Setelah Hentikan Proses Lelang, Pemprov Banten Berpeluang Rotasi Pejabat

Setelah Hentikan Proses Lelang, Pemprov Banten Berpeluang Rotasi Pejabat

SERANG - Setelah menghentikan lelang jabatan Asisten Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Dinas Pendidikan Kebudayaan (Dindikbud), Pemprov Banten berpeluang melakukan rotasi untuk mengisi kedua jabatan tersebut.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten Komarudin, pansel belum ada dua alternatif yang mungkin bisa diambil untuk kedua jabatan yang proses lelangnya dihentikan.

“Pertama melakukan lelang, dan kedua jabatan diisi melalui proses mutasi. Nanti dua kemungkinan, satu diulang lagi seleksi terbukanya atau diisi dari mutasi, terserah nanti Pak Gubernur. Setelah ini lapor ke Pak Gubernur baru lapor ke KASN,” ucap Komarudin, Senin (16/12/2019), ketika diminta tanggapan soal sorotan terkait penghentian lelang dua jabatan.

Dia mengklaim pansel lelang dua jabatan di lingkungan Pemprov Banten tak melanggar aturan saat menghentikan lelang jabatan, karena tak ditemukannya tiga peserta yang memenuhi standar nilai assessment. Sebab, pansel diberikan kewenangan untuk memutuskan penghentikan lelang yang sedang ditangani.

Komarudin mengatakan, pansel memiliki alasan yang kuat untuk melakukan penghentian lelang jabatan yang ditangani. Berdasarkan hasil assessment, pansel tak menemukan tiga peserta yang memenuhi nilai ambang batas. Nilai kompetensi manajerial rata-rata peserta di bawah 70.

”Kompetensi manajerial itu kalau menurut Permenpan-RB (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara, untuk JPT levelnya harus empat, minimal harus di atas 70. Dari dua jabatan itu Asda hanya satu (peserta yang nilai assessmennya di atas 70), Kepala Dindikbud hanya dua,” ujarnya.

Sementara, lanjut dia, pada tahapan akhir pansel berkewajiban menghasilkan tiga peserta yang masuk tiga besar untuk diserahkan kepada Gubernur Banten. ”Artinya tidak terpenuhi jumlah tiga orang. Sehingga tidak dilanjutkan, karena percuma kalaupun dilanjutkan. Tentu saja nanti tidak terpenuhi tiga orang kan,” katanya.

Ia tak menampik, bobot kompetensi manajerial hanya 25 persen dari seluruh bobot nilai yang masuk dalam tahapan seleksi. Akan tetapi, pansel menganggap kompetensi manajerial penting guna mendukung pelaksanaan tugas bersangkutan saat terpilih.

”Artinya kalau itu tidak terpenuhi, dia tidak layak. Sementara tiga besar itukan harus dipastikan bahwa semuanya itu layak. Sehingga nanti dipilih siapapun yang memang layak,” ucapnya.

Disinggung dasar hukum pansel melakukan penghentian lelang jabatan sebelum proses akhir, ia mengakui, secara spesifik pansel tak memiliknya. Hanya saja pansel diberikan kewenangan untuk melakukannya.

”Pansel diberikan kewenangan dan memang ini hal yang baru. Hal baru ini justru sebenarnya kita ingin bahwa standar kompetensi betul-betul dipenuhi. Justru kita ingin lebih baik,” katanya.

Pansel tak ingin peserta yang lolos ambang hanya satu sementara sisanya sebagai pendamping, seperti yang terjadi di beberapa daerah. Pansel ingin menghasilkan tiga peserta yang memenuhi ambang batas.

”Jadi yang tiga itu betul-betul layak. Kebanyakan di tempat lain kan begitu, yang penting ada satu aja yang lain pendamping, kita tidak mau begitu,” tuturnya.

Sementara saat disinggung terkait penghentian lelang jabatan saat assessment atau masih tahap pertengahan dan belum tahapan akhir, ia mengibaratkan proses lelang jabatan seperti tes CASN. Meski ada peserta CASN yang memenuhi ambang batas namun lemah dalam satu sub penilaian, maka dia tetap dinyatakan tak lolos.

”Contohnya begitu, jadi menetapkan bahwa kompetensi manajerial pasing gradenya 70. Artinya kalau yang lainnya terpenuhi tapi yang ini tidak, tetap saja tidak lolos,” tuturnya.

 

Sumber : https://www.kabar-banten.com/setelah-hentikan-proses-lelang-pemprov-banten-berpeluang-rotasi-pejabat/