Profil Biro Umum

Biro Umum Setda Provinsi Banten dibentuk seiring dengan terbentuknya Provinsi Banten berdasarkan Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2000. Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Banten merupakan unit SKPD di Lingkungan Sekretariat Daerah yang didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Dan PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 58 TAHUN 2020 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 83 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, TIPE, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI BANTEN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BANTEN,

Biro umum Setda Provinsi Banten, berkedudukan di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten Jalan Syech Nawawi Al-Bantani Curug Serang.

PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 58 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 83 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN,

TUGAS POKOK, FUNGSI, TIPE, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BANTEN

Menimbang

:

 

bahwa dalam rangka menyikapi perkembangan perubahan di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Banten, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten;

 

Mengingat

:

1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

 

 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

 

 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

 

 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

 

 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 83 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, TIPE, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI BANTEN

 

Pasal 8

Asisten Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c,melaksanakan tugas pokok membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi, umum, dan administrasi pimpinan.

 

Pasal 17

 

a. Biro Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h, mempunyai tugas pokok membantu Asisten Administrasi Umum dalam penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang rumah tangga, administrasi keuangan dan aset, dan tata usaha.

b. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Biro Umum mempunyai fungsi:

  1. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang rumah tangga, administrasi keuangan dan aset serta tata usaha;
  2. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang rumah tangga, administrasi keuangan dan aset serta  tata usaha;
  3. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan di bidang bagian rumah tangga, bagian administrasi keuangan dan aset tata usaha;
  4. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan di bidang rumah tangga, bagian administrasi keuangan dan aset, tata usaha;
  5. pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi serta  sumber daya di bagian rumah tangga, bagian administrasi keuangan dan aset, tata usaha; dan
  6. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

 

Pasal 28

Pasal 28 Susunan organisasi Biro Umum, terdiri atas :

 

  • Kepala Biro;
  • Kepala Bagian Rumah Tangga, membawakan:
  •          Kepala Sub Bagian Urusan Rumah Tangga Gubernur;
  •          Kepala Sub Bagian Urusan Rumah Tangga Wakil Gubernur; dan
  •          Kepala Sub Bagian Urusan Dalam.
  • Kepala Bagian Administrasi Keuangan dan Aset, membawakan:
  •          Kepala Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi Sekretariat Daerah;
  •          Kepala Sub Bagian Akuntansi Penatausahaan Aset; dan
  •          Kepala Sub Bagian Pengadaan, Penggunaan, dan Pemeliharaan.
  • Kepala Bagian Tata Usaha, membawakan:
  •          Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli;
  •          Kepala Sub Bagian Pengelolaan Kendaraan; dan
  •          Kepala Sub Bagian Persuratan dan Arsip.

 

Telaahan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 – 2022

Visi Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 – 2022 adalah Terwujudnya Pelayanan yang profesional untuk mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang baik.”

Visi tersebut diarahkan untuk membawa Sekeretariat Daerah Provinsi Banten menjadi suatu organisasi yang dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, transparan, dan akuntabel. Kata kunci visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

  • Tata Kelola Kepemerintahan yang baik (good governance), merupakan perwujudan dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Prinsip-prinsip tata kelola kepemerintahan yang baik antara lain: Akuntabilitas; pengawasan; daya tanggap; profesionalisme; efesien dan efektivitas; transparansi; kesetaraan; wawasan ke depan; partisipasi; dan penegakan hukum.
  • Pelayanan Prima,merupakan suatu dedikasi pemberian pelayanan secara profesional, sesuai kebutuhan, transparan, dan terukur dari segi waktu, serta hasilnya dapat dipertanggungjawabkan dan tanggung gugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mencapai visi tersebut misi yang diemban oleh Sekeretariat Daerah Provisi Banten 2017-2022 adalah sebagai berikut :

  1. Meningkatkan Pelayanan Kerjasama, Administrasi Kewilayahan, Administrasi   Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
  2. Meningkatkan Pelayanan Produk Hukum Daerah;
  3. Meningkatkan Pelayanan Bidang Kesejahteraan Rakyat;
  4. Meningkatkan Pelayanan Sarana Perekonomian, Industri Jasa Ketenagakerjaan dan Transmigrasi serta Produksi Daerah;
  5. Meningkatkan Pelayanan Administrasi Pembangunan Daerah yang Profesional;
  6. Meningkatkan Pelayanan Pembangunan Infrastruktur dan Sumberdaya Alam yang Berkualitas;
  7. Meningkatkan Pelayanan Kerumahtanggaan Pimpinan Daerah;
  8. Meningkatkan Pelayanan Prasarana, Sarana dan Kinerja Keuangan Sekretariat Daerah;
  9. Meningkatkan Pelayanan Kelembagaan, Akuntabilitas, Budaya Kerja dan Reformasi Birokrasi.

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi diatas, Biro Umum Sekeratriat Daerah Provinsi Banten menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam periode 2017-2022 adalah “Birokrasi Yang Semakin Profesional Dan Akuntabel, Serta Adaptabel Untuk Segera Menyesuaikan Terhadap Segala Perubahan

 

Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu Strategis menggambarkan suatu kondisi/situasi/keadaan yang apabila tidak segera ditangani akan menimbulkan kerugian yang lebih besar dan atau sebaliknya dalam hal tidak dimanfaatkan isu tersebut, maka akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas.

Isu strategis dirumuskan berdasarkan telaahan dari komponen-komponen hasil analisis SWOT yang meliputi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Dari analisis SWOT serta permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Biro UmumSekretariat Daerah Provinsi Banten.

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat digambarkan 2 (dua) isu strategis permasalahan adalah sebagai berikut :

 

        1.  Peningkatan kualitas sumber daya aparatur dan peningkatan kinerja lembaga Sekretariat Daerah Provinsi Banten

Guna mendukung tercapainya misi Pemerintah Provinsi Banten dalam  menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) maka sumber daya manusia yang ada pada Biro Umum haruslah sumber daya manusia yang kompeten di bidang tugasnya guna meningkatnya kinerja organisasi;

        2.  Mewujudkan Organisasi yang bersih, baik, transparan dan professional serta berorientasi pada pelayanan yang berkualitas

Baik buruknya kinerja Biro Umum merupakan ukuran baik buruknya Pemerintah Provinsi Banten, Oleh karena itu Biro umum harus mampu menunjukkan kinerja yang baik dengan menerapkan pemerintahan yang bersih, baik, transparan, professional dan akuntabel.