah dengan kesepakatan pemerintah dengan DPR RI terkait penghapusan tenaga kerja honorer atau pegawai tidak tetap. Mereka pun terancam akan putus kontrak apabila kesepakatan itu diterapkan di Pemprov.

Ketua Forum Tenaga Honorer Pemprov Banten, Rangga Husada mengatakan, selama ini para tenaga honorer berharap suatu saat bisa diangkat menjadi ASN. “Tentu secara manusiawi, kami resah,” ujar Rangga, Selasa (21/1).

Rangga mengatakan, kesepakatan antara pemerintah pusat dengan DPR RI menimbulkan multitafsir. “Dihapus seperti apa. Karena kalau kita ngetik salah baru bisa dihapus,” tandas honorer di Dinas Pertanian Provinsi Banten ini.

Kesepakatan itu lebih kepada penghilangan secara paksa honorer yang bekerja di daerah. Upaya yang saat ini dilakukan Forum Tenaga Honorer masih normatif yakni sebatas menemui para pemangku kepentingan. “Namun, itu belum kita lakukan. Mungkin besok (hari ini-red) saya bersurat kepada Kepala BKD dahulu,” terang Rangga. Kemarin sore, ia bersama para tenaga honorer lain pun menggelar rapat internal untuk menyikapi hal tersebut.

Ia mengungkapkan, jumlah tenaga honorer di Pemprov yang tersebar di beberapa OPD yakni sekira enam ribu orang. “Kami jelas tidak setuju kalau kami akan dihapuskan,” tegasnya.

Kepala BKD Provinsi Banten Komarudin mengatakan, kebijakan yang relevan untuk tenaga honorer yakni penertiban bukan penghapusan. “Kalau dihapus faktanya masih butuh. Yang tidak bisa dihindari guru, formasi sedikit, sementara sekolah dibuka besar-besaran. Sekolah nambah ruang kelas bertambah,” ujarnya. Apalagi, salah satu visi bangsa adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Jumlah guru honorer di lingkup Pemprov yakni mencapai 8.700 orang. Bukannya akan dikurangi, jumlah tenaga pendidik non ASN itu kemungkinan justru akan bertambah karena sekolah dan ruang kelas baru juga bertambah.

Namun, lanjut Komarudin, penertiban itu dapat dilakukan terhadap para tenaga honorer yang berada di OPD. Jumlahnya mencapai enam ribu orang. “Selain guru, enam ribu orang tersebar di beberapa OPD. Nah itu yang akan dirasionalisasi,” terangnya.

Kata dia, tenaga honorer guru memang urgen. Apabila ada kesepakatan penghapusan, maka pemerintah pusat juga harus menyiapkan solusi, misalnya penambahan kuota calon aparatur sipil negara (CASN). (nna/air/ags)

 

Sumber : https://www.radarbanten.co.id/ribuan-honorer-pemprov-terancam-putus-kontrak/