Rapat Pendataan BPJS Kesehatan Non ASN di Lingkungan Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Banten

Sumber Gambar :

Rapat pendataan BPJS Kesehatan non ASN di lingkungan Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Banten, dalam rangka menindaklanjuti hasil Rekonsiliasi Perihal Pembayaran BPJS Kesehatan non ASN Tahun Anggaran 2023 dan Pendataan Ulang Kepesertaan BPJS Kesehatan Non ASN Tahun 2024. 

Acara ini dibuka oleh Kepala Bagian Umum, Tito Istianto SE, M.Si dan dihadiri oleh Non ASN Biro Umum dan Perlengkapan, yang dilaksanakan di Aula Setda Provinsi Banten (29/11). 

Menurut Perpres No. 19 tahun 2016, semua anggota perusahaan wajib didaftarkan untuk BPJS kesehatan yang sudah bekerja lama dalam perusahaan. Hal ini berarti meliputi semua pekerja tetap dan juga yang bekerja kontrak di atas 3 bulan.

Besaran pembayaran BPJS Kesehatan dibayarkan mengikuti besaran UMR dimana tempat perushaan/kantor berdomisili, baik kota/kabupaten dengan besaran 1% dibayarkan oleh pekerja dan 4% dibayarkan oleh pemberi kerja. 

Pendataan ulang kepesertaan BPJS Kesehatan dilakukan tiap tahun dengan batas akhir pelaporan data kepesertaan BPJS paling lambat tanggal 13 Desember pada tahun berjalan. 

#BiroUmumPlkSetdaProvBanten


Share this Post