Informasi Berkala

Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Banten merupakan badan publik yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten dan Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten. Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Gubernur Banten Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dibentuk untuk membantu PPID dalam pelayanan informasi publik dan dokumentansi di setiap SKPD. Berdasarkan hal tersebut, Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Banten telah menunjuk PPID Pembantu melalui Keputusan Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Banten Nomor 902.05/Kep.41-Umum/2020 Tanggal 02 Januari 2020 tentang Pembentukan Tim Pengelola PPID Pembantu di lingkungan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Banten.

Dalam keputusan tersebut, PPID Pembantu Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Banten terdiri dari :
1. Penanggungjawab Tim Pengelola PPID Pembantu;
2. Ketua Tim Pengelola PPID Pembantu;
3. Sekretaris Tim Pengelola PPID Pembantu;
5. Anggota Tim Pengelola PPID Pembantu

Visi dan Misi

Visi

“Menjadi barometer dalam pelayanan informasi publik yang berkualitas”

Misi

1. Memberikan pelayanan informasi secara cepat, akurat, benar dan tidak menyesatkan;
2. Memberikan kepastian dalam proses layanan informasi publik.

Tugas

Berdasarkan Keputusan Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Banten Nomor 902.05/Kep.41-Umum/2020 Tanggal 02 Januari 2020 tentang Pembentukan Tim Pengelola PPID Pembantu di lingkungan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Banten, Tugas Tim Pengelola PPID Pembantu memiliki tugas antara lain sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasik kepada publik;
3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
4. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
5. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
6. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID.

Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, PPID Pembantu memiliki fungsi pelaksanan layanan antara lain sebagai berikut:

1. Penghimpunan informasi publik pada masing-masing SKPD/unit kerja;
2. Penataan dan penyimpanan informasi publik pada masing-masing SKPD/unit kerja.

STRUKTUR PPID PEMBANTU BIRO UMUM SETDA PROVINSI BANTEN

SK TIM PENGELOLA PPID PEMBANTU BIRO UMUM.PDF

Paparan Biro Umum Setda Provinsi Banten dalam rangka Kegiatan Penilaian Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Provinsi Banten Tahun 2020.

Penyerahan Berita Acara Visitasi (Kunjungan Komisi informasi Ke PPID Pembantu BIro Umum Provinsi Banten Tahun 2020).

• PERDA Provinsi Banten No. 11 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Publik
• PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR. 16 TAHUN 2011  Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten

PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

• PERMENDAGRI No. 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

• PERMENPAN No.5 Tahun 2009 Tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah

• PERMENDAGRI No.33 Tahun 2011 Tentang Pedoman Fasilitasi Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

• Surat Edaran MENPAN No.148/M.PAN/5/2003 Tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat

• Surat Edaran MENDAGRI No. 040/6688/SJ Tentang Edaran Penanganan Pengaduan Masyarakat Pemerintah Daerah

Pergub Banten No. 67 Tahun 2014 tentang Kode Etik ASN di lingk.Pemprov Banten

1. MEKANISME PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI

    

   PERATURAN GUBERNUR BANTEN

   NOMOR 16 TAHUN 2011

   TENTANG PEDOMAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

   DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

    

    

   BAB VII

   MEKANISME PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI

    

   Bagian Kesatu

   Pemohon

   Pasal 20

   (1) Pemohon informasi publik dan dokumentasi, sebagai berikut :

   a. perseorangan;

   b. kelompok masyarakat;

   c. lembaga swadaya masyarakat;

   d. organisasi masyarakat;

   e. partai politik; atau

   f. badan publik lainnya.

   (2) Persyaratan pemohon informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :

   a. mencantumkan identitas yang jelas;

   b. mencantumkan alamat dan nomor telepon yang jelas;

   c. menyampaikan secara jelas jenis informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan; dan

   d. mencantumkan maksud dan tujuan permohonan informasi publik dan dokumentasi.

    

   Bagian Kedua

   Prosedur Permohonan

   Pasal 21

   (1) Informasi publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dapat diakses melalui prosedur permohonan informasi publik.

   (2) Permohonan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

   dilakukan secara tertulis, dengan ketentuan :

   a. mengisi formulir permohonan; dan

   b. biaya perolehan salinan dan/atau pengiriman informasi publik apabila dibutuhkan dibebankan kepada pemohon informasi publik.

    

   (3) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, sekurang-kurangnya memuat :

   a. nomor pendaftaran yang diisi berdasarkan nomor setelah permohonan informasi publik di registrasi;

   b. nama;

   c. alamat;

   d. pekerjaan;

   e. nomor telepon/e-mail;

   f. rincian informasi yang dibutuhkan;

   g. tujuan penggunaan informasi;

   h. cara memperoleh informasi; dan

   i. cara mendapatkan salinan informasi.

    

    Pasal 22

   (1) Dalam hal permohonan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, PPID berkewajiban sebagai berikut :

   a. melakukan pencatatan permohonan informasi publik dalam register permohonan;

   b. memberikan nomor pendaftaran permohonan yang telah diserahkan melalui surat elektronik atau pemohon datang langsung, sebagai tanda bukti permohonan informasi publik.

   (2) Register permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang- kurangnya memuat :

   a. nomor pendaftaran permohonan;

   b. tanggal permohonan;

   c. nama pemohon informasi publik;

   d. alamat;

   e. pekerjaan;

   f. nomor kontak;

   g. informasi publik yang diminta;

   h. tujuan penggunaan informasi;

   i. status informasi untuk mencatat apakah informasi sudah berada di bawah penguasaan pemerintah daerah atau telah didokumentasikan;

   j. format informasi yang dikuasai;

   k. jenis permohonan untuk mencatat apakah pemohon informasi ingin melihat atau mendapatkan salinan informasi;

   l. keputusan untuk menerima, menolak, atau menyarankan ke badan publik lain bila informasi yang diminta berada di bawah kewenangan badan publik lain;

   m. alasan penolakan bila permohonan informasi publik ditolak;

   n. hari dan tanggal pemberitahuan tertulis serta pemberian informasi; dan

   o. biaya serta cara pembayaran untuk mendapatkan informasi publik yang diminta.

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI.PDF

Pengajuan Keberatan Informasi Publik

PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 16 TAHUN 2011

TENTANG

 PEDOMAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

BagianKeempat

PengajuanKeberatan

Pasal28

(1) Pemohon  informasi  publik  berhak mengajukan  keberatan  dalam  hal ditemukannya  alasan sebagai berikut:

 a. penolakan atas permohonan informasi publik sesuai dengan perundangundangan;

b. tidak ditanggapinya permohonan informasi publik;

c. permohonan informasi publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;

d. tidak dipenuhinya permohonan informasi publik;

e. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau;

 f. penyampaian informasi publik yang melebihi waktu yang diatur dalam Peraturan ini.

 (2) Pengajuan keberatan  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1), ditujukan kepada PPIDataumelaluiPPID-Pembantu.

Bagian Kelima

Registrasi Keberatan

Pasal29

(1) Pengajuan  keberatan  dilakukan  dengan  cara  mengisi  formulir  keberatan yang disediakan olehPPID.

(2) Dalam  hal  pengajuan  keberatan  disampaikan  secara  tidak tertulis,  PPID wajib  membantu pemohon  informasi  publik yang mengajukan  keberatan atau pihak yang menerima  kuasa untuk mengisikan formulir keberatan dan kemudian memberikan nomor registrasipengajuan keberatan.

(3) Formulir keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurangkurangnya memuat:

a. nomor registrasi pengajuan keberatan;

b. nomor pendaftaran permohonan informasi publik;

c. tujuan penggunaan informasi publik;

d. identitas lengkap pemohon informasi publik yang mengajukan keberatan;

e. identitas kuasa pemohon informasi publik yang mengajukan keberatan bila ada;

 f. alasan pengajuan keberatan;

 g. kasus posisi permohonan informasi publik;

 h. waktu pemberian tanggapan atas keberatanyang diisi oleh petugas;

i. nama dan tanda tangan pemohon informasi publik yang mengajukan keberatan; dan

j. nama dan tanda tangan petugas yang menerima pengajuan keberatan.

(4) PPID  wajib memberikan  salinan  formulir  keberatan  sebagaimana dimaksud pada  ayat (3) kepada pemohon informasi publik yang mengajukan keberatan atau kuasanya sebagai tanda terima pengajuan keberatan.

(5) Format  formulir  keberatan  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (3), berlaku pula  dalam  hal PPID menyediakan sarana pengajuan keberatan melalui alat komunikasi elektronik.

Pasal30

 (1) PPID wajib mencatat pengajuan keberatan dalam register keberatan.

(2) Register keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurangkurangnya memuat:

a. nomor registrasi pengajuan keberatan;

b. tanggalditerimanya keberatan;

 c. identitas lengkap pemohon  informasi  publik dan/atau kuasanya  yang mengajukan keberatan;

d. nomor pendaftaran permohonaninformasi publik;

 e. informasipublik yang diminta;

f. tujuan penggunaan informasi;

g. alasan  pengajuan  keberatan;

h. keputusan Tim Pertimbangan;

 i. hari dan tanggal pemberian tanggapan atas keberatan;

 j. nama dan posisi Tim Pertimbangan; dan k. tanggapan Pemohon Informasi.

Pasal31

(1) PPID melaporkan inventarisasi informasi yang dikecualikan kepada Tim Pertimbangan untuk dilakukan uji konsekuensi.

 (2) Tim Pertimbangan wajib melakukan  pengujian  mengenai konsekuensi  yang timbul apabila suatu informasi diberikan serta mempertimbangkan secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan suatu informasi publik sebagaiinformasi publikyang dikecualikan.

(3) Tim Pertimbangan yang melakukan  pengujian  konsekuensi  berdasarkan alasan  sebagaimana dimaksud pada  ayat (2), wajib  menyebutkan  ketentuan yang secara jelas  dan  tegas  pada  peraturan perundang-undang yang menyatakan  suatu informasi  wajib dirahasiakan.

 (4) Alasan  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (2)  dan   ayat (3), harus dinyatakan  secara  tertulis dan disertakan dalam surat pemberitahuan tertulis atas permohonaninformasi publik. (5) Dalam  melaksanakan  pengujian  konsekuensi,  Tim Pertimbangan  dilarang mempertimbangkan  alasan pengecualian  selain  hal-hal  yang diatur  dalam peraturan perundang-undangan  di bidang keterbukaan informasi publik.

Bagian Keenam

Tanggapan Atas Keberatan

Pasal32

(1) Tim Pertimbangan wajib  memberikan  tanggapan  dalam  bentuk keputusan tertulis  kepada pemohon  informasi  publik yang mengajukan  keberatan atau  pihak yang menerima  kuasa  selambat-lambatnya  30 (tiga  puluh)  hari kerja sejak dicatatnya  pengajuan keberatan tersebut dalam register keberatan.

(2) Keputusan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurangkurangnya memuat:

a. tanggalpembuatan surat tanggapan atas keberatan;

b. nomor surat tanggapan atas keberatan;

c. tanggapan/jawaban tertulisTim Pertimbanganatas keberatan yang diajukan;

d. perintahTim Pertimbangankepada PPID untuk memberikan sebagian atau seluruhinformasi publikyang diminta dalam hal keberatan diterima; dan

e. jangka waktu pelaksanaan perintah sebagaimana dimaksud pada huruf d.

Formulir Pernyataan Keberatan

Formulir Pernyataan Keberatan.pdf

RKA Biro Umum T.A. 2015

RKA Biro Umum T.A. 2016

RKA Biro Umum T.A. 2020

RKA Biro Umum T.A. 2021