Gubernur Banten Optimistis Raih WTP


SERANG, (KB).- Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) optimistis Pemprov Banten kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Banten atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2017. Meski begitu, WH enggan disalahkan jika nanti hasilnya tidak sesuai. “Saya mah tiap tahun WTP, waktu saya wali kota (Tangerang). Kalau enggak dapet lagi bukan salah saya. Yang meriksa atau yang diperiksa, salah,” kata WH kepada wartawan, ditemui di Masjid Raya Albantani, KP3B, Curug, Kota Serang, Jumat (9/3/2018).

Ia mengatakan, dalam upaya mempertahankan predikat WTP tersebut pemprov sudah melakukan pembenahan terhadap seluruh komponen penilaian. Salah satunya soal aset yang sering menjadi langganan temuan. “Sudah selesai, enggak ada masalah. Aset mah dimana-mana kendala. Masih dalam proses, penerbitan sertifikasi dan sebagainya, biasa itu,” ujarnya. Disinggung kemungkinan laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK Pemprov Banten yang turun, WH mengaku tak terlalu mempermasalahkannya.

Baginya yang terpenting pemprov sudah melakukan pembenahan dan memberikan pengarahan kepada seluruh OPD setiap minggunya. “Enggak pakai target, terserah BPK saja mau apa. WTP silakan, enggak ada WTP juga enggak ada masalah, yang penting kami sudah kelola,” tuturnya. Progres signifikan Sementara, Kepala badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banten, Nandi Mulya S mengatakan, saat ini penyusunan LKPD TA 2017 menunjukkan progres cukup signifikan. Ia menuturkan, untuk komponen laporan realisasi anggaran (LRA) saat ini sudah rampung. “LKPD itu kan berbasis akrual ya. Ada 7 komponen. Salah satunya ada komponen pertama itu LRA, laporan realisasi anggaran. Kalau untuk bab LRA turunannya ke bawah ini sudah rampung.

Dan ini kita mengadopsi dari OPD-OPD, dihimpun semua, dipanggil semua. Selesai,” ujar Nandy. Ia mengatakan, saat ini pihaknya fokus pada komponen neraca aset. Sebab, neraca aset pada LKPD 2017 cukup berat, menyusul pelimpahan aset dari kabupaten/kota berupa SMA/SMK. “Untuk bab selanjutnya pertama neraca aset. Itu turunan ke bawahnya ada laporan operasional, barang persediaan, laporan ekuitas. Itu laporan neraca aset di 2017 punya beban berat karena limpahan aset SMA/SMK itu,” kata mantan Kepala Biro Humas dan Protokol ini. Menurutnya, BPK RI Perwakilan Banten sebenarnya memberikan toleransi tenggat waktu penyelesaian LKPD hingga akhir Maret 2018. “LKPD itu masih ada toleransi sampai akhir Maret. Tapi kita upayakan pertengahan bulan ini selesai.

Setelah selesai, nanti dievaluasi Inspektorat, direview. Setelah itu baru diserahkan ke BPK,” ucapnya. (RI)***

Sumber : https://www.kabar-banten.com/gubernur-banten-optimistis-raih-wtp/


Tentang Kami


Statistik Kunjungan