Sosialisasi Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) di Lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Banten

Sosialisasi Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) di Lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Banten

Serang - Biro Umum menghadiri kegiatan "Sosialisasi Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) di Lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Banten" pada Selasa (15/03), bertempat di Gedung Serba Guna DPRD Provinsi Banten, yang dihadiri oleh 38 Perangkat Organisasi Daerah Provinsi Banten. 

Kegiatan Sosialisasi ini dibuka oleh H. Toni Anwar Mahmud selaku Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten. Beliau mengatakan UU 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 58 huruf d, telah menyatakan bahwa salah satu Asas dari Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah keterbukaan. Saat ini Komisi Informasi Pusat bersama dengan KI Provinsi di Indonesia tengah melakukan pengukuran indeks keterbukaan informasi publik yang akan dirilis bulan Juli 2022.

Toni Anwar Mahmud mengajak seluruh badan publik di Provinsi Banten untuk dapat bergeser dari pasive transparency menjadi active transperency ditunjukan dengan adanya komunikasi dua arah dengan masyarakat diantaranya pemanfataan SPBE, Banten Satu data dapat lebih optimal dalam layanan informasi publik bagi pengguna informasi publik.

Selanjutnya Andra Soni, S.M selaku Ketua DPRD Provinsi Banten juga menyampaikan mengenai Fungsi Pengawasan DPRD dalam Keterbukaan Informasi Publik di pemerintah Provinsi Banten. 

"Menurut laporan KI Banten bahwa hasil Monev tahun 2021 masih didapati 4 (empat) perangkat daerah yang masuk kualfikasi tidak informatif, sehingga perlu ada upaya dari perangkat daerah tersebut untuk dapat meningkatkan tata kelola keterbukaan informasi," ujarnya.

Nana Subana selaku Ketua Bidang Asosiasi, Sosialisasi dan Edukasi Komisi Informasi Banten menambahkan terkait SLIP menuju Standar Layanan Informasi yang Berkualitas berdasarkan pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi.

"OPD diharapkan mengubah struktur PPID Pembantu menjadi PPID Pelaksana berikut dengan berbagai kewajiban perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Perki tersebut" ujar Nana.

Ir. Hj. Eneng Nurcahyati, M.Par selaku Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten juga menjelaskan mengenai Implementasi KEPGUB PPID di Lingkungan Provinsi Banten beserta kedudukan PPID dan mengajak seluruh OPD untuk dapat segera membuat keputusan terkait struktur PPID Pelaksana berikut tugas dan tanggung jawabnya.

 

#BiroUmumSetdaProvinsiBanten

Facebook