1. Beranda
  2. PPID

PPID

 

 

Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Banten merupakan badan publik yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten dan Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten. Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Gubernur Banten Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dibentuk untuk membantu PPID dalam pelayanan informasi publik dan dokumentansi di setiap SKPD. Berdasarkan hal tersebut, Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Banten telah menunjuk PPID Pembantu melalui Keputusan Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Banten Nomor 902.05/Kep.41-Umum/2020 Tanggal 02 Januari 2020 tentang Pembentukan Tim Pengelola PPID Pembantu di lingkungan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Banten.

 

Dalam keputusan tersebut, PPID Pembantu Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Banten terdiri dari :
1. Penanggungjawab Tim Pengelola PPID Pembantu;
2. Ketua Tim Pengelola PPID Pembantu;
3. Sekretaris Tim Pengelola PPID Pembantu;
5. Anggota Tim Pengelola PPID Pembantu

Visi dan Misi

Visi

“Menjadi barometer dalam pelayanan informasi publik yang berkualitas”

Misi

1. Memberikan pelayanan informasi secara cepat, akurat, benar dan tidak menyesatkan;
2. Memberikan kepastian dalam proses layanan informasi publik.

 

 

Tugas Dan Fungsi PPID Pembantu Biro Umum

Tugas

Berdasarkan Keputusan Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Banten Nomor 902.05/Kep.41-Umum/2020 Tanggal 02 Januari 2020 tentang Pembentukan Tim Pengelola PPID Pembantu di lingkungan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Banten, Tugas Tim Pengelola PPID Pembantu memiliki tugas antara lain sebagai berikut:

  1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
  2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasik kepada publik;
  3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
  4. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
  5. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
  6. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID.

Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, PPID Pembantu memiliki fungsi pelaksanan layanan antara lain sebagai berikut:

  1. Penghimpunan informasi publik pada masing-masing SKPD/unit kerja;
  2. Penataan dan penyimpanan informasi publik pada masing-masing SKPD/unit kerja.

 

Paparan Biro Umum Setda Provinsi Banten dalam rangka Kegiatan Penilaian Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Provinsi Banten.

 

Penyerahan Berita Acara Visitasi (Kunjungan Komisi informasi Ke PPID Pembantu BIro Umum Provinsi Banten).

 

​

IKU

  1. Perjanjian Kinerja ( PERKIN ) DAN Indikator Kinerja Utama ( IKU ) BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2018 kik disini

  2. Perjanjian Kinerja ( PERKIN ) Esselon III Ke- Esselon II BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2018 klik disini

  3. Perjanjian Kinerja ( PERKIN ) Esselon IV Ke- Esselon III BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2018 klik disini
     

  1. PERKIN PERUBAHAN APBD 2018, Esselon II Ke ASDA III klik disini
  2. PERKIN PERUBAHAN APBD 2018, Esselon III Ke Esselon II klik disini
  3. PERKIN PERUBAHAN APBD 2018, Esselon IV Ke Esselon III klik disini
  4. PERKIN PERUBAHAN APBD 2018, PPTK Ke Esselon IV klik disini

https://biroumum.bantenprov.go.id/upload/DPA%202018/img022.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Umum Sekretariat Daerah Prov.Banten T.A 2016

( File PDF )

RKA Biro Umum T.A 2016 

( file Pdf )

​

Nomor Telepone Penting dan Darurat / Emergenc

Darurat / Emergency (Nasional)

No NAMA ALAMAT No. Telp
1 Polisi – 110 / 112
2 Ambulan – 118
3 Pemadam Kebakaran – 113

 

Telepon Pelayanan Umum (Nasional)

No NAMA ALAMAT No. Telp
1 Telkom Call Center – 147
2 Pengaduan Gangguan Telpon – 147
3 Informasi Tagihan Telepon – 109
4 Informasi Waktu / Jam – 103
5 Penerangan Lokal – 108
6 Penerangan Interlokal – 106
7 Penerangan Internasional – 102
8 Informasi Hub. Interlokal – 100
9 Informasi Hub. Internasional (melalui Operator) – 107
10 Informasi Listrik (PLN) – 123
11 Informasi Tiket Kereta Api – 121
12 Informasi Pelayanan Jasa Pos – 161
13 Penerangan HIV/AIDS/BKKBN – 163

Pelayanan Umum Kota dan Kabupaten Serang (Lokal)

No NAMA ALAMAT No. Telp
1 Informasi PDAM Serang – 206660
2 Informasi PMI Serang – 201657
3 Unit Transfusi Darah – 200528
4 Informasi Jalan Tol (Merak-Tangerang) – 207878

Taxi

No NAMA ALAMAT No. Telp
1 Taxi – 393123

Telepon Rumah Sakit & Klinik Wilayah Serang (Lokal)

No Name Address Phone
1 RSUD SERANG Jalan Rumah Sakit No.1, 42112 200528
2 RS BEDAH BENGGALA JL. YUSUF MARTADILAGA NO. 56 BENGGALA 209516
3 RS. DKT KENCANA SERANG JL. JEND. AHMAD YANI No. 23, SERANG – BANTEN 211554
216412
4 RS. SARI ASIH SERANG JL. JEND. SUDIRMAN (PNTU TOL TIMUR)NO. 38, PANANCANGAN, CIPOCOK 220022
5 KRAKATAU MEDIKA HEALTH CARE (KMHC) SERANG Jl. A. Yani No. 114 204407
6 RSIA. BUDI ASIH JL. K.H. SOHARI, NO.39 212484
7 KLINIK RATU FARMA Jl. MAULANA YUSUF No. 17 200838
8 KLINIK CIJAWA MEDIKA Jl. KH. A. FATAH HASAN No.8 204735
9 KLINIK IKHLAS MEDIKA 1 KOMPLEK BUMI AGUNG PERMAI 1,NO. DI/6 207918
10 KLINIK IKHLAS MEDIKA 2 JL.RAYA SERANG JAKARTA (DEPAN KAMPUS UNTIRTA) 284937
11 KLINIK MODERN MEDIKA CIKANDE JL. RAYA SERANG KM.68 RUKO B6 CIKANDE SERANG 400554
12 KLINIK MODERN MEDIKA KRAGILAN JL.RAYA SERANG KM15 RUKO D9 KRAGILAN 281720
13 KLINIK RULIANDA JL.RAYA WARINGIN KURUNG NO.205 388893
14 KLINIK SERANG MEDIKA JL. RAYA SERANG CILEGON RUKO LEGOK SUKMAJAYA BLOK 5C NO.1 223992
15 KLINIK WISATA MEDIKA JL.RAYA ANYER NO.9 605141
16 Klinik Ciracas Medical Service Jl TB Suwandi 40 RT 001/09, Serang 220242
17 Yayasan Wijaya Kp Banjarsari RT 001/03 Cikande 402467

Telepon Apotek & Farmasi Wilayah Serang (Lokal)

No NAMA ALAMAT No. Telp
1 Apotek Kimia Farma Jl Jend A Yani No 34 Serang 42117 200457
2 Apotek RATU FARMA Jl. MAULANA YUSUF No. 17 200838
3 Inst. Farmasi KRAKATAU MEDIKA HEALTH CARE (KMHC) SERANG Jl. A. Yani No. 114 204407
4 Apotek Amor Pasar Induk Rau Blok H12. No 6 240113
5 Apotek Berkat Jl. Mayor Safei no. 8 213936
6 Apotek Buchori Jl. Yusuf Martadilaga no.32 224226
7 Apotek Cipocok Jaya Farma Jl. Raya petir Komplek Blok Ruko
No.02 Serang		 92515521
221367
8 Apotek Fathi Jl. Karangantu Kp. Kesatrian, Kasemen 221367  
9 Apotek Nadia Farma Jl. KH. Abdulhadi Cijawa Serang 5466323
10 Inst. Farmasi RSUD Serang JI. Rumah Sakit No.1 391972
5200528

PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

 

PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Menindaklanjuti pada sasaran penguatan pengawasan dengan pengaduan masyarakat dan sasaran peningkatan pelayanan publik dengan pengelolaan pengaduan di Pemerintah Provinsi Banten, dapat dilalui dengan cara sebagai berikut:

  1. Aplikasi Pelaporan/Pengaduan Masyarakat Provinsi Banten (http://epormas.bantenprov.go.id/)
  2. Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (https://www.lapor.go.id/)

MEKANISME PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI

 

PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 16 TAHUN 2011

TENTANG PEDOMAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

 

 

BAB VII

MEKANISME PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI

 

Bagian Kesatu

Pemohon

Pasal 20

(1) Pemohon informasi publik dan dokumentasi, sebagai berikut :

a. perseorangan;

b. kelompok masyarakat;

c. lembaga swadaya masyarakat;

d. organisasi masyarakat;

e. partai politik; atau

f. badan publik lainnya.

(2) Persyaratan pemohon informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :

a. mencantumkan identitas yang jelas;

b. mencantumkan alamat dan nomor telepon yang jelas;

c. menyampaikan secara jelas jenis informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan; dan

d. mencantumkan maksud dan tujuan permohonan informasi publik dan dokumentasi.

 

Bagian Kedua

Prosedur Permohonan

Pasal 21

(1) Informasi publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dapat diakses melalui prosedur permohonan informasi publik.

(2) Permohonan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilakukan secara tertulis, dengan ketentuan :

a. mengisi formulir permohonan; dan

b. biaya perolehan salinan dan/atau pengiriman informasi publik apabila dibutuhkan dibebankan kepada pemohon informasi publik.

 

(3) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, sekurang-kurangnya memuat :

a. nomor pendaftaran yang diisi berdasarkan nomor setelah permohonan informasi publik di registrasi;

b. nama;

c. alamat;

d. pekerjaan;

e. nomor telepon/e-mail;

f. rincian informasi yang dibutuhkan;

g. tujuan penggunaan informasi;

h. cara memperoleh informasi; dan

i. cara mendapatkan salinan informasi.

 

 Pasal 22

(1) Dalam hal permohonan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, PPID berkewajiban sebagai berikut :

a. melakukan pencatatan permohonan informasi publik dalam register permohonan;

b. memberikan nomor pendaftaran permohonan yang telah diserahkan melalui surat elektronik atau pemohon datang langsung, sebagai tanda bukti permohonan informasi publik.

(2) Register permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang- kurangnya memuat :

a. nomor pendaftaran permohonan;

b. tanggal permohonan;

c. nama pemohon informasi publik;

d. alamat;

e. pekerjaan;

f. nomor kontak;

g. informasi publik yang diminta;

h. tujuan penggunaan informasi;

i. status informasi untuk mencatat apakah informasi sudah berada di bawah penguasaan pemerintah daerah atau telah didokumentasikan;

j. format informasi yang dikuasai;

k. jenis permohonan untuk mencatat apakah pemohon informasi ingin melihat atau mendapatkan salinan informasi;

l. keputusan untuk menerima, menolak, atau menyarankan ke badan publik lain bila informasi yang diminta berada di bawah kewenangan badan publik lain;

m. alasan penolakan bila permohonan informasi publik ditolak;

n. hari dan tanggal pemberitahuan tertulis serta pemberian informasi; dan

o. biaya serta cara pembayaran untuk mendapatkan informasi publik yang diminta.

 

 

Kepala Biro Umum

Postingan Populer

Pilihan Kami

Semua Kategori

Posting Acak

Rektor Untirta Baru Targetkan Akreditasi Level ASEAN

Rektor Untirta Baru Targetkan Akreditasi Level ASEAN

Ramadan, Pemprov Banten Keluarkan Aturan Baru Jam Kerja ASN

Ramadan, Pemprov Banten Keluarkan Aturan Baru Jam Kerja ASN

Banten luncurkan 'Jawara e-Gov' mudahkan warga deteksi potensi bencana

Banten luncurkan 'Jawara e-Gov' mudahkan warga deteksi potensi bencana

Di Customer Gathering Bjb, Wagub Minta Dukungan Perbankan ke Agribisnis

Di Customer Gathering Bjb, Wagub Minta Dukungan Perbankan ke Agribisnis

Pemprov Dorong Perubahan APBD untuk Korona

Pemprov Dorong Perubahan APBD untuk Korona

Semua Hastag