• Wednesday, 27 March 2019
  • Ambil Alih Penanganan Pascabencana Tsunami Selat Sunda, Pemprov Banten Siapkan Rp 70 Miliar


    SERANG, (KB).- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mulai mengambil alih penanganan pascabencana tsunami selat sunda mulai Ahad (6/1/2019), menyusul masa tanggap darurat bencana telah berakhir, Sabtu (5/1/2019). Untuk kebutuhan penanganannya, pemprov banten menyiapkan Rp 70 miliar dari dana TT dan bantuan sosial.

    Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten, Mahdani mengatakan, mulai saat ini pemprov sudah bisa menggunakan anggaran dari dana tak terduga (TT) untuk kebutuhan penanganan pascabencana tsunami. Adapun besarannya, pemprov menyiapkan Rp 70 miliar yang terdiri atas dana TT senilai Rp 55 miliar, dan bantuan sosial tak terencana sebesar Rp 15 miliar.

    “Taming (masa berlaku tanggap darurat bencana)-nya kan habis tanggal 5. Jadi, sekarang baru tanggung jawab kita (pemprov) sampai tanggal 9 nanti. Kalau kemarin, itu masih tercover. Dan enggak boleh langsung kita yang turun,” katanya.

    Dalam teknis pengambilalihan tersebut, pemprov akan fokus menangani rumah-rumah penduduk yang mengalami kerusakan. Sebab, pemprov mendapat bagian untuk merehab rumah yang mengalami kerusakan ringan. Sementara, yang mengalami rusak berat, sepenuhnya akan ditanggung langsung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

    “Itu hasil rapat di Labuan, semua kerusakan rumah ditanggung BNPB. Kita yang rusak ringan, dan itu harus diusulkan dulu oleh bupati lengkap sama data by name by address-nya. Kalau sudah ada, baru nanti kami turun,” ujarnya.

    Untuk data sementara yang diperoleh, ada 459 rumah yang mengalami kerusakan ringan. Rumah-rumah tersebut tersebar di sejumlah pesisir wilayah yang terkena dampak bencana tsunami Selat Sunda. “Setelah menerima data usulan, nanti gubernur menugaskan Dinsos untuk melakukan verifikasi rumah-rumah itu,” tuturnya.

    Namun demikian, Mahdani tidak menampik bahwa jumlah bantuan itu tidak dibagi secara rata kepada korban. Sebab, besaran bantuan akan disesuaikan dengan data berdasarkan kerusakan-kerusakan yang ada. “Bergantung kondisi, ada yang dapat Rp 10 juta, ada yang dapat Rp 15 juta,” katanya.

    Terkait rencana relokasi rumah penduduk yang berada di dekat pesisir pantai, pemprov berencana untuk memindahkan hunian mereka ke tanah milik pemerintah. Saat ini, Pemkab Pandeglang sedang menentukan titik mana saja yang akan disiapkan untuk lahan relokasi tersebut. “Relokasinya ke tempat yang lebih aman.

    Kemungkinan lahan pemda juga sudah ada yang siap. Untuk tempat tinggal yang lama, tidak boleh dibangun lagi. Nanti akan dibuat jadi area publik,” kata Mahdani.

    Pembenahan wilayah pesisir

    Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Banten Asep Rahmatullah berharap agar pemerintah pusat bisa memberikan dukungan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang kini sedang dibahas oleh DPRD. Sebab melalui raperda tersebut, pihaknya ingin melakukan pembenahan di wilayah pesisir, terutama terkait penerapan aturan sempadan pantai yang harus steril dari bangunan.

    “Akibat dari posisi Gunung Anak Krakatau ini harus jadi sebuah pemikiran. Banyak investasi yang diakibatkan dari mudahnya pemberian IMB. Kami ingin membenahi dari situ,” ucap politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu. (Rifat Alhamidi/SN/SJ)*


    Tentang Kami


    Statistik Kunjungan