• Saturday, 24 August 2019
  • Pemprov Banten Selesaikan Tunggakan Rp 32,6 M


    SERANG, (KB).- Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI memberi apresiasi terhadap sistem laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Banten. Berdasarkan hasil pemeriksaan tahun anggaran 2015-2017. Pemprov Banten telah menyelesaikan tunggakan sebesar Rp 32,635 miliar yang terdapat dalam temuan LKPD tahun anggaran 2015-2017.

    Berdasarkan rinciannya, tunggakan dalam LKPD tahun 2015 berjumlah Rp 24,996 miliar dan LKPD 2016 Rp 7,419 miliar. Tunggakan kedua laporan tersebut sudah diselesaikan Pemprov Banten tertanggal 29 Desember 2017.

    Kemudian, dalam LKPD tahun 2017, terdapat tunggakan sebesar Rp 219,18 juta yang telah diselesaikan Pemprov pada Juli 2018. Willgo pun menilai, Gubernur Banten Wahidin Halim memiliki komitmen untuk menyelesaikan tunggakan tersebut hingga tuntas berdasarkan laporan keuangan tersebut.

    “Pak Gubernur punya political will yang luar biasa, dan komitmen untuk mewujudkan good governance. Secara akuntabilitas, kami dengan BPK juga sudah melihat ada komitmen untuk menyelesaikan tunggakan ini. Sehingga, tidak ada permasalahan nanti yang bisa masuk ke unsur tindak pidana korupsi,” tutur Wakil Ketua BAKN DPR RI Willgo Zainar Willgo kepada awak media saat ditemui di Pendopo Gubernur, KP3B, Curug, Kota Serang, Senin (14/1/2019).

    Hal hampir serupa disampaikan anggota BAKN DPR RI Asrul Sani. Menurut politisi PPP itu, pihaknya menemukan adanya peningkatan indikator dalam tata kelola pemerintahan, termasuk laporan keuangan di Pemerintah Provinsi Banten.

    Salah satunya, laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (LAKIP) milik Pemporv Banten dinilai mengalami peningkatan indikator dari poin 2.5 menjadi 3. Kemudian, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) juga turut mengalami peningkatan penilaian dari CC ke BB.

    “Saya di Komisi III (DPR RI) salah satu mitra kerjanya yaitu KPK. KPK sudah sejak lama secara khusus melakukan pengawasan dan pengawalan terkait tata kelola pemerintah dan anggaran di beberapa provinsi. Informasi yang disampaikan KPK, Banten mengalami perbaikan dan peningkatan good government,” katanya.

    Meskipun demikian, dia tidak menampik masih ada beberapa temuan dari laporan keuangan Pemprov Banten tersebut. Namun, dia menyatakan bahwa indikator temuannya tidak terlalu berdampak signifikan terhadap penilaian LKPD milik Pemprov Banten.

    “BAKN itu kan alat kelengkapan dewan yang bertugas menelaah hasil audit dari BPK, kemudian memfollow up kepada masing-masing instansi negara. Di Pemprov Banten, memang masih ada temuan, tapi tidak terlalu signifikan. Karena tidak mungkin juga laporan itu sempurna 100 persen persen,” ujarnya.

    Tunggakan

    Sementara itu, BAKN RI mengungkap Pemerintah Kabupaten dan Kota Tangerang masih memiliki tunggakan hingga puluhan juta rupiah berdasarkan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran 2015-2017.

    ”Ada beberapa catatan kami, salah satunya Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang yang masih memiliki tunggakan. Tapi, angkanya tidak terlalu besar. Dan ini masih on progress,” ucap Willgo.

    Dari hasil tersebut, pihaknya berharap Gubernur Banten Wahidin Halim bisa mengawal temuan ini hingga dapat diselesaikan pada 2019. Itu dilakukan, menurut Willgo, agar akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah bisa dipertanggungjawabkan secara transparan.

    “Tadi bersama BPK, persoalan ini sudah dalam proses penyelesaian. Tinggal penyelesaian secara kekurangan penyetorannya saja. Gubernur juga sudah komitmen akan mengawal secara utuh sehingga prosesnya bisa selesai pada tahun ini,” ujar politisi Partai Gerindra tersebut. (Rifat Alhamidi/MH)*


    Tentang Kami


    Statistik Kunjungan