Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan, Provinsi Banten menjadi bagian langkah awal pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Tematik Berdampak/Perubahan. Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan V dan VI serta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan XI dan XII Tahun 2023 menjadi bagian langkah Provinsi Banten dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi Tematik Berdampak/Perubahan dalam percepatan pembangunan.
Hal itu diungkap Al Muktabar usai menjadi pembicara utama pada Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan V dan VI serta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan XI dan XII Tahun 2023 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah(BPSDMD) Provinsi Banten Jl Lintas Timur AMD, Karang Tanjung, Kabupaten Pandeglang, Kamis (20/7/2023).
“Kita menggunakan basis Reformasi Birokrasi Tematik dalam rangka Reformasi Birokrasi Berdampak untuk Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP). Itu akan konsen pada 5 hal bahkan lebih, apa yang menjadi tugas dari Bapak Presiden Joko Widodo,” ungkapnya.
“Di antaranya kita dalam menangani stunting dan gizi buruk, kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, Bangga Buatan Indonesia (BBI), serta penguatan investasi,” tambah Al Muktabar.
Dikatakan, dalam upaya pencapaian 5 hal yang ditugaskan Presiden Joko Widodo itu, pihaknya menggerakkan dari segala lini. Termasuk dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Provinsi Banten.
“SDM kita yang merupakan Aparatur Sipil Negara yang tugas dan tanggung jawabnya ke arah sana berdasarkan tugas pokok dan fungsinya di agenda ini. Kita tentukan dan kita pilih yang membidangi itu untuk melakukan proses pembelajaran ini. Termasuk agenda kerja lapangan yang kita upayakan problemnya seputar dari Reformasi Birokrasi Tematik itu,” papar Al Muktabar.
“Ini bagian dari mengawali proses kita, proses Diklat Kepemimpinan berbasis Reformasi Birokrasi Tematik,” tambahnya..
Al Muktabar mengaku optimis bahwa SDM Provinsi Banten mampu mencapai pencapaian Reformasi Birokrasi Tematik Berdampak. Menurutnya, optimisme itu menjadi modal dasar Provinsi Banten dalam rangka pencapaian dalam segala hal.
“Termasuk pencapaian Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.
Kepada para peserta, Al Muktabar mengungkapkan, Reformasi Birokrasi Tematik Berdampak merupakan bagian dari percepatan pembangunan di Provinsi Banten. Tujuannya untuk melaksanakan agenda kerja Reformasi Birokrasi Tematik Berdampak pada area intervensi. Yakini kemiskinan ekstrem, produk dalam negeri melalui Bangga Buatan Indonesia, penanganan inflasi daerah, investasi sebagai daya dorong pertumbuhan ekonomi, serta digitalisasi birokrasi.
