• Saturday, 20 October 2018
  • Program Berobat Gratis Pakai KTP-El, Bupati dan Wali Kota Dukung Gubernur


    SERANG, (KB).- Program berobat gratis yang digulirkan Pemprov Banten di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH)-Andika Hazrumy mendapat dukungan luas. Sejumlah kepala daerah di kabupaten/kota di Banten, bahkan siap di belakang WH-Andika untuk mendorong program tersebut. Alasannya, program tersebut sangat membantu masyarakat yang belum tercover BPJS Kesehatan. Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengatakan, Kabupaten Serang mendukung program Gubernur Banten Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Andika Hazrumy yakni pengobatan gratis bagi warga tidak mampu cukup dengan menggunakan KTP. Hal tersebut akan mempermudah masyarakat Kabupaten Serang mendapatkan pelayanan kesehatan. “Sangat mendukung karena masyarakat Kabupaten Serang lebih mudah lagi mendapatkan pelayanan kesehatan,” katanya, Ahad (11/3/2018). Namun, untuk teknisnya, Tatu menyarankan, Pemprov sebaiknya berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk menyinkronkan dengan program pelayanan kesehatan dari pemerintah atau program jaminan kesehatan nasional.

    Jika program tersebut jadi dilaksanakan provinsi, kata Tatu, maka Kabupaten Serang tinggal mengikuti. “Karena program provinsi, Kabupaten Serang tinggal mengikuti,” ujarnya. Dukungan juga disampaikan Wakil Wali Kota Serang, Sulhi Choir. Ia mengatakan, program berobat gratis yang diusulkan Pemprov Banten akan membantu masyarakat Kota Serang yang belum tercover sepenuhnya oleh BPJS Kesehatan. “Sebetulnya berobat gratis ini sudah direncanakan oleh pemerintah pusat melalui kartu BPJS Kesehatan,” ucapSulhi, Sabtu (10/3/2018). Namun, ia tak menutup mata jika saat ini belum seluruhnya masyarakat memiliki kartu BPJS Kesehatan. “Walaupun program BPJS itu sudah berjalan lama, tapi semua masyarakat belum tercover,” tuturnya. Ia mengatakan, program berobat gratis menggunakan kartu BPJS tersebut meminta agar seluruh masyarakat dapat terdaftar seluruhnya. Namun kenyataannya masih banyak masyarakat mengantre panjang dan datang dini hari untuk dapat terdaftar dalam BPJS tetapi hasilnya gagal. “Ini sering sekali saya melihatnya,” katanya.

    Oleh karena itu, dengan direncanakannya program berobat gratis tersebut jelas membantu masyarakat, terutama di Kota Serang yang belum terdaftar BPJS. Ia menilai pemerintah masih perlu membantu dengan program lain, salah satu berobat gratis menggunakan KTP. “Selama BPJS ini belum tercover ya sudah semestinya dibantu dengan sistem lain. Jadi program pusat dan pemda saling menunjang.

    Kami sendiri di kota masih banyak masyarakat yang belum memiliki BPJS itu, kalau provinsi mau membantu boleh saja,” ujarnya. Senada dikatakan pejabat sementara (Pjs) Bupati Lebak, Ino S Rawita. Menurutnya, bupati/wali kota se-Banten pasti mendukung program yang dicanangkan gubernur. Hal itu karena selama ini tidak bisa dipungkiri masih banyak warga miskin yang belum bisa mengakses layanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan. “Saya kira bupati/wali kota semuanya mendukung program gubernur dan wakil gubernur. Karena itu sangat baik sekali untuk mengisi kekosongan BPJS Kesehatan.

    Artinya, selama ini fakta di lapangan masih banyak warga yang belum tercover BPJS Kesehatan,” tuturnya. Terlebih Kabupaten Lebak, menurutnya masih banyak masyarakatnya yang membutuhkan pelayanan kesehatan gratis. “Lebak mendukung Pak Gubernur untuk memperjuangkan program itu. Apalagi (masyarakat) Lebak sangat membutuhkan sekali. Kasihan masyarakat, jangan sampai masyarakat miskin sakit tidak ada yang biayai. Gubernur dan wagub sangat respons terhadap persoalan ini,” tuturnya. Pemerintah pusat memang menginstruksikan agar seluruh masyarakat menggunakan BPJS kesehatan. Namun menurutnya, fakta di lapangan tidak semudah itu. “Mudah-mudahan pemerintah pusat ada toleransi ke daerah. Karena bagaimana pun inginnya pusat memang semuanya (BPJS Kesehatan), tapi kan susah, namanya di daerah. KTP belum punya, kan persyaratannya pakai KTP. Akhirnya kan enggak dapat kartu sehat. Sementara sambil menunggu (seluruhnya tercover) masuklah (program) dari pemprov,” ujarnya.

    Sangat membantu Sementara itu Bupati Pandeglang Irna Narulita mendukung langkah Pemprov Banten untuk menggratiskan pasien bagi warga miskin. Apalagi, saat ini banyak warga miskin di Pandeglang yang tidak memiliki BPJS Kesehatan, sehingga membutuhkan bantuan pemerintah. “Jelas kita dukung kalau itu untuk kepentingan masyarakat, karena salah satu kebutuhan masyarakat yaitu mendapatkan kesehatan yang baik,” kata Irna. Menurutnya, dengan mendapatkan pengobatan gratis, diharapkan masyarakat mudah mendapatkan perawatan dengan baik. Sehingga, masyarakat terutama di Pandeglang tidak harus mengeluarkan biaya ketika mengalami penyakit yang serius. “Memang kita juga sudah mengaplikasikan untuk kesehatan bagi masyarakat miskin, namun itu tidak mencukupi. Tetapi, kalau itu sudah ada regulasi dari pemprov, itu semua bisa tercover,” tuturnya.

    Dukungan juga disampaikan Plt Wali Kota Cilegon Edi Ariadi. “Program itu harus kami dorong dan mendukung sekali untuk Pemprov Banten. Akan tetapi, sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada,” katanya seusai melantik sejumlah pengurus P3KC di salah satu aula di Kota Cilegon, Jumat (9/3/2018). Menurut Edi, apabila program tersebut bergulir, tentunya sangat membantu masyarakat miskin. Sebab, jumlah masyarakat yang di bawah garis kemiskinan di Banten cukup lumayan banyak. Sepanjang itu positif, kata Edi, dan untuk kesejahteraan masyarakat,Pemkot Cilegon akan mendukung. “Namun kita juga harus melihat dulu aturannya, undang-undangnya seperti apa, karena dengan JKN juga ada di UU. Kalau ada Perda di provinsi harus hirarkinya yang sama. Contohnya di Cilegon, program BML, di pusat berhenti, di Cilegon terus jalan. Raskin dulu di Cilegon gratis, karena diambil alih oleh pusat, sekarang Pemkot Cilegon tidak mengalokasikan lagi,” ujarnya. Edi berharap pemerintah pusat harus mengapresiasi program Pemprov Banten tersebut. “Seperti apa berobat gratis dengan KTP itu,yang penting BPJS-nya jalan, kartu sehat, kartu Indonesia pintar semua ada dan dilaksanakan. Di pusat juga tidak bisa mendadak menolak, harus ada kajian juga.

    Saya yakin Pemprov Banten dengan program berobat gratis melalui KTP sangat bagus, dan kami mendukung itu,” tuturnya. Optimistis terealisasi Sementara, Anggota Komisi V DPRD Provinsi Banten Encop Sofia optimistis program berobat gratis menggunakan KTP terealisasi. “Berobat gratis, Pak Gubernur sebenarnya substansinya sudah sangat baik. Bagaimana warga di Provinsi Banten semuanya, terutama yang tidak mampu memiliki akses dilayani oleh negara atau pemerintah,” kata Encop, Ahad (11/3). Ia sangat mendukung niat baik Pemprov Banten untuk merealisasikan program berobat gratis yang merupakan janji WH-Andika saat masa kampanye lalu. Menurutnya, Komisi V saat ini sedang mencari pola agar anggaran yang sudah ditetapkan bisa terserap dan bisa difungsikan untuk kebutuhan masyarakat. “Bisa dibicarakan, dengan tetap membuka ruang mencari solusi sesuai dengan aturan. Kami tetap optimistis mendukung program Pak WH, bagaimana anggarannya sudah ada dan masyarakat yang membutuhkannya sudah ada. Sayang kalau itu tidak dilaksanakan,” katanya. (TM/RI/IF/AH/Masykur/Job)***

    Sumber : https://www.kabar-banten.com/program-berobat-gratis-pakai-ktp-el-bupati-dan-wali-kota-dukung-gubernur/


    Tentang Kami


    Statistik Kunjungan