Informasi Berkala

PPID adalah kepanjangan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dimana PPID berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan keberadaan PPID maka masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi lebih mudah dan tidak berbelit karena dilayani lewat satu pintu. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menuntut kinerja Badan Publik yang transparan, efektif, efesien dan akuntabel. Setiap Badan Publik wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), yang tugas pokok dan fungsinya adalah bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik.

Di tingkat Provinsi Banten, PPID ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur dan terbagi dua yaitu PPID Utama yang ditempatkan pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Banten dan PPID Pelaksana ditempatkan pada tiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah) atau Badan Publik Lingkup Pemerintahan Provinsi Banten. Setiap Badan Publik membentuk Pengurus PPID Pelaksana yang ditetapkan melalui surat keputusan Kepala Badan Publik/OPD.

Tugas dan Wewenang PPID Pelaksana

Tugas

Membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas dan wewenangnya;
Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Banten menjadi bahan informasi publik;
Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan;
Melakukan pemutakhiran daftar informasi publik pada website Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
Mengelola dan memperbaharui informasi di media sosial Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
Bersama-sama dengan PPID melaksanakan proses mediasi atau ajudikasi di Komisi Informasi dan Pengadilan apabila sengketa informasi.

Wewenang

Menolak permohonan informasi publik dalam hal persyaratan permohonan tidak memenuhi ketentuan;
Menolak permohonan informasi publik secara tertulis dalam informasi publik yang diminta termasuk informasi publik yang dikecualikan yang telah dikoordinasikan dengan PPID;
Mengusulkan informasi publik yang dikecualikan kepada PPID

Desk Informasi PPID Pelaksana

- Desk Informasi PPID

- Layanan Pendukung Lainnya

- Help Desk Biro Umum Dan Perlengkapan (Berbasis Whatsapp)

Tim Pengelola PPID Pelaksana

- SK T im Pengelola PPID Pelaksana Biro Umum 2020

- SK Ti m Pengelola PPID Pelaksana Biro Umum 2021

- SK Ti m Pengelola PPID Pelaksana Biro Umum 2023

- SK Tim Pengelola PPID Pelaksana Biro Umum 2024

- SK Standar Biaya Perolehan Informasi Publik Tahun 2024

- SK Tim Pengelola PPID Pelaksana Biro Umum dan Perlengkapan Tahun 2025

- SK Pengelola Website Tahun 2025

Anggaran PPID

- Anggaran Rutin Kegiatan Keterbukaan Informasi Publik

- Anggaran Kegiatan Lain Dalam Rangka Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik

Struktur PPID Pelaksana :

Dokumentasi Kegiatan PPID :

- Tahun 2025

- Penyerahan LLIP Biro Umum dan Perlengkapan Tahun 2024 ke Komisi Informasi Banten

- Kegiatan PPID Pelaksana Biro Umum dan Perlengkapan Tahun 2025

- Rapat / Briefing Rutin PPID Pelaksana Biro Umum dan Perlengkapan Tahun 2025

- Jam Pelayanan Informasi Publik :

STRATEGI DAN METODE PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI, DAN MONITORING ATAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK

Untuk menunjukkan bahwa kami telah menetapkan strategi dan metode yang efektif dalam pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring kebijakan Informasi Publik, kami dapat merujuk pada berbagai langkah yang telah kami terapkan secara sistematis sebagai berikut :

SK Tim Pengelola PPID Pelaksana Biro Umum dan Perlengkapan Kami telah membentuk tim yang mengelola pelayanan informasi publik. SK ini menjelaskan secara rinci peran dan tanggung jawab setiap anggota tim, memastikan standar yang jelas dalam penyampaian informasi agar selalu transparan dan dapat diakses oleh publik. Lihat SK Klik Disini

SK Tim Pengelola Website Biro Umum dan Perlengkapan Website kami menjadi saluran utama untuk menyampaikan informasi publik. Dengan adanya SK Tim Pengelola Website, kami memastikan bahwa tim yang bertugas memiliki tanggung jawab yang jelas dalam menjaga kualitas dan keberlanjutan informasi yang disajikan, sehingga publik dapat mengakses informasi dengan mudah dan cepat. Lihat SK Klik Disini

SOP Keterbukaan Informasi Publik Untuk memastikan konsistensi dan transparansi, kami telah menetapkan SOP Keterbukaan Informasi Publik. SOP ini memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana informasi dikelola, mulai dari menerima permintaan hingga menyampaikan informasi kepada publik. Dengan SOP ini, setiap tindakan yang diambil oleh tim pengelola informasi sudah mengikuti prosedur yang baku. Lihat SOP Klik Disini

SK Tim Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Informasi Publik Kami juga membentuk tim khusus yang bertugas melakukan survei untuk mengukur tingkat kepuasan publik terhadap layanan informasi kami. Dengan adanya tim survei, kami dapat memperoleh masukan langsung dari masyarakat mengenai kualitas informasi yang kami sediakan, yang menjadi dasar bagi evaluasi dan perbaikan layanan. Lihat SK Klik Disini

Rapat / Briefing Rutin Agar tim selalu berada pada jalur yang sama dalam melaksanakan tugasnya, kami mengadakan briefing rutin. Briefing ini berfungsi sebagai sarana komunikasi dan koordinasi, serta untuk membahas masalah atau kendala yang dihadapi dalam penyampaian informasi publik. Dengan adanya briefing, kami memastikan bahwa kebijakan dan prosedur pengelolaan informasi selalu terjaga dengan baik. Lihat Dokumentasi Briefing

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK