Pemprov Banten akan fokus pada perbaikan rumah terdampak bencana tsunami selat sunda yang masuk kategori rusak ringan. Sedangkan yang rusak berat, akan diperbaiki secara gotong royong bersama BNPB beserta Pemerintah Kabupaten Pandeglang dan Serang.
Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) sudah mengangendakan perbaikan rumah terdampak bencana yang masuk kategori rusak ringan. Terkait jadwalnya, ia belum dapat memastikan karena masih menunggu update data yang harus diperbaiki.
“Tinggal kita hitung anggarannya. Sekarang sudah di-update datanya,” katanya saat ditemui wartawan usai rakor dengan OPD di Kantor Bappeda Banten, KP3B, Kota Serang, Senin (7/1/2019).
Pihaknya ingin perbaikan rumah rusak tersebut dilakukan secara matang. Jangan sampai perbaikan tersebut menabrak prosedur yang sudah ditentukan. “Boleh kita buru-buru (bangun) tapi jangan sampai kita jadi korban, korupsi,” ujarnya.
Selain perbaikan rumah rusak ringan, akan dilakukan juga perbaikan rumah rusak berat. Khusus rusak berat akan dilakukan secara bergotong royong antara BNPB, Pemprov Banten dan pemerintah kabupaten.
Terkait tanggap bencana yang akan segera berakhir, ia menjelaskan, tanggap bencana hanya berkaitan dengan kesehatan korban dan penanganan pengungsian. “Ketika pengungsi sudah balik, kita bikin hunian sementara (huntara). Kita bagi-bagi tugas BNPB, gubernur dan bupati, setelah baru ada rumah permanen,” ucapnya.
Menurut Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy, pada prinsipnya pemulihan pascabencana dilakukan secara bersama antara BNPB, Pemprov Banten dan pemerintah kabupaten. Ada beberapa bagian pemulihan yang memang dilakukan secara bergotong royong.
“Bahkan hari ini (kemarin) Pandeglang minta (pembangunan) hunian sementara juga dibantu provinsi. Tapi dengan waktu dua hari (tanggap bencana), kita kan fokus dipembenahan hunian tetap bagi masyarakat yang terdampak tsunami,” tuturnya.
Terkait lokasi yang akan dijadikan hunian tetap untuk korban bencana yang rumahnya rusak berat, mantan anggota DPR RI ini masih menunggu pemetaan dari pemerintah kabupaten.
“Kabupaten yang menetapkan untuk teknisnya bisa langsung tanya ke Bupati Pandeglang. Yang pasti pemprov akan mengeluarkan penetapan lokasi, di mana akan dibangun hunian tetap. Jangan sampai nelayan dipindahkan ke gunung, salah juga,” tuturnya.
Untuk kerusakan rumah, data sementara yang diterimanya sudah ada sebanyak 449 rumah rusak berat dan 1.700 rumah rusak ringan. “Rumah yang hancur. Kalau yang (rusak) ringan, sudah ada yang kembali ke rumahnya. Untuk rehab rumah yang rusak ringan itu akan dilakukan oleh Pemkab Pandeglang dan BNPB,” tutur Andika.