KPK: Tata Kelola APBD di Banten Harus Bebas Intervensi


CILEGON – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memaparkan progres rencana aksi (renaksi) pemberantasan korupsi agar Pemprov Banten, Pemkot dan Pemkab di Banten bersih dari tindak pidana korupsi.

Kesepuluh poin tersebut yaitu, perencanaan dan penganggaran APBD; pengadaan barang dan jasa; pelayanan terpadu satu pintu; tata kelola dana desa; peran aparat pengawas internal pemerintah (APIP); sistem yang terintegritas; sinergitas dan partisipasi; sumber daya manusia; manajemen barang milik daerah; serta menjaga program rencana kerja.

“Sepuluh poin ini yang kita anggap kunci agar pemerintahan bersih. Ini yang saya ingatkan bahwa kita membawa peran yang sangat penting. Kami ingatkan usulan KPK ini untuk kita perbaiki bersama-sama,” ujar Ketua Satgas Koordinasi Supervisi Pencegahan KPK Asep Rahmat Suwandha pada rapat koordinasi pimpinan daerah bersama KPK, Rabu (18/10), di gedung DPRD Kota Cilegon. Acara ini dihadiri Gubernur Banten Wahidin Halim, Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumi, dan kepala daerah di Banten.

Asep menjelaskan, pengelolaan APBD terdapat tiga tolok ukur. “Kita mengaharapkan APBD kita dibuat untuk kepentingan sebanyak-banyaknya masyarakat. Yang kedua, kita harapkan semua terintegrasi mulai dari perencanaan, susunan RPJMD dan dalam setiap basis. Dan yang ketiga harapannya proses tata kelola APBD bebas dari berbagai macam bentuk intervensi apapun. Ini baru konteks yang pertama,” ujarnya.

“Yang kedua dalam konteks pengadaan barang dan jasa yang saat ini kami masih saja menerima aduan terkait dugaan korupsi. Pokok poin ini adalah penguatan badan dari pengadaan atau ULP-nya dan ada proses yang transparan. Serta yang ketiga adalah proses pelayanan terpadu satu pintu. Masih perlu ada peningkatan,” katanya. (Riko Budi Santoso/rikosabita@gmail.com)


Tentang Kami


Statistik Kunjungan