• Saturday, 20 October 2018
  • Gubernur Banten Akan Datangi DPR, Berobat Gratis Harus Diperjuangkan


    SERANG, (KB).- Gubernur Banten Wahidin Halim, akan terus memperjuangkan program berobat gratis demi 2 juta masyarakat Banten yang saat ini tidak memiliki kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Dalam waktu dekat, gubernur dan jajaran akan mendatangi DPR RI.

    “Pak Gubernur akan terus memperjuangkan (program berobat gratis). Sudah diajukan juga agenda hearing dengan DPR RI. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, kita bisa bertemu dan duduk bersama DPR RI,” kata Sekda Banten, Ranta Soeharta dihubungi Kabar Banten, Kamis (8/3/2018).

    Menurut dia, program berobat gratis yang sudah dianggarkan dan masuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus diperjuangkan. Sebab, kata dia, ada sekitar 2 juta penduduk Banten kurang mampu masih belum tercover BPJS.

    “Ini untuk kepentingan 2 juta penduduk Banten yang tidak mampu, dan belum tercover BPJS. Bagi mereka (penduduk miskin), ini penting. Untuk makan saja pas-pasan, lalu bagaimana membiayai kesehatan. Nah dengan program ini, mereka bisa berobat tanpa mengeluarkan biaya, kita bayar. Pemprov Banten mampu, dan pimpinan kita punya komitmen,” kata Ranta menegaskan.

    Lebih lanjut, dia mengatakan, program berobat gratis yang digulirkan Pemprov Banten tidak mengganggu apalagi membebani program pemerintah pusat. Sebaliknya, sangat membantu dan saling mengisi. Sebab pada kenyataannya, masih banyak warga tidak mampu di Banten belum tercover BPJS.

    Bahkan menurut Ranta, program berobat gratis yang digulirkan Pemprov Banten di bawah kepemimpinan WH-Andika itu bisa menjadi pilot project dalam memberikan tanggung jawab soal kesehatan kepada daerah. “Dalam kerangka otonomi daerah, bidang kesehatan adalah salah satu urusan wajib yang diserahkan kepada pemerintah daerah. Maksudnya untuk memperpendek birokrasi, supaya terjadi percepatan terwujudnya kesejahteraan rakyat di tingkat lokal. Lalu dimana salahnya?,”ujarnya.

    Tidak ada larangan

    Terpisah, Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, tidak ada larangan dari Kemenkes terhadap program kesehatan gratis menggunakan KTP. Penekanannya adalah bagaimana mengintegrasikan program jamkesda tersebut dengan program JKN.

    “Kemenkes kan tidak menolak rencana gubernur. Pokoknya kalau gubernur maju terus, karena ini bukan melawan undang-undang. Ini program yang sangat manusiawi bagi rakyat Banten,” ujar Wahidin kepada wartawan, di Kantor Gubernur, KP3B, Kota Serang, kemarin.

    Menurutnya, Kemenkes hanya mengarahkan agar program berobat gratis KTP tersebut terintegrasi dengan BPJS Kesehatan sebagai lembaga yang ditunjuk oleh undang-undang. “Tinggal teknisnya saja. Semangatnya untuk membela rakyat karena ada 2 juta lebih belum punya BPJS kesehatan. Gubernur membiayai yang sakit, bukan bayar premi,” tuturnya.

    Ia mengungkapkan, sebenarnya program kesehatan gratis tersebut serupa dengan program saat dirinya menjabat Wali Kota Tangerang. Dan saat ini, kata dia, Kota Semarang juga menerapkan program berobat gratis dengan KTP bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

    “Dulu juga sama program saya, di Semarang ada itu lewat UHC-nya (Universal Helath Coverage) membayar (orang yang sakit), bukan bayar premi. Gubernur juga pemikirannya gitu, kalau bayar premi mahal,” ujarnya. Seharusnya, kata WH, seluruh pihak mendukung program yang diinisiasi dirinya dengan Wakil Gubernur Andika Hazrumy tersebut.

    “(berbeda pandangan) Karena dia (dewan) belum tahu. Kasih tahu pandangan gubernur. Gubernur itu sangat paham terhadap undang-undang. Gubernur tau caranya. Doain aja DPRD, sama kalian (menyebut wartawan) itu dukung. Gubernur tau, tidak akan menabrak undang-undang. Lagi dicari cara supaya diintegrasikan cuma kita diberi keleluasaan. Selama warga belum mampu membayar premi, kami dukung (program ini) harusnya,” kata WH. (RI)***

    Sumber : https://biroumum.bantenprov.go.id/admin/content/192/149/add.html


    Tentang Kami


    Statistik Kunjungan