60 Persen OPD Pemprov Banten Masih Kurang Terbuka


SERANG – Sekitar 60 persen Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten masih kurang terbuka. Hal tersebut diungkapkan oleh salah satu Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten Ade Jahran.

Ade menjelaskan, hasil dari pengamatan KI Provinsi Banten melalui website masing-masing OPD, banyak OPD yang tidak memperbaharui informasi baik program maupun hal lain di websitenya tersebut.

“Itu salah satu indikator dari kurang keterbukaannya OPD,” kata Ade sebelum rapat Paripurna Istimewa Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi Banten ke-17 di gedung DPRD Provinsi Banten, Rabu (4/10).

Diakui Ade, sejauh ini masih ada badan publik yang tidak mau terbuka, sulit melaksanakan Undang-Undang (UU) Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Padahal sudah diperkuat dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) dan Peraturan Gubernur (Pergub).

“Ini butuh kesadaran. Sadar pentingnya keterbukaan. Terbuka itu bukan ancaman. Dengan terbuka orang akan percaya, menilai baik SKPD tersebut,” kata Ade.

Secara keseluruhan, Banten juara keempat keterbukaan informasi tingkat nasional. Artinya secara nasional, Banten sudah terbuka, masuk 10 besar provinsi yang menjalankan undang-Undang KIP.

“Banten di kepemimpinan yang baru harus mempertahankan itu,” ujarnya.

Penerapan sejumlah program berbasis elektronik seperti e-SP2D, e-Planing, e-Samsat, merupakan terobosan-terobosan untuk meningkatkan keterbukaan informasi di Banten.

“Yang terpenting badan publik ada kesadaran untuk mempublish informasi publik, tidak harus dipinta,” ujarnya. (Bayu Mulyana/coffeandchococake@gmail.com)


Tentang Kami


Statistik Kunjungan