Serahkan LKPD Pemprov Banten 2019, WH: Target Utama Tekan Korupsi

Serahkan LKPD Pemprov Banten 2019, WH: Target Utama Tekan Korupsi

SERANG, - Pemprov Banten telah menyerahkan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Pemprov Banten tahun anggaran 2019 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Banten, Kamis (6/2/2020).

Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) menginginkan LPKD tak hanya sekadar diganjar opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tetapi juga mampu memilimalisasi korupsi di Banten.

“Kalau saya WTP (wajar tanpa pengecualian) itu target yang kedua. Pertama itu meminimalisasi korupsi di Banten,” kata WH, di Kantor BPK RI Perwakilan Banten, Kota Serang, Kamis (6/2/2020).

Penyerahan LKPD dari Pemprov Banten ke BPK RI lebih cepat dari tahun sebelumnya. Hal itu merupakan bagian dari caranya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di Pemprov Banten.

“Cara saya dalam pengelolaan keuangan ini adalah menggerakkan kepada dinas agar segera lakukan laporan ke BPK. Saya kira ini upaya yang kita lakukan,” ujarnya.

Mantan Wali Kota Tangerang dua periode ini berharap, LKPD pemprov mendapatkan opini yang positif dari BPK.

Poin-poin yang kemungkinan menjadi catatan dalam hasil audit BPK RI bakal ditindaklanjuti dengan cepat.

“Apa yang menjadi catatan BPK sesegara mungkin, semaksimal mungkin segera kita koreksi,” katanya.

Kepala BPK RI Perwakilan Banten Agus Khotib mengatakan, LKPD dari Pemprov Banten selanjutnya akan diaudit dalam waktu selama 60 hari.

“Meskipun waktu itu masih kami nilai sangat kurang untuk melakukan verifikasi semua LKPD ini. Kita akan maksimalkan,” ujarnya.

Di banding provinsi lain, Banten tercatat jadi yang pertama menyerahkan LKPD.

“Tingkat provinsi sepengetahuan kami Banten menjadi nomor satu, tapi kalau untuk kab/kota sudah ada beberapa yang menyerahkan. Kalau dari yang 34 itu jadi yang pertama,” tuturnya.

Percepatan proses penyerahan ini dinilai baik, terutama bisa mempercepat proses penyerahan audit kepada DPRD. Sehingga DPRD dapat membuat perda pertanggungjawaban secara cepat.

“DPRD juga bisa mengetahui Silpa dengan segera, bisa melakukan langkah perubahan dengan segera. Jadi prosesnya lebih cepat,” katanya.

Kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banten Rina Dewiyanti menuturkan, penyusunan LKPD telah disesuaikan dengan standar yang ditentukan undang-undang.

“Artinya memang sudah sesuai dengan standar,” ucapnya.

Ia sependapat dengan yang disampaikan Gubernur Banten, bahwa percepatan penyerahan LKPD bisa dilakukan karena pemprov sudah didukung dengan sistem dan sumber daya manusia (SDM) yang memadai.

“Koordinasi dengan seluruh OPD juga sudah sangat baik. Sehingga memang tidak ada alasan lagi untuk menunda lebih lama penyerahan LKPD ini,” ujarnya.

Sumber : https://www.kabar-banten.com/serahkan-lkpd-pemprov-banten-2019-wh-target-utama-tekan-korupsi/