Berita

SERANG – Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Banten terus mendorong transformasi digital dalam pengelolaan kendaraan dinas melalui pengembangan integrasi Application Programming Interface (API) antara Sistem Informasi Kendaraan Dinas (SIKENDIS) pada Sekretariat Daerah Provinsi Banten dan Sistem Informasi Telusur Status Pajak (SIPTAPAK) yang dikembangkan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten.

Inovasi ini merupakan upaya untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan administrasi kendaraan dinas, khususnya dalam pemantauan status pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), sekaligus mendukung tertib administrasi dan optimalisasi penerimaan pajak daerah.

SIKENDIS merupakan aplikasi pengelolaan informasi kendaraan dinas pada Sekretariat Daerah Provinsi Banten yang dikelola oleh Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Banten. Aplikasi ini mendukung pengelolaan data kendaraan dinas, termasuk data induk kendaraan serta informasi terkait masa berlaku pajak kendaraan dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), sesuai dengan fitur yang tersedia pada sistem.

Sementara itu, SIPTAPAK (Sistem Informasi Telusur Status Pajak) merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Bapenda Provinsi Banten untuk mendata dan menelusuri status Pajak Kendaraan Bermotor, termasuk kendaraan bermotor dinas milik pemerintah daerah (KBMDU). Informasi mengenai SIPTAPAK dapat diakses melalui laman resmi https://siptapak.bantenprov.go.id/

Integrasi API untuk Memperkuat Akurasi Data

Integrasi API antara SIKENDIS dan SIPTAPAK dirancang untuk mendukung pertukaran data antarsistem secara lebih efektif, terstruktur, dan terkontrol. Melalui integrasi ini, pencocokan data kendaraan dinas dengan informasi status pajak diharapkan dapat dilakukan secara lebih mudah dan efisien.

Ketersediaan informasi yang saling terhubung diharapkan dapat membantu Biro Umum dalam memantau status pajak kendaraan dinas, mengidentifikasi kendaraan yang mendekati jatuh tempo pembayaran, serta mendukung perencanaan dan tindak lanjut administrasi pembayaran pajak secara tepat waktu.

Saat ini, integrasi API SIKENDIS dan SIPTAPAK masih berada dalam tahap implementasi. Proses ini meliputi penyiapan teknis integrasi, penyesuaian kebutuhan dan struktur data, koordinasi antarpengelola sistem, serta pengujian untuk memastikan pertukaran informasi berjalan sesuai kebutuhan organisasi dan ketentuan yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya, aspek validitas data, keamanan informasi, pengaturan hak akses, dan kewenangan masing-masing perangkat daerah menjadi perhatian penting. Hal ini diperlukan agar integrasi sistem dapat dikembangkan secara bertanggung jawab dan mendukung pengelolaan informasi kendaraan dinas secara akuntabel.

Mendukung Ketertiban Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas

Pembayaran pajak kendaraan dinas secara tepat waktu merupakan bagian dari tertib administrasi pengelolaan kendaraan milik pemerintah daerah. Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan pemantauan status pajak yang teratur, data kendaraan yang akurat, serta koordinasi yang baik antara perangkat daerah terkait.

Melalui pengembangan integrasi SIKENDIS dan SIPTAPAK, Biro Umum berupaya memperkuat proses pemantauan kewajiban perpajakan kendaraan dinas. Integrasi ini diharapkan dapat membantu mengurangi potensi ketidaksesuaian data, mempermudah penelusuran informasi status pajak, dan mendukung percepatan tindak lanjut terhadap kendaraan yang mendekati jatuh tempo pembayaran.

Setelah integrasi diterapkan sesuai rencana dan hasil pengujian memenuhi kebutuhan, sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi proses administrasi, memperkuat akuntabilitas pengelolaan kendaraan dinas, serta mendukung ketertiban pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Sinergi Antarperangkat Daerah untuk Optimalisasi Pajak Daerah

Pengembangan integrasi SIKENDIS dan SIPTAPAK merupakan bagian dari upaya pemanfaatan teknologi informasi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan. Kolaborasi antara Biro Umum dan Bapenda Provinsi Banten menjadi unsur penting dalam mendukung kesesuaian data kendaraan dinas dan informasi status pajak yang diperlukan.

Ke depan, pengembangan sistem ini diharapkan dapat dilanjutkan melalui penyempurnaan teknis, pengujian integrasi, evaluasi pelaksanaan, dan pemutakhiran data secara berkala. Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung proses administrasi pembayaran pajak kendaraan dinas yang lebih terukur, efektif, transparan, dan akuntabel.

Melalui inovasi *“Optimalisasi Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas melalui Integrasi API SIKENDIS Biro Umum dan SIPTAPAK Bapenda Provinsi Banten”*, Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Banten berupaya memperkuat tata kelola kendaraan dinas melalui pemanfaatan teknologi digital, meningkatkan ketertiban administrasi pembayaran pajak, serta mendukung optimalisasi penerimaan pajak daerah.

Pengembangan integrasi ini diharapkan menjadi langkah berkelanjutan dalam memperkuat sinergi antarperangkat daerah dan mendorong terwujudnya pengelolaan kendaraan dinas yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

REFORMER,

Peserta PKP XXII Tahun 2026

EDY MARYONO,S.E.,M.Si,.