• Wednesday, 27 March 2019
  • Silpa Anggaran 2018 Pemprov Banten Capai Rp 1 Triliun


    SERANG, (KB).- Sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) Pemprov Banten tahun anggaran 2018 mencapai angka sekitar Rp 1 triliun. Silpa sebesar ini disumbang beberapa penyebab yang di antaranya adanya efisiensi penggunaan anggaran dan tak selesainya sejumlah proyek pekerjaan.

    Kepala Biro Administrasi Pembangunan (Adpem) Setda Provinsi Banten Mahdani mengatakan, nominal Silpa tersebut dilihat dari hitungan serapan keuangan tahun anggaran 2018, di mana sampai Desember 2018 telah mencapai Rp 88,38 persen dari total alokasi belanja daerah setelah perubahan senilai Rp 11,05 triliun.

    “Kalau serapan keuangan 88,38 persen, fisik 94 persen. Detailnya nanti Senin (7/1/2019) sehabis rapim (rapat pimpinan),” katanya di Masjid Raya Albantani, KP3B, Kota Serang, Jumat (4/1/2019).

    Untuk serapan fisik, lanjut dia, angkanya masih naik turun. Karena, organisasi perangkat daerah (OPD) masih menyetorkan data. “Kalau keuangan sudah selesai, tinggal fisiknya (masih bisa berubah),” ujarnya.

    Selain efisiensi dan ada pekerjaan tak selesai, Silpa juga disebabkan oleh adanya pembayaran hasil pekerjaan yang disesuaikan dengan realisasi volume.

    “Mungkin enggak bisa bayar full karena pekerjaannya enggak selesai. Di lapangan volume kurang, mereka (OPD) enggak mau bayar penuh. Dipotong berapa persen dari nilai. Makanya (serapan) keuangannya enggak bisa full,” tuturnya.

    Penghentikan pekerjaan yang berdampak pada pekerjaan tak selesai, kata dia, dilakukan berdasarkan perkiraan proses pengerjaan tersebut tidak akan selesai sesuai target. Meskipun, ia menegaskan, proyek pekerjaan ini hanya beberapa saja, sementara sebagai besarnya dapat diselesaikan.

    Secara umum silpa bukan hanya disumbang oleh fisik, ada juga dana lain yang masuk jadi silpa. Misalnya dana tak terduga (TT) yang belum terpakai.

    “Di Dinas Pendidikan (program pembebasan) lahan tak terealisasi. Yang gede sebenarnya di DPUPR (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) sama di Dinas Pendidikan soal lahan dan juga di Disperkim (Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman),” ujarnya.

    Dana Silpa yang ada akan digunakan Pemprov Banten untuk menutupi beberapa kebutuhan. Di antaranya menutup defisit belanja daerah pada APBD 2019 senilai Rp 457 miliar. Sisanya disimpan di kas daerah untuk dipergunakan pada Perubahan APBD 2019.

    “Sekarang yang sudah terlihat Rp 1 triliun lebih. Kalau Silpa yang dipasang di APBD 2019 kan Rp 457 miliar. Selisihnya mungkin di pakai di perubahan, kan enggak bisa dipakai sekarang juga,” ujar Mahdani.

    Sebelumnya, Gubernur Banten Wahidin Halim mengajak seluruh kepala OPD dan pegawai di lingkungan Pemprov Banten untuk introspeksi diri, sambil mengevaluasi atas hasil yang sudah dan belum dicapai selama tahun anggaran 2018.

    “Tahun baru buat kita adalah introspeksi diri, mawas diri dan bagaimana kita bisa mengubah kebijakan dan sikap, baik dalam kebijakan kita maupun dalam konteks kita sebagai pribadi, membangun silaturahim di antara kita, saling mendoakan. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur sehingga masih ada waktu untuk memperbaiki kesalahan kita,” katanya.

    Pemprov Banten telah menyusun jadwal agenda pembangunan di Provinsi Banten pada tahun 2019. Adanya jadwal tersebut agar proses pembangunan di Banten bisa terarah, sesuai target pemerintahan dan bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Banten. (SN)*


    Tentang Kami


    Statistik Kunjungan