Tata Tertib Berubah, DPRD Banten Dapat Tugas Tambahan

Tata Tertib Berubah, DPRD Banten Dapat Tugas Tambahan

SERANG - Peraturan DPRD tentang Tata Tertib (Tatib) DPRD Banten disahkan melalui sidang paripurna yang dilakukan di Gedung DPRD Banten, KP3B, Kota Serang, Rabu (19/2/2020).

Dalam tata tertib tersebut, ada tugas tambahan bagi DPRD untuk sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) dan perundang-undangan lain, serta menambah bidang perencanaan di setiap komisi.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Peraturan DPRD tentang Tartib Budi Yudi Wibowo mengatakan, tidak ada perubahan yang signifikan dibanding tatib yang sebelumnya. Hanya saja, ada sejumlah penambahan tugas dan wewenangan anggota DPRD.

“Yaitu melaksanakan sosialisasi perda dan peraturan dan perundang-undangan lainnya. Kemudian tugas komisi ada penambahan bidang perencanaan,” ujarnya saat menyampaikan laporan.

Ia merinci, pada Komisi I DPRD Banten ditambah dengan Bidang Perencanaan Pemerintahan, Komisi II ditambah Bidang Perencanaan Perekonomian, Komisi III ditambah Bidang Perencanaan Keuangan.

Kemudian, Komisi IV ditambah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Komisi V Ditambah Bidang Perencanaan Kesejahteraan Rakyat.

“Pembahasan raperda ini telah sesuai (dengan peraturan di atasnya),” katanya.

Selain disesuaikan dengan peraturan di atasnya, aturan yang termuat dalam tata tertib tersebut disesuaikan dengan kebutuhan lembaga.

“Kami melakukan pendalaman dan yang menjadi kebutuhan lembaga atau sesuai ketentuan perundang-undangan,” katanya.

Interupsi

Pasca penyampaian laporan, pimpinan sidang Barhum HS meminta persetujuan pengesahan peraturan DPRD yang juga pengganti Peraturan DPRD Banten Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tatib. Permintaan lalu direspon intrupsi Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Provinsi Banten Fitron Nur Ikhsan yang menyoroti pasal 156 ayat 4.

“Pasal 156 ayat 4, pendanaan untuk pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD dibebankan kepada peyelenggara. Sedangkan di pasal 156 ayat sebelumnya, penyelenggaraan orientasi dapat dilakukan oleh pemerintah daerah, Sekretariat DPRD, partai politik dan perguruan tinggi,” ujar Fitron.

Dia mempertanyakan apakah ada peraturan baru yang membuat nomenklatur tersebut disebutkan dalam tatib DPRD Banten.

“Apakah ada peraturan baru yang membuat dibebankan kepada APBD, misalnya diganti kepada penyelenggara. Karena saya khawatir bimtek yang diselenggarakan oleh pihak ketiga di DPRD, yang menggunakan dana APBD menjadi tidak sah karena ada ayat 4,” ucapnya.

Selain itu, ketersediaan hard copy yang menurutnya tidak diterimanya saat mengikuti sidang. Anggota DPRD Banten dapil Pandeglang ini hanya bisa membacanya melalui soft copy.

“Kami mohon untuk dicermati dan draf yang saya dapatkan secara soft copy dari sekretariat, khawatir draf saya salah karena hari ini saya tidak mendapatkan draf apapun untuk menyetujui,” katanya.

Senada, Anggota Fraksi Demokrat DPRD Provinsi Banten Yoyon Sujana mengatakan, tatib disusun oleh sekelompok yang disebut pansus. Akan tetapi ketika akan diambil keputusan semua anggota punya hak untuk mempelajari sebelum diparipurnakan.

“Meski tidak masuk pansus kami punya hak memberikan catatan dan sebagainya. Ini tidak,” tuturnya.

Interupsi itu dijawab langsung oleh anggota Pansus Peraturan DPRD tentang Tartib M Faizal. Ia menjelaskan, pasal 156 ayat sepenuhnya mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tatib DPRD.

“Saya sampaikan bahwa di dalam PP 12 Tahun 2018 tentang Tatib. Jadi kalimat pada pasal itu bahwa bimtek total kata-kata yang memang diambil PP,” katanya.

Sejumlah Anggota DPRD Banten lain turut menyoroti tatib. Melihat suasana sidang semakin riuh, pimpinan sidang lalu memutuskan menskor selama 15 menit guna mendalami makna pasal yang dipersoalkan. Setelah dibuka kembali, Anggota DPRD Banten kemudian menyetuji tartib tersebut.

Sumber : https://www.kabar-banten.com/tata-tertib-berubah-dprd-banten-dapat-tugas-tambahan/