Menjelang akhir tahun 2022,
musim libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023, harga dan pasokan barang di
Provinsi Banten masih terjaga. Angka inflasi di pekan ke 3 bulan Desember 2022
mencapai 5,34 persen di bawah angka Nasional yang mencapai 5,42 persen.
“Kita bersyukur, angka inflasi
Provinsi Banten masih di bawah Nasional,” ungkap Penjabat (Pj) Sekretaris
Daerah Provinsi Banten M Tranggono usai Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi
yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia M Tito Karnavian secara virtual
dari Ruang Rapat Rumah Dinas Gubernur Banten di Gedung Negara Provinsi Banten
Jl. Brigjen KH Syam'un No. 5, Kota Serang, Senin (26/12/2022).
“Ada indikasi komoditas
volatile (naik turun dipengaruhi pasar, red) cabe merah, beras, dan telur ayam
ras. Telur lebih mahal dari yang ditetapkan,” tambahnya.
Dikatakan, Pemprov Banten
melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta BUMD PT Agrobisnis Mandiri
akan melakukan Kerjasama Antar Daerah (KAD) untuk menjaga pasokan barang
khususnya komoditas penyumbang utama angka inflasi untuk dipasarkan.
“Penyerapan dan distribusi
oleh BUMD PT ABM penting untuk menjaga pasokan dan ketersediaan barang,” ungkap
M Tranggono.
“Mudah-mudahan terjaga dengan
baik (harga dan pasokan barang, red) untuk akhir tahun ini,” tambahnya.
Dijelaskan, untuk menjaga daya
beli masyarakat dan keterjangkauan harga, Pemprov Banten menyalurkan Bantuan
Beras, Operasi Pasar, Bantuan Langsung Tunai kompensasi kenaikan harga BBM (BLT
BBM), hingga Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP).
“Agar dampaknya lebih terasa,
dalam operasi pasar peran Pemprov Banten lebih sebagai fasilitator dari
Pemerintah Kabupaten/Kota. Termasuk mensinkronkan jadwal agar tidak terjadi
tumpang tindih,” jelas M Tranggono.
“Seperti yang dijelaskan oleh
Badan Pusat Statistik (BPS) inflasi bukan pada tingginya harga tapi pada
fluktuasi harga,” pungkasnya.
Dalam arahannya, Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia M Tito Karnavian mengapresiasi atas langkah-langkah
yang dilakukan oleh para Kepala Daerah bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah
(Forkopimda) dalam menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang menjadi
penyumbang terbesar angka inflasi.
“Perlu waspada masa Nataru dan
liburan sekolah yang menaikkan permintaan angkutan dan pangan. Minggu terakhir
Desember harus all out untuk pengendalian inflasi, khususnya ketersediaan
pangan, transportasi, serta keterjangkauan harga,” ungkapnya.
“Jangan jenuh melakukan Rapat
Pengendalian Inflasi mingguan, inflasi terjadi harian,” pungkas Mendagri Tito.
